DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 23 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur mengenai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2025-2045

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2025-2045. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 40 tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupeten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4350);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang SALINAN Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
8.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
11.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
12.Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Maluku Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2024 Nomor 9). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAR DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT dan BUPATI SERAM BAGIAN BARAT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 2025-2045.

BAB I

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Pembangunan Kabupaten Seram Bagian Barat berjalan dinamis dan pesat.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Seram Bagian Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Bupati adalah Bupati Seram Bagian Barat.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Provinsi adalah Provinsi Maluku.
7.Gubernur adalah Gubernur Maluku.
8.Perangkar Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
9.Badan Perencanaan adalah organisasi perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan perencanaan.
10.Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang ada.
11.Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
12.Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.
13.Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
14.Penyelarasan adalah proses sinkronisasi muatan antara dokumen perencanaan pembangunan nasional dan daerah agar tercapai sinergi pembangunan dalam pencapaian tujuan nasional secara koheren.
15.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJPN Tahun 2025-2045 adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode tahun 2025-2045.
16.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Maluku Tahun 2025- 2045 yang selanjutnya disingkat RPJPD Provinsi Maluku Tahun 2025-2045 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Maluku untuk periode tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
17.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJPD Kabupaten Seram Bagian Barat adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Seram Bagian Barat untuk periode tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
18.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
19.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku yang selanjutnya disingkat RPJMD Provinsi Maluku adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Maluku untuk periode 5 (lima) tahun.
20.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat yang selanjutnya disingkat RPJMD Kabupaten Seram Bagian Barat adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Seram Bagian Barat untuk periode 5 (lima) tahun.
21.Visi Indonesia Emas 2045 adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045.
22.Misi Pembangunan Nasional adalah agenda pembangunan nasional yang merupakan upaya besar yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045.
23.Arah Pembangunan Nasional adalah strategi untuk mencapai tujuan pembangunan nasional jangka panjang.
24.Indonesia Emas adalah arah pembangunan dalam 20 tahun ke depan dengan menggunakan paradigma baru.
25.Permasalahan Pembangunan Daerah adalah kesenjangan antara realita/capaian pembangunan daerah dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia.
26.Isu Strategis Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang.
27.Visi Daerah adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah sebagai hasil pembangunan selama 20 (dua puluh) tahun yang selaras dengan visi nasional.
28.Misi Daerah adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi daerah dengan memperhatikan misi nasional.
29.Arah Kebijakan adalah kerangka kerja dua puluhh tahunan yang dijabarkan menjadi per lima tahunan guna mencapai target sasaran pokok dalam rangka mewujudkan visi daerah.
30.Sasaran Pokok adalah gambaran rangkaian kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan terwujudnya visi daerah pada setiap tahapan dan diukur dengan menggunakan indikator yang bersifat progesif.
31.Pembangunan Berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi kedalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
32.Pelaku Pembangunan adalah pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2.1 Aspek Geografi dan Demografi A. Kondisi Geografi Wilayah

Pasal 2

RPJPD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2025-2045 merupakan:

a.penjabaran visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah Kabupaten Seram Bagian Barat untuk tahun 2025-2045 yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN Tahun 2025-2045, RPJPD Provinsi Maluku Tahun 2025-2045, RTRW Provinsi Maluku dan RTRW Kabupaten Seram Bagian Barat.
b.dokumen rencana pembangunan daerah yang memberikan arah sekaligus menjadi pedoman penyelenggaraan pembangunan dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun di Kabupaten Seram Bagian Barat bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya untuk mewujudkan keterpaduan, keberlanjutan, dan sinergitas pembangunan dalam rangka menyejahterakan masyarakat Kabupaten Seram Bagian Barat yang berkeadilan, sebagai upaya mendukung pencapaian RPJPD Provinsi Maluku Tahun 2025-2045 dalam rangka perwujudkan Indonesia Emas 2045.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU SRATEGIS 3.1 Permasalahan 3.1.1 Sosial dan SDM Permasalahan pembangunan jangka panjang pada rumpun sosial dan Sumber Daya Manusia yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat adalah terkait Sumber Daya Manusia yang produktif dan berdaya saing serta perlindungan sosial yang adaptif. Terdapat beberapa faktor utama yang berpengaruh signifikan terhadap pembentukkan SDM di Kabupaten Seram Bagian Barat antara lain berkaitan dengan pemenuhan akses dan kualitas pelayanan dasar, mutu pelayanan dasar serta pembangunan dan perlindungan sosial yang adaptif. Secara lebih detail, permasalahan pada rumpun sosial dan SDM adalah sebagai berikut.

