DokumenUndang-UndangBerlaku

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2003

Nomor: 40
Tahun: 2003
Ditetapkan: 18 Desember 2003
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 39

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam UU ini diatur mengenai pembentukan, batas wilayah, dan ibu kota kabupaten; kewenangan daerah; pembinaan daerah; dan pemerintahan daerah. Dengan Undang-undang ini dibentuk Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku. Kewenangan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru mencakup kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus bidang pemerintahan yang diserahkan sejalan kepada kabupaten induk sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka mewujudkan aspirasi masyarakat yang berkembang di Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Maluku Tenggara untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Maluku Tenggara perlu dimekarkan;
b.bahwa dengan memperhatikan hal tersebut di atas, dan berdasarkan kriteria kemampuan ekonomi, potensi daerah, kondisi sosial budaya, kondisi sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lainnya, dibentuk Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku;
c.bahwa dengan pembentukan Kabupaten sebagaimana tersebut dalam huruf b, akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan kesempatan untuk memanfaatkan dan mengembangkan potensi daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-undang tentang pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru;

Mengingat

1.Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang …
2.Undang-undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
3.Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
4.Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
5.Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6.Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7.Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4251);
8.Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);
9.Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310); Dengan ... Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR, KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT, DAN KABUPATEN KEPULAUAN ARU DI PROVINSI MALUKU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i Undang- undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
2.Provinsi Maluku adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku yang wilayahnya telah dikurangi dengan Provinsi Maluku Utara berdasarkan Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
3.Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Maluku Tenggara adalah Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang.

BAB II

PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH, DAN IBU KOTA

Pasal 2

Dengan Undang-undang ini dibentuk Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Kabupaten Seram Bagian Timur berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Maluku Tengah yang terdiri atas :

a.Kecamatan Bula;
b.Kecamatan Pulau Gorom;
c.Kecamatan Seram Timur; dan
d.Kecamatan Werinama.

Pasal 4

Kabupaten Seram Bagian Barat berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Maluku Tengah yang terdiri atas :

a.Kecamatan Taniwel;
b.Kecamatan Kairatu;
c.Kecamatan Seram Barat; dan
d.Kecamatan Huamual Belakang.

Pasal 5

Kabupaten Kepulauan Aru berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Maluku Tenggara yang terdiri atas :

a.Kecamatan Pulau-Pulau Aru;
b.Kecamatan Aru Tengah; dan
c.Kecamatan Aru Selatan.

Pasal 6

(1)Dengan terbentuknya Kabupaten Seram Bagian Timur dan Kabupaten Seram Bagian Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Maluku Tengah dikurangi dengan wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur dan Kabupaten Seram Bagian Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.
(2)Dengan terbentuknya Kabupaten Kepulauan Aru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Maluku Tenggara dikurangi dengan wilayah Kabupaten Kepulauan Aru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 7

(1)Kabupaten Seram Bagian Timur mempunyai batas wilayah :
1. a.sebelah utara berbatasan dengan Laut Seram;
2. b.sebelah timur berbatasan dengan Laut Seram;
3. c.sebelah selatan berbatasan dengan Laut Banda; dan
4. d.sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Seram Utara dan Kecamatan Tehuru Kabupaten Maluku Tengah.
(2)Kabupaten Seram Bagian Barat mempunyai batas wilayah :
1. a.sebelah utara berbatasan dengan Laut Seram;
2. b.sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Seram Utara dan Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah dan Selat Seram;
3. c.sebelah selatan berbatasan dengan Laut Banda; dan
4. d.sebelah barat berbatasan dengan Laut Buru.
(3)Kabupaten Kepulauan Aru mempunyai batas wilayah :
1. a.sebelah utara berbatasan dengan Laut Aru;
2. a.sebelah timur berbatasan dengan Laut Aru;
3. b.sebelah selatan berbatasan dengan Laut Arafura; dan
4. c.sebelah barat berbatasan dengan Laut Arafura.
(4)Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), digambarkan dalam peta wilayah administrasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-undang ini.
(5)Penetuan ...
(5)Penentuan batas wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 8

(1)Dengan terbentuknya Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur, Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku serta memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota di sekitarnya.

Pasal 9

(1)
(2)
(3)Ibu kota Kabupaten Seram Bagian Timur berkedudukan di Dataran Hunimoa. Ibu kota Kabupaten Seram Bagian Barat berkedudukan di Dataran Hunipopu. Ibu kota Kabupaten Kepulauan Aru berkedudukan di Dobo.

Isi peraturan

Teks39PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (10)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Darurat No. 22 Tahun 1957

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 1958

Undang-undang (UU) No. 60 Tahun 1958

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 31 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 2003

Peraturan turunan (9)

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 18 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Seram Bagian Barat No. 07 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Seram Bagian Timur No. 10 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 3 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Seram Bagian Timur No. 5 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 1 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Seram Bagian Timur No. 3.A Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 8 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (10)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Darurat No. 22 Tahun 1957

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 1958

Undang-undang (UU) No. 60 Tahun 1958

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 31 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 2003

Peraturan turunan (9)

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 18 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Seram Bagian Barat No. 07 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Seram Bagian Timur No. 10 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 3 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Seram Bagian Timur No. 5 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 1 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Seram Bagian Timur No. 3.A Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 8 Tahun 2017