DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 6 Tahun 2020

Nomor: 6
Tahun: 2020
Ditetapkan: 28 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perseroda dibebankan pada APBD dan dibayarkan secara bertahap selama 2 (dua) tahun anggaran yaitu tahun 2021 dan 2022. Perseroda berkewajiban mengelola modal dan menyampaikan laporan realisasi penyertaan modal daerah tahun berjalan kepada pemegang saham melalui komisaris berupa laporan keuangan bulanan, triwulan, dan tahunan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Perseroan Daerah Persada Saka Mese Nusa Utama. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perusahaan Perseroan Daerah Saka Mese Nusa Utama (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2020 Nomor 174, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 0176). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT dan BUPATI SERAM BAGIAN BARAT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH SAKA MESE NUSA UTAMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Seram Bagian Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Seram Bagian Barat.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan yang selanjutnya disingkat APBDP adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Seram Bagian Barat.
6.Perusahaan Perseroan Daerah Saka Mese Nusa Utama yang selanjutnya disingkat Perseroda adalah PT. Saka Mese Nusa Utama.
7.Modal Daerah adalah Kekayaan Daerah yang belum dipisahkan baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitasi dan hak lainnya.
8.Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham daerah pada BUMD atau badan hukum lainnya yang dimiliki daerah.
9.Maksud penyertaan modal untuk memperoleh manfaat ekonomi dan sosial.
10.Tujuan penyertaan modal meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka kesejahteraan masyarakat.

BAB II

PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 2

(1)Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah yang melibatkan kerjasama dengan pihak lain dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang badan usaha milik daerah.
(2)Dalam hal Perseroda menyalahgunakan Penyertaan Modal Daerah dan/atau penggunaannya tidak sesuai dengan peruntukannya, maka segala akibat hukum atas penyimpangan tersebut menjadi tanggungjawab Perseroda.

BAB III

BESARAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 3

(1)Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk uang.
(2)Penyertaan Modal Daerah kepada Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp.2.850.000.000,- (dua milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 4

(1)Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dibebankan pada APBD yang dibayarkan secara bertahap selama 2 (dua) tahun anggaran.
(2)Tahapan penyertaan modal kepada Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dianggarkan sebagai berikut:
1. a.Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah); dan
2. b.Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah berhak memperoleh bagian laba usaha dari Perseroda sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
(2)Perseroda berhak menerima Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (2).

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1).
(2)Perseroda berkewajiban mengelola modal yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan prinsip ekonomi.

BAB V

HASIL USAHA

Pasal 7

Hasil usaha Penyertaan Modal Daerah kepada Perseroda yang diperoleh selama Tahun Buku Perusahaan, wajib disetor kepada Pemerintah Daerah.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 8

(1)Direksi Perseroda wajib menyampaikan laporan realisasi penyertaan modal daerah tahun berjalan kepada pemegang saham melalui komisaris.
(2)Laporan pelaksanaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan keuangan bulanan, triwulan, dan tahunan.
(3)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban tahunan Pemerintah Daerah atas pelaksanaan APBD.
(4)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Perseroda.

BAB VII

PENGAWASAN

Pasal 9

(1)Bupati melakukan pengawasan terhadap penggunaan Penyertaan Modal Daerah.
(2)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Perseroda.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran daerah Kabupaten Seram Bagian Barat. Ditetapkan di Piru pada tanggal 28 Desember 2020 BUPATI SERAM BAGIAN BARAT, ttd MOHAMMAD YASIN PAYAPO Diundangkan di Piru pada tanggal 29 Desember 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT, ttd MANSUR TUHAREA Salinan Sesuai Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH RUSLAN NAI, S.Sos, MH Pembina NIP.19700711 200312 1 008 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 2020 NOMOR 175. PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH SAKA MESE NUSA UTAMA I. UMUM Bahwa salah satu upaya untuk mendukung pembangunan daerah adalah dengan sumber pembiayaan daerah melalui ektensifikasi sumber- sumber pendapatan daerah, yakni dari hasil kegiatan pengelolaan kekayaan daerah atau investasi melalui penyertaan modal daerah kepada Badan Usaha dan/atau Badan Hukum. Bahwa penyertaan modal merupakan bentuk investasi langsung pemerintah daerah, sekaligus dapat memberikan peluang kerjasama daerah dalam berinvestasi dengan Badan Usaha, baik Badan Usaha Milik Negara/Daerah maupun swasta, maka untuk menjamin kerjasama berinvestasi dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal. Penyertaan modal daerah dimasudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan pada penjelasan di atas maka ruang lingkup dari Peraturan Daerah ini meliputi pelaksanaan penyertaan modal daerah, besaran penyertaan modal daerah, hak dan kewajiban, hasil usaha, pelaporan dan pengawasan. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…