DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 15 Tahun 2019

Nomor: 15
Tahun: 2019
Ditetapkan: 27 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020 teridiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai wujud penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Kemasyarakatan maka penggunaanya perlu diatur secara baik, benar, efektif, efisien dan akuntabel;
c.bahwa berdasarkan petimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
9.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712) ;
14.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4576);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4578);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) ;
24.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
25.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465;
29.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, Berita Negara Republik Indoseia Tahun 2017 Nomor 1067;
30.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
31.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2020;
32.Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2009 tentang Retribusi Bidang Ketenagakerjaan;
33.Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2009 tentang Retribusi Tanda Daftar Perusahaan;
34.Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2009 tentang Retribusi Tanda Daftar Industri;
35.Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2009 tentang Retribusi Konstruksi;
36.Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bagunan (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2011 Nomor 114, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 0116)
37.Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pajak Daerah; (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2013 Nomor 126, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 0128);
38.Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2014 Nomor 133, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 0135)
39.Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2014 Nomor 134, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 0136)
40.Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2014 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2014 Nomor 135, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 0137) Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT dan BUPATI SERAM BAGIAN BARAT MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

1.Pendapatan Rp. 1.081.624.629.767,-
2.Belanja Daerah Rp. 1.120.885.306.498,- Surplus/(Defisit) (Rp. 39.260.676.731,-)
3.Pembiayaan

a.Penerimaan Rp. 43.260.676.731,-
b.Pengeluaran Rp. 4.000.000.000,- Pembiayaan Netto Rp. 39.260.676.731,- Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 0.-

Pasal 2

(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
1. a.Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 35.680.907.869,-
2. b.Dana Perimbangan sejumlah Rp. 884.650.482.000,-
3. c.Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah Rp. 161.293.239.898,-
(2)Pendapatan Asli Daerah Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Pendapatan Pajak Daerah sejumlah Rp. 6.500.000.000,-
2. b.Hasil Retribusi Daerah sejumlah Rp. 3.168.750.000,-
3. c.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sejumlah Rp. 26.012.157.869,-
(3)Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan pajak sejumlah Rp. 10.153.042.000,-
2. b.Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 640.197.979.000,-
3. c.Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 234.299.461.000,-
(4)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Pendapatan Hibah sejumlah Rp. 32.917.000.000,-
2. b.Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah Rp.19.415.822.898,-
3. c.Pendapatan Lainnya sejumlah Rp. 108.960.417.000,-

Pasal 3

(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
1. a.Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 590.897.018.184,-
2. b.Belanja Langsung sejumlah Rp. 529.988.288.314,-
(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tediri dari jenis belanja :
1. a.Belanja Pegawai sejumlah Rp. 396.038.399.084,-
2. b.Belanja Hibah sejumlah Rp. 12.350.000.000,-
3. c.Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp. 2.245.000.000,-
4. d.Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa sejumlah Rp. 175.263.619.100,-
5. e.Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp. 5.000.000.000,-
(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
1. a.Belanja Pegawai sejumlah Rp. 17.475.219.690,-
2. b.Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp. 292.263.822.411,-
3. c.Belanja Modal sejumlah Rp. 220.249.246.213,-

Pasal 4

(1)Pembiayaan Daerah sebagaiaman dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
1. a.Penerimaan sejumlah Rp. 43.260.676.731,-
2. b.Pengeluaran sejumlah Rp. 4.000.000.000.-
(2)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
1. a.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) sejumlah Rp. 43.260.676.731,-
(3)Pengeluaran sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
1. a.Penyertaan Modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp. 4.000.000.000,-
(4)Pembiayaan Netto sejumlah Rp. 39.260.676.731,- sehingga sisa lebih tahun berkenan sama dengan Rp. 0,-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari :

1.Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2.Lampiran II Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3.Lampiran III Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4.Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5.Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6.Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan
7.Lampiran VIII Daftar Penyertaan modal (Investasi) Pemerintah Daerah

Pasal 6

(1)Dalam keadaan darurat dan keperluan mendesak, Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggaranya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBD, dan atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran;
(2)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. a.bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
2. b.tidak diharapkan terjadi secara berulang;
3. c.berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
4. d.memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
(3)kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan :
1. a.program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia atau tidak cukup tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
2. b.program dan kegiatan DAK dan/atau spesifik grant lainnya yang bersumber dari transfer ke daerah dalam APBN;
3. c.keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

Pasal 7

(1)Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1), dapat menggunakan belanja tidak terduga;
(2)Kriteria belanja untuk keperluan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup :
1. a.bencana alam;
2. b.bencana sosial seperti wabah penyakit menular/pendemi;
3. c.penanganan kerusuhan diluar kemampuan kendali pemerintah daerah yang dapat mengancam stabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
(3)Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi untuk membiayai kriteria belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dengan cara :
1. a.Menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan;
2. b.Memanfaatkan uang kas yang tersedia.

Pasal 8

(1)Pendanaan keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1), dapat dilakukan dengan menggunakan belanja tidak terduga secara langsung dan atau melakukan pergeseran dari belanja tidak terduga menjadi belanja langsung yang berbentuk program dan kegiatan pada OPD teknis.
(2)Pelaksanaan pengeluaran belanja tidak terduga secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)Pelaksanaan pengeluaran belanja tidak terduga dilakukan dengan cara melakukan pergeseran dari belanja tidak terduga menjadi belanja langsung yang berbentuk program dan kegiatan pada OPD teknis, terlebih dahulu ditetapkan dalam Peraturan Bupati dengan merubah Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD/Perubahan APBD.
(4)Pelaksanaan penanganan keadaan darurat yang dilakukan sebelum Perubahan APBD diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBD dan dituangkan dalam DPPA OPD, sedangkan bila dilakukan setelah Perubahan APBD disampaikan dalam Laporan Ralisasi Anggaran.

Pasal 9

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD. PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2020 I. UMUM Berdasarkan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan perubahan APBD sebagaiman dimaksud, berpedoman pada perubahan RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. APBD memiliki fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi. APBD, Perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan peratuan daerah. Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020 berpedoman pada hasil evaluasi semester pertama RKPD tahun 2020 yang telah dirumuskan dalam Arah Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2020. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…