DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 1 Tahun 2019

Nomor: 1
Tahun: 2019
Ditetapkan: 17 Juni 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 82

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Inovasi Daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa inovasi daerah dikembangkan dengan pemanfaatan sumber daya dan potensi daerah sesuai dengan tujuan pembangunan daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Dareah tentang Inovasi Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambaha Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 2 Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
9.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-001 Tahun 2017 tentang Prosedur Kerja Administrasi Pentahapan Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah; Memperhatikan : Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR dan BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG INOVASI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Seram Bagian Timur.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Seram Bagian Timur.
4.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
5.Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Perangkat Daerah di Kabupaten Seram Bagian Timur yang mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, penelitian dan pengembangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur.
6.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3
7.Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
8.Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
9.Sistem Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat SIDa adalah keseluruhan proses dalam suatu sistem untuk menumbuh kembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintah daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di daerah.
10.Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur yang selanjutnya disebut SIDa Kabupaten Seram Bagian Timur adalah keseluruhan proses dalam suatu sistem untuk menumbuh kembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintah daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di daerah dalam rangka mempercepat perwujudan misi pemerintah daerah menuju visi pembangunan Kabupaten Seram Bagian Timur sebagai Kabupaten yang sejahtera dan berdaya saing.
11.Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.
12.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Seram Bagian Timur untuk periode 5 (lima) tahun.
13.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

(1)Inovasi Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
(2)Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:
1. a.peningkatan pelayanan publik;
2. b.pemberdayaan dan peran serta masyarakat;
3. c.peningkatan daya saing daerah; dan
4. d.peningkatan ekonomi kreatif

Pasal 3

Inovasi Daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip:

a.peningkatan efisiensi;
b.perbaikan efektivitas;
c.perbaikan kualitas pelayanan;
d.tidak menimbulkan konflik kepentingan;
e.berorientasi kepada kepentingan umum;
f.dilakukan secara terbuka;
g.memenuhi nilai kepatutan; dan
h.Dapat dipertanggungiawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

BAB II

RUANG LINGKUP, BENTUK DAN KRITERIA INOVASI DAERAH 4

Pasal 4

Ruang lingkup penguatan SIDa Kabupaten Seram Bagian Timur meliputi:

a.Kebijakan penguatan SIDa;
b.Penataan unsur SIDa; dan
c.Pengembangan SIDa.

Pasal 5

Inovasi Daerah berbentuk:

a.inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah;
b.inovasi Pelayanan Publik; dan/atau
c.inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 6

Kriteria Inovasi Daerah meliputi:

a.mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi;
b.memberi manfaat bagi daerah dan/atau masyarakat;
c.memperhatikan kearifan lokal dan budaya yang hidup dan berkembang dalam kehidupan bermasyarakat;
d.tidak bertentangan dengan sistem tata nilai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
e.tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f.sesuai dengan tujuan pembanguan daerah dan rencana pembangunan daerah;
g.peningkatan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
h.merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten; dan
i.dapat direplikasi.

Pasal 7

(1)Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manejemen.
(2)Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.
(3)Inovasi Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

BAB III

KEBIJAKAN PENGUATAN SIDa KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

Pasal 8

(1)Usulan inisiatif Inovasi Daerah dapat berasal dari:
1. a.Kepala Daerah;
2. b.Anggota DPRD;
3. c.Aparatur Sipil Negara;
4. d.Perangkat Daerah; dan
5. e.Anggota Masyarakat
(2)Inisiatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah yang sekurang-kurangnya memuat:
1. a.bentuk Inovasi Daerah;
2. b.rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
3. c.tujuan Inovasi Daerah;
4. d.manfaat yang diperoleh;
5. e.waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
6. f.anggaran, jika diperlukan.

Pasal 9

(1)Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a disiapkan oleh kepala Daerah dan dapat dibantu oleh pihak yang ditunjuk oleh kepala Daerah.
(2)Inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan Proposal Inovasi Daerah.
(3)Proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh Tim Independen yang dibentuk secara insidental pada saat dibutuhkan untuk dinyatakan layak atau tidak layak.
(4)Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beranggotakan unsur perguruan tinggi, pakar, dan/atau praktisi sesuai dengan kebutuhan.
(5)Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam membahas inisiatif Inovasi Daerah dikoordinasikan oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

Isi peraturan

Teks82PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (6)

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (6)

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016