DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Seram Bagian Timur No. 7 Tahun 2016

Nomor: 7
Tahun: 2016
Ditetapkan: 24 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 39

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah (PERDA) ini mengatur tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian sebagaimana beberapa kali mengalami perubahan, perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890),
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286):
4.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4350),
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355),
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438), GAN ASLI BAGIN
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234),
8.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494), 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
10.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), Dengan Persetujuan Bersama, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERAM BAGIAN TIMUR dan BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. 2. Kabupaten adalah Kabupaten Seram Bagian Timur. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur, Bupati adalah Bupati Seram Bagian Timur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur, Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Seram Bagian Timur, Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur: Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Seram Bagian Timur, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur, 3. 4. 5. 6. 7. 8. 10. 11. 12. 13. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Seram BagianTimur, Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur, Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur: Unit Pelaksana Teknis Dinas, adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu, Unit Pelaksana Teknis Badan, adalah unsur pelaksana teknis Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. 9.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk perangkat daerah dengan susunan sebagai berikut :

a.Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A,
b.Sekretariat DPRD merupakan Sekretarlat DPRD Tipe C,
c.Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Daerah Tipe A,
d.Dinas Kabupaten Seram Bagian Timur terdiri atas : 1. 10. 11. 12. 13. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, kebudayaan dan bidang kepemudaan dan olahraga, Dinas Kesehatan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan, Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran, sebagaimana Pasal 40 ayat (4) huruf c PP Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah), Dinas Sosial Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi, Dinas Ketahanan Pangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan, Dinas Pertanian Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian, Dinas Lingkungan Hidup Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup: Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, Dinas Komunikasi Dan Informatika Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan persandian, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, Dinas Pariwisata Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata, Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan, 4. 5. 6. 8. 9. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 1. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang pertanahan, bidang perumahan dan kawasan pemukiman, Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat, dan desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Dinas Perhubungan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan, Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, menengah, perindustrian dan perdagangan, Dinas Perikanan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perikanan. Badan Daerah, terdiri dari:e. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan, . Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B2. melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, . Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A3. melaksanakan fungsi penunjang keuangan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan Sub Urusan Bencana,

Pasal 3

1) Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah. 2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: Kecamatan Bula dengan Tipe A, Kecamatan Bula Barat dengan Tipe A, Kecamatan Tutuk Tolu dengan Tipe A, Kecamatan Seram Timur dengan Tipe A, Kecamatan Kilmury dengan Tipe A, Kecamatan Pulau Gorom dengan Tipe A, Kecamatan Pulau Panjang dengan Tipe B, Kecamatan Gorom Timur dengan Tipe A, Kecamatan Wakate dengan Tipe A, Kecamatan Teor dengan Tipe B, Kecamatan Werinama dengan Tipe A, Kecamatan Siwalalat dengan Tipe A, a. b. d. e. £ 1. 1 . Kecamatan Teluk Waru dengan Tipe A,m. Kecamatan Siritaun Wida Timur dengan Tipe A, Kecamatan Kian Darat dengan Tipe A, n. o.

Pasal 4

Ketentuan Iebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja dibawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah memperhatikan asas: intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah, efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, dan feksibilitas. a. b. d. e. f

BAB III

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 6

(l) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT).

(2)Unit Pelaksana Teknis dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.

Pasal 7

(1)Selain unit pelaksana teknis dinas Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdapat unit pelaksana teknis dinas Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah.
(2)Satuan pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal.

Pasal 8

(1)Selain unit pelaksana teknis dinas Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdapat unit pelaksana teknis dinas Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Umum Daerah sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
(2)Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.

BAB IV

STAF AHLI

Pasal 9

Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) staf ahli.3

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 10

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perudang-undangan.

Pasal 11

(1)Rumah Sakit Daerah yang ada saat ini tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah:
(2)Penyesuaian pengisian jabatan Direktur Rumah Sakit Daerah sebagai jabatan fungsional dilaksanakan paling lambat bulan Juni Tahun 2018,
(3)Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Unit Pelaksana Teknis yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan Unit Pelaksana Teknis yang baru,
(4)Pengisian jabatan berdasarkan Peraturan Daerah ini dilaksanakan pada minggu keempat bulan Desember tahun 2016.

Isi peraturan

Teks39PDFHirarki

Memuat teks peraturan…