DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 5 Tahun 2019

Nomor: 5
Tahun: 2019
Ditetapkan: 21 Oktober 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 103

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang penyimpanan limbah B3 yang mana merupakan kegiatan menyimpan limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil, pengumpul, pemanfaat, pengolah dan/atau penimbun limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara. Sedangkan pengumpulan limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3 dari penghasil limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara sebelum diserahkan kepada pemanfaat, pengolah dan/atau penimbun limbah B3.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mewujudkan Kabupaten Seram Bagian Barat yang berwawasan lingkungan, terbebas dari pencemaran dan pengrusakan lingkungan akibat limbah, maka dilakukan pengelolaan dan pengendalian limbah secara terpadu, tepat dan berkesinambungan;
c.bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, daerah diberikan kewenangan untuk melakukan penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dan Pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dalam daerah Kabupaten/Kota;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyimpanan Sementara Dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 18 ayat (6);

2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046.);
3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 140, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
8.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
9.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
10.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1815) ; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT dan BUPATI SERAM BAGIAN BARAT MEMUTUSKAN: MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIMPANAN SEMENTARA DAN PENGUMPULAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

(1)Daerah adalah Kabupaten Seram Bagian Barat.
(2)Bupati adalah Bupati Seram Bagian Barat.
(3)Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Organisasi Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
(4)Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Satuan Perangkat Daerah yang ada di Daerah.
(5)OPD pelaksana adalah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Badan Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Kabupaten Seram Bagian Barat.
(6)Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan mahluk hidup termasuk manusia dan perilakunya,yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup yang lain.
(7)Pembangunan Berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
(8)Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tamping lingkungan hidup.
(9)Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya,baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup,kesehatan,kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.
(10)Pengelolaan Limbah B3 adalah rangkaian kegiatan yang mencakup reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan limbah B3.
(11)Penyimpanan Sementara Limbah B3 adalah kegiatan menyimpan limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil, pengumpul, pemanfaat, pengolah dan/atau penimbun limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara.
(12)Pengumpulan Limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3 dari penghasil limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara sebelum diserahkan kepada pemanfaat, pengolah dan/atau penimbun limbah B3.
(13)Pengumpul Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengumpulan dengan tujuan untuk mengumpulkan limbah B3 sebelum dikirim ke tempat pengolahan dan/atau pemanfaat dan/atau penimbun limbah B3.
(14)Pengangkutan Limbah B3 adalah kegiatan pemindahan limbah B3 dari penghasil dan/atau pengumpul dan/atau pemanfaat dan/atau pengolah ke pengumpul dan/atau pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3.
(15)Pengangkut Limbah B3 adalah badan usaha yang berbadan hukum yang telah memegang izin dari instansi yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengangkutan limbah B3.
(16)Pemanfaatan Limbah B3 adalah suatu kegiatan perolehan kembali (recovery) dan atau penggunaan kembali (reuse) dan/atau daur ulang (recycle) yang bertujuan untuk mengubah limbah B3 menjadi sesuatu produk yang dapat digunakan dan aman bagi lingkungan dan kesehatan manusia.
(17)Pemanfaat Limbah B3 adalah Badan Usaha yang berbadan hukum yang telah memegang izin dari instansi yang berwenang untuk melakukan kegiatan pemanfaatan limbah B3.
(18)Pengolahan Limbah B3 adalah proses untuk mengubah karakteristik dan komposisi limbah B3 untuk menghilangkan dan/atau mengurangi sifat bahaya dan/atau sifat racun.
(19)Setiap orang dan/atau badan adalah orang perseorangan.
(20)Badan Usaha adalah Badan Usaha yang tidak Berbadan Hukum dan Berbadan Hukum termasuk Yayasan, Rumah Sakit, Puskesmas.
(21)Badan Usaha Pengelola Limbah B3 adalah badan usaha yang berbadan hukum dan memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan limbah B3 yang bersumber bukan kegiatan sendiri dan dalam akte notaris pendirian badan usaha tertera bidang atau sub bidang pengelolaan limbah B3.
(22)Pembinaan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas dan/atau Instansi yang bertanggungjawab untuk mengarahkan badan usaha dalam pengelolaan limbah B3 agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(23)Pengawas adalah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) yang bertugas di Instansi dan bertanggungjawab melaksanakan pengawasan pengelolaan lingkungan.
(24)Pengawasan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung dan/atau tidak langsung oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) untuk mengetahui tingkat penaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan Perundang- undangan dan/atau persyaratan perizinan dalam pengelolaan limbah B3.
(25)Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
(26)Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap suatu usaha dan/atau rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
(27)Tujuan Penyimpanan Sementara dan Pengumpulanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

a.Penetapan Limbah B3;
b.Penyimpanan Sementara Limbah B3;
c.Pengumpulan Limbah B3;
d.Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan /atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup;
e.Pembinaan;
f.Pengawasan;
g.Pembiayaan;
h.Sanksi Administratif;
i.Sanksi Pidana;