Pasal 3

(1)Maksud penetapan RPJPD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2025-2045 adalah penetapan dokumen rencana pembangunan daerah sebagai pedoman bagi penyusunan RPJMD Kabupaten Seram Bagian Barat.
(2)Tujuan penetapan RPJPD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2025-2045 adalah penetapan dokumen rencana pembangunan daerah untuk:
1. a.mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
2. b.menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi, baik antarruang, antarwaktu, serta antarfungsi pemerintahan maupun antara pusat dan daerah;
3. c.menjamin keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan, penanganan, pelaksanaan, dan pengawasan;
4. d.mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
5. e.menjamin terciptanya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

BAB IV

VISI MISI DAERAH Rumusan Visi dan Misi merupakan bagian utama dalam dokumen RPJPD. Visi menggambarkan harapan akan kondisi yang lebih baik yang hendak diwujudkan pada masa depan, dalam hal ini dua puluh tahun mendatang. Kondisi yang lebih baik tersebut didasarkan pada isu-isu strategis yang dihadapi daerah maupun tantangan dan peluang baik yang berada pada level lokal, regional, nasional, dan global. Sedangkan misi menggambarkan serangkaian upaya strategis yang hendak dilakukan untuk mewujudkan harapan akan kondisi ideal tersebut.

Pasal 4

Sistematika RPJPD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2025-2045 meliputi:

a.BAB I Pendahuluan
b.BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah
c.BAB III Permasalahan dan Isu Strategis
d.BAB IV Visi dan Misi Daerah
e.BAB V Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok
f.BAB VI Penutup

Pasal 5

Isi beserta uraian RPJPD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK 5.1. Arah Kebijakan Arah kebijakan merupakan kerangka kerja dalam rangka menjalankan misi dan mencapai visi. Arah kebijakan RPJPD Kabupaten Seram Bagian Barat dirumuskan ke dalam empat tahapan pembangunan jangka menengah dan setiap tahapan memiliki tema pembangunan. Sebagai kerangka, arah kebijakan akan menentukan prioritas atau fokus pelaksanaan arah pembangunan dan arah kebijakan transformasi.

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi RPJPD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2025-2045.
(2)Pengendalian dan evaluasi RPJPD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan:
1. a.konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil RPJPD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2025-2045;
2. b.konsistensi antara RPJPD Kabupaten Seram Bagian Barat dengan RPJPN Tahun 2025-2045;
3. c.konsistensi antara RPJPD Kabupaten Seram Bagian Barat dengan RPJPD Provinsi Maluku Tahun 2025-2045;
4. d.konsistensi antara RPJPD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2025- 2045 dengan RTRW Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun .....; dan
5. e.kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator- indikator kinerja yang telah ditetapkan
(3)Pengendalian dan evaluasi RPJPD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
2. b.pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
3. c.evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah.
(4)Pengendalian dan evaluasi RPJPD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Perencanaan.

BAB VI

PENUTUP Rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2025-2045 merupakan dokumen perencanaan yang berisi cita-cita besar Kabupaten Seram Bagian Barat ke depan. Dokumen ini disusun dengan pendekatan teknokratik, partisipatif, top-down, bottom-up dan politik yang baik. Dokumen ini juga disusun dengan memperhatikan pendekatan tematik, holistik, intergratif dan spasial. Penyusunan dokumen RPJPD dijalankan melalui sebuah riset. Proses pengumpulan data dilakukan melalui observasi,focus group discussion (FGD), wawancara mendalam dan berbagai teknik pengumpulan data lainnya.

Pasal 7

(1)Perubahan RPJPD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2025-2045 dapat dilakukan apabila:
1. a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
3. c.terjadi perubahan besar yang mendasar.
(2)Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
(3)Perubahan RPJPD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2025-2045 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(4)Perubahan RPJPD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2025-2045 yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi pedoman bagi penetapan Perubahan RPJMD Kabupaten Seram Bagian Barat.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2023-2026 masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini.

Pasal 9

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat. Ditetapkan di Piru pada tanggal 23 April 2025 diundangkan di Piru pada tanggal 24 April 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT, ttd LEVERNE ALVIN TUASUUN Salinan sesuai aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT DANIEL J. SOUKOTTA, SH Pembina / IV.a NIP. 196912102003121006 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 2025 NOMOR 196 BUPATI SERAM BAGIAN BARAT ttd ASRI ARMAN PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 2025-2045 I. UMUM RPJPD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2025-2045 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Seram Bagian Barat untuk periode tahun 2025 sampai dengan tahun 2045 yang dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus menjadi pedoman penyelenggaraan pembangunan dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun di Kabupaten Seram Bagian Barat bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dengan tujuan untuk mewujudkan keterpaduan, keberlanjutan, dan sinergitas pembangunan dalam rangka menyejahterakan masyarakat Kabupaten Seram Bagian Barat yang berkeadilan, sebagai upaya mendukung pencapaian RPJPD Provinsi Maluku Tahun 2025-2045 dan pencapaian RPJPN Tahun 2025-2045 dalam rangka perwujudan Indonesia Emas 2045. RKJPD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2025-2045 merupakan penjabaran visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah Kabupaten Seram Bagian Barat untuk tahun 2025-2045 yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN Tahun 2025-2045, RPJPD Provinsi Maluku Tahun 2025-2045, dan RTRW Kabupaten Seram Bagian Barat. RPJPD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2025-2045 digunakan sebagai pedoman bagi penyusunan RPJMD Kabupaten Seram Bagian Barat. Berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2025-2045. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…