DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 4 Tahun 2023

Nomor: 4
Tahun: 2023
Ditetapkan: 27 November 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan daerah ini mengatur mengenai Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi perangkat daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Keuangan, perlu dibentuk dinas pemadam kebakaran dan Badan Pendapatan Daerah;
c.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur, sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan perubahan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4350);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republík Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5887); disesuaikan dengan terbaru pp 72 tahun 2019)
5.Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur, Sebagamaina telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2017 Nomor 185, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2017 Nomor 144); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR dan BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR. Pasal I Ketentuan Pasal 2 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2017 Nomor 185, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2017 Nomor 144), diubah sehingga berbunyi:

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk perangkat daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
b.Sekretariat DPRD merupakan Sekretarlat DPRD Tipe C;
c.Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Daerah Tipe A;
d.Dinas Kabupaten Seram Bagian Timur terdiri atas:
1. 1.Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, kebudayaan dan bidang kepemudaan dan olahraga;
2. 2.Dinas Kesehatan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3. 3.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
4. 4.Dinas Pemadam Kebakaran Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan kebakaran;
5. 5.Dinas Sosial Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
6. 6.Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan Bidang Transmigrasi;
7. 7.Dinas Ketahanan Pangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan;
8. 8.Dinas Pertanian Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian;
9. 9.Dinas Lingkungan Hidup Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
10. 10.Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
11. 11.Dinas Komunikasi Dan Informatika Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan Persandian;
12. 12.Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
13. 13.Dinas Pariwisata Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata;
14. 14.Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan Kearsipan;
15. 15.Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
16. 16.Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
17. 17.Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
18. 18.Dinas Perhubungan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
19. 19.Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
20. 20.Dinas Perikanan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perikanan; dan
21. 21.Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
e.Badan Daerah, terdiri dari:
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
2. 2.Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
3. 3.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Pengelolaan keuangan;
4. 4.Badan Pendapatan Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang; dan
5. 5.Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan fungsi penunjang sub urusan bencana. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur. Ditetapkan di Bula pada tanggal 27 November 2023 BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR, ttd ABDUL MUKTI KELIOBAS Diundangkan di Bula pada tanggal 27 November 2023 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TİMUR, ttd JAFAR KWAIRUMARATU LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TİMUR TAHUN 2023 NOMOR 216 dNOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR, PROVINSI MALUKU : 10/38/2023 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR A. PENJELASAN UMUM Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk kedalam organisasi tersendiri. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah. Perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan. Dinas daerah sebagai unsur pelaksana otonomi daerah, dengan tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang sifatnya teknis operasional baik urusan wajib maupun urusan pilihan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Berdasarkan amanat pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang menyatakan bahwa pembentukan perangkat daerah ditetapkan dengan peraturan daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah ini, maka perangkat daerah perlu dilakukan penataan yang disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur. B. PASAL DEMI PASAL. Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 175

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…