Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk perangkat daerah dengan susunan sebagai berikut :
a.Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
b.Sekretariat DPRD merupakan SekretarIat DPRD Tipe C;
c.Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Daerah Tipe A;
d.Dinas Kabupaten Seram Bagian Timur terdiri atas :
1.Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, kebudayaan dan bidang kepemudaan dan olahraga;
2.Dinas Kesehatan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran, sebagaimana Pasal 40 ayat (4) huruf c PP Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah);
4.Dinas Sosial Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
5.Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
6.Dinas Ketahanan Pangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
7.Dinas Pertanian Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
8.Dinas Lingkungan Hidup Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
9.Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
10.Dinas Komunikasi Dan Informatika Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan persandian;
11.Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
12.Dinas Pariwisata Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
13.Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan;
14.Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tipe A menyelenggarakan urusan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
15.Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
16.Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat, dan desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
17.Dinas Perhubungan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
18.Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, menengah, perindustrian dan perdagangan;
19.Dinas Perikanan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perikanan;
20.Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman dan pertanahan;
e.Badan Daerah, terdiri dari:
1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
2.Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
3.Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
4.Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan Sub Urusan Bencana;
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur. Ditetapkan di Bula pada tanggal 19 Desember 2017 BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR, ttd ABDUL MUKTI KELIOBAS Diundangkan di Bula pada tanggal 19 Desember 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR, ttd SYARIF MAKMUR LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 185 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR, PROVINSI MALUKU : 123/15/2017 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM CHERLY USMAN, SH NIP. 19710209 200604 2 020 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR A. PENJELASAN UMUM Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk kedalam organisasi tersendiri. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah. Perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan. Dinas daerah sebagai unsur pelaksana otonomi daerah, dengan tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang sifatnya teknis operasional baik urusan wajib maupun urusan pilihan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Berdasarkan amanat pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang menyatakan bahwa pembentukan perangkat daerah ditetapkan dengan peraturan daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah ini, maka perangkat daerah perlu dilakukan penataan yang disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur. B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.