DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 5 Tahun 2020

Nomor: 5
Tahun: 2020
Ditetapkan: 21 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 52

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur Perusahaan Daerah ini didirikan Badan Usaha Milik Daerah dengan nama perusahaan PT Saka Mese Nusa Utama (Perseroda), dengan tujuan untuk mempercepat terlaksananya usaha pembangunan daerah. Kegiatan usaha Perseroda meliputi pengelolaan ikan tuna, air minum dalam kemasan, dan mini market.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah SAKA MESE NUSA UTAMA. Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabuputen Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT Dan BUPATI SERAM BAGIAN BARAT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH SAKA MESE NUSA UTAMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Seram Bagian Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3.Perusahaan Perseroan Daerah Saka Mese Nusa yang selanjutnya disebut Perseroda adalah PT. Saka Mese Nusa Utama.
4.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
5.Anggaran Dasar adalah anggaran dasar Perusahaan Daerah SAKA MESE NUSA UTAMA.
6.Komisaris adalah organ Perseroda yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perseroda.
7.Direksi adalah organ Perseroda yang bertangguang jawab atas pengurusan Perseroda untuk kepentingan Perseroda dan tujuan Perseroda serta mewakili Perseroda, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
8.Pegawai adalah pegawai Perseroda SAKA MESE NUSA UTAMA.

BAB II

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Badan Usaha Milik Daerah dengan nama Perusahaan Perseroan Daerah SAKA MESE NUSA UTAMA atau yang disebut dengan PT. Saka Mese Nusa Utama (Perseroda).
(2)PT. Saka Mese Nusa Utama (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dan berkantor pusat di Dataran Honipopu Kabupaten Seram Bagian Barat.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

(1)Perseroda dibentuk dengan maksud untuk mempercepat terlaksananya usaha pembangunan Daerah dengan mengelola potensi yang ada di Daerah untuk kepentingan pembiayaan, pembangunan dan peningkatan pendapatan asli Daerah.
(2)Perseroda dibentuk dengan tujuan untuk:
1. a.memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah;
2. b.menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
3. c.memperoleh laba dan/atau keuntungan.

BAB IV

KEGIATAN USAHA

Pasal 4

Kegiatan usaha Perseroda meliputi :

a.pengelolaan ikan tuna ;
b.air minum dalam kemasan;
c.mini market;

BAB V

MODAL DAN SAHAM

Pasal 5

(1)Modal dasar Perseroda sebesar Rp. 3.000.000.0000,- (tiga miliar rupiah) yang terbagi atas 3000 (tiga ribu) lembar saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per lembar saham.
(2)Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari komposisi sebagai berikut:
1. a.Pemerintah Daerah sebanyak 95 % atau sebesar Rp. 2.850.000.000,-(dua miliyar delapan ratus lima puluh juta rupiah); dan
2. b.pihak lain sebanyak 5 % atau sebesar Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah).
(3)Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor pertama kali paling sedikit 25 % atau Rp. 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan komposisi debagai berikut:
1. a.Pemerintah Daerah sebesar Rp. 712.500.000,- (tujuh ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah); dan
2. b.pihak lain sebesar Rp. 37.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 6

(1). Sumber modal Perseroda berasala dari :
1. a.penyertaan modal Daerah.
2. b.Pinjaman
3. c.hibah
4. d.perseorangan dan/atau badan usaha yang berbadan hukum; dan
5. e.sumber modal lainnya;
(2). Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan untuk:
1. a.pendirian BUMD
2. b.pengembangan usaha;
3. c.penguatan struktur permodalan; dan
4. d.penugasan Pemerintah Daerah.
(3). Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.
(4)Ketentuan mengenai peningkatan modal dan perubahan komposisi saham diatur dalam anggaran dasar perseroda
(5)Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat wajib mempertahankan pemilikan saham paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen)

BAB VI

ANGGARAN DASAR

Pasal 7

(1)Anggaran Dasar Perseroda dinyatakan dalam akta notaris sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
(2)Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
1. a.nama dan tempat kedudukan;
2. b.maksud dan tujuan;
3. c.kegiatan usaha;
4. d.jangka waktu berdiri;
5. e.besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor;
6. f.jumlah saham;
7. g.klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi serta ahak yang melekat pada setiap saham;
8. h.nilai nominal setiap saham;
9. i.nama jabatan dan jumlah anggota Komisaris dan anggota Direksi;
10. j.penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
11. k.tata cara pengangkatan, penggantian pemberhentian anggota Komisaris dan anggota Direksi;
12. l.tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi;
13. m.penggunaan laba dan pembagian dividen; dan
14. n.ketentuan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VII

ORGAN DAN PEGAWAI PERSERODA

Pasal 8

(1)Pengurusan Perseroda dilakukan oleh organ Perseroda.
(2)Organ Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.RUPS;
2. b.Komisaris; dan
3. c.Direksi.

Pasal 9

Setiap orang dalam pengurusan Perseroda dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Pasal 10

(1)Bupati mewakili Daerah selaku pemegang saham Perseroda di dalam RUPS.
(2)Bupati dapat memberikan kuasa berupa hak subtitusi kepada pejabat Pemerintah Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPS diatur dalam anggaran dasar perseroda.

Pasal 11

(1)Komisaris Perseroda diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
(2)Penentuan jumlah anggota Komisaris disesuaikan dengan kebutuhan Perseroda.
(3)Proses pemilihan anggota Komisaris dilakukan melalui seleksi.
(4)Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit melalui tahapan:
1. a.seleksi administrasi;
2. b.uji kepatutan dan kelayakan; dan
3. c.wawancara akhir.
(5)Proses seleksi dilakukan oleh panitia seleksi yang dibentuk sesuai ketentuan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks52PDFHirarki

Memuat teks peraturan…