DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 7 Tahun 2017

Nomor: 7
Tahun: 2017
Ditetapkan: 27 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini diatur tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah, Besaran Penyertaan Modal yang diberikan Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Maluku, Hak dan Kewajiban dari Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat dan Bank, Hasil Usaha Penyertaan Modal Daerah kepada Bank yang diperoleh selama Tahun Buku Bank, dimasukkan dalam APBD.

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

(1)Daerah adalah Kabupaten Seram Bagian Barat.
(2)Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah di Daerah.
(3)Bupati adalah Bupati Seram Bagian Barat.
(4)Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPR dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(5)Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan yang selanjutnya disingkat APBDP adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Seram Bagian Barat.
(6)Bank adalah Perseroan Terbatas Bank Maluku.
(7)Modal Daerah adalah Kekayaan Daerah yang belum dipisahkan baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitasi dan hak lainnya.
(8)Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham daerah pada BUMN, BUMD atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara.
(9)Maksud Penyertaan Modal Daerah adalah untuk mendapatkan manfaat ekonomi, sosial, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
(10)Tujuan Penyertaan Modal adalah untuk meningkatkan pertumbuhan Perekonomian Daerah dan mendayagunakan asset Daerah dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah guna menunjang pembangunan Daerah.

BAB II

TATA CARA PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 2

(1)Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah kepada Bank dilaksanakan berdasarkan sistem pengelolaan keuangan daerah.
(2)Pemerintah Daerah bertindak sebagai pendiri dalam pembentukan Bank.
(3)Penyertaan Modal Daerah dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.
(4)Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah dalam bentuk uang dan/atau barang.
(5)Pengukuran nilai asset yang disertakan sebagai Modal Daerah pada Bank dilakukan sesuai standar akuntansi Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

(1)Total penyertaan modal Pemerintah Dearah kepada PT. Bank Maluku dan Maluku Utara sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah sebesar Rp. 4.250.000.000, (empat milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).
(2)Modal yang disetor oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut :
1. a.Penyertaan modal tahun 2006, sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
2. b.Penyertaan modal tahun 2007, sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
3. c.Penyertaan modal tahun 2008, sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
4. d.Penyertaan modal tahun 2009, sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
5. e.Penyertaan modal tahun 2010, sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
6. f.Penyertaan modal tahun 2011, sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah);
7. g.Penyertaan modal tahun 2012, sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah);
8. h.Penyertaan modal tahun 2013, sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah);
9. i.Penyertaan modal tahun 2014, sebesar Rp 0,- ( nol rupiah);
10. j.Penyertaan modal tahun 2015, sebesar Rp. 0,- ( nol rupiah);
11. k.Penyertaan modal tahun 2016, sebesar Rp. 0,- ( nol rupiah);

Pasal 4

(1)Penyertaan Modal Pemerintah daerah kepada PT Bank Maluku dan Maluku Utara dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2027 sebesar Rp. 25.750.000.000,- (dua puluh lima milyar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah)
(2)Modal yang disetor oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut :
1. a.Penyertaan modal tahun 2017 sebesar Rp. 4.000.000.000,-(empat milyar rupiah)
2. b.Penyertaan modal tahun 2018 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupaih)
3. c.Penyertaan modal tahun 2019 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupaih)
4. d.Penyertaan modal tahun 2020 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupaih)
5. e.Penyertaan modal tahun 2021 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupaih)
6. f.Penyertaan modal tahun 2022 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupaih)
7. g.Penyertaan modal tahun 2023 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupaih)
8. h.Penyertaan modal tahun 2024 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupaih)
9. i.Penyertaan modal tahun 2025 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupaih)
10. j.Penyertaan modal tahun 2026 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupaih)
11. k.Penyertaan modal tahun 2027 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupaih)
12. l.Penyertaan modal tahun 2027 sebesar Rp. 1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta)

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

(1)Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat berhak memperoleh bagian laba usaha dari Bank sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
(2)Bank berhak menerima penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1).

Pasal 6

(1)Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat berkewajiban memberikan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1).
(2)Bank berkewajiban mengelola modal yang diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi.

BAB V

HASIL USAHA

Pasal 7

Hasil usaha Penyertaan Modal Daerah kepada Bank yang diperoleh selama Tahun Buku Bank, dimasukkan dalam APBD.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran daerah Kabupaten Seram Bagian Barat. Ditetapkan di : Piru pada tanggal : 27 Desember 2017xx BUPATI SERAM BAGIAN BARAT MOHAMMAD YASIN PAYAPO Diundangkan di : Piru Pada tanggal : 27 Desember 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT MANSUR TUHAREA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 2017 NOMOR 150 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT PROVINSI MALUKU : 135/7/2017 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT NOMOR 07 TAHUN 2017 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK MALUKU I. UMUM Bahwa salah satu upaya untuk mendukung pembangunan daerah adalah dengan sumber pembiayaan daerah melalui ektensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah, yakni dari hasil kegiatan pengelolaan kekayaan daerah atau investasi melalui penyertaan modal daerah kepada Badan Usaha dan/atau Badan Hukum. Bahwa penyertaan modal merupakan bentuk investasi langsung pemerintah daerah, sekaligus dapat memberikan peluang kerjasama daerah dalam berinvestasi dengan Badan Usaha, baik Badan Usaha Milik Negara/Daerah maupun swasta, maka untuk menjamin kerjasama berinvestasi dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal. Penyertaan modal daerah dimasudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka kesejahteraan masyarakat. Asas yang dianut dalam peraturan Daerah ini adalah asas kepastian hukum dimana penyertaan modal harus berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan, asas kepastian nilai yakni adanya ketepatan jumlah nilai yang disertakan sebagai optimalisasi pemanfaatan dana, dan asas keseimbangan antara hak dan kewajiban. Terkait dengan hal di atas maka Peraturan Daerah ini mengatur mengenai Tata Cara Penyertaan Modal, dan hak dan kewajiban. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…