BAB III

PENETAPAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)

Pasal 3

(1)Setiap orang dan/atau badan yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan Pengelolaan Limbah B3 yang dihasilkannya.
(2)Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kategori bahayanya terdiri atas:
1. a.Limbah B3 kategori 1; dan
2. b.Limbah B3 kategori 2.
(3)Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan sumbernya terdiri atas:
1. a.Limbah B3 dari sumber tidak spesifik;
2. b.Limbah B3 dari B3 kedaluwarsa, B3 yang tumpah, B3 yang tidak memenuhi spesifikasi produk yang akan dibuang, dan bekas kemasan B3; dan
3. c.Limbah B3 dari sumber spesifik.
(4)Limbah B3 dari sumber spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
1. a.Limbah B3 dari sumber spesifik umum; dan
2. b.Limbah B3 dari sumber spesifik khusus.
3. a.mengalokasikan dana untuk pengelolaan sampah;
4. b.melakukan penelitian pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sampah;
5. c.memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
6. d.melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
7. e.Mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
8. f.Mendorong dan memfasilitasi penerapan teknologi pengolahan sampah lokal yang berkembang pada masyarakat untuk mengurangi dan/atau menangani sampah; dan
9. g.Mengkoordinasikan antar OPD, masyarakat dan pelaku usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan:

a.menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan Kebijakan Nasional dan Provinsi;
b.menyelenggarakan pengelolaan sampah skala Kabupaten sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
c.melakukan kerjasama antar daerah, kemitraan dan jejaring dalam pengelolaan sampah;
d.menetapkan lokasi TPS, TPS 3R, TPST dan TPA di dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR);
e.melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap TPS, TPS 3R dan TPST dan/atau TPA;
f.melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali, selama 20 (dua puluh) tahun terhadap TPA dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup;
g.melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah; dan
h.menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 5

(1)Untuk mencapai tujuan pengelolaan sampah sesuai tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, Pemerintah Daerah harus membuat Dokumen Perencanaan Daerah yang memuat target pengurangan dan penanganan sampah dalam pengelolaan sampah, termasuk penyediaan Anggaran yang sesuai dengan kebutuhan.
(2)Teknis penyusunan perencanaan daerah pengelolaan sampah dan penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

SUMBER SAMPAH

Pasal 6

Sumber Sampah berasal dari :

a.hasil kegiatan dari kawasan permukiman, kawasan komersial dan kawasan khusus;
b.hasil kegiatan dari fasilitas sosial, fasilitas umum dan fasilitas lainnya;
c.saluran terbuka berupa drainase jalan, anak sungai dan sungai;
d.jalan umum; dan/atau
e.hasil kegiatan lainnya.

BAB V

PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah menyusun rencana strategis dan rencana kerja tahunan yang memuat:
1. a.rencana pengurangan sampah;dan
2. b.rencana Penanganan sampah.
(2)Rencana pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
1. a.target pengurangan sampah;
2. b.target penyediaan sarana dan prasarana pengurangan dan penanganan sampah mulai dari sumber sampah sampai dengan TPA;
3. c.pola pengembangan kerjasama daerah, kemitraan dan partisipasi masyarakat;
4. d.kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat; dan
5. e.rencana pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan dalam memenuhi kebutuhan mengguna ulang, mendaur ulang, dan penanganan akhir Sampah.

Pasal 8

(1)Pelaksanaan Pengelolaan Sampah meliputi:
1. a.pengurangan sampah; dan
2. b.penanganan sampah.
(2)Pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat.

Pasal 9

(1)Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a meliputi kegiatan:
1. a.pembatasan timbulan sampah;
2. b.pendauran ulang sampah; dan/atau
3. c.pemanfaatan kembali sampah.
(2)Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
1. a.menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam; dan
2. b.mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari produk dan/atau kemasan yang dihasilkan produsen untuk didaur ulang dan/atau diguna ulang
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. Penanganan Sampah

Pasal 10

Penanganan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, meliputi :

a.pemilahan;
b.pengumpulan;
c.pengangkutan;
d.pengolahan; dan
e.pemrosesan akhir sampah.

Isi peraturan

Teks103PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014