DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Serang No. 11 Tahun 2016

Nomor: 11
Tahun: 2016
Ditetapkan: 24 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah; 3. Pembentukan Upt; 4. Kepegawaian; 5. Ketentuan Lain-Lain; 6. Ketentuan Peralihan; 8. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5.Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 05);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 10); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG DAN BUPATI SERANG MEMUTUSKAN : ………… SALINAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SERANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Kabupaten adalah Kabupaten Serang;
2.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Serang;
3.Bupati adalah Bupati Serang;
4.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Serang;
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang;
6.Sekretariat Daerah yang selanjutnya disingkat Setda adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Serang;
7.Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Serang;
8.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Setwan adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang;
9.Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjunya disingkat Sekwan adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang;
10.Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Serang.
11.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenganan Daerah.
12.Urusan Pemerintahan adalah fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan hak setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.
13.Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Serang.
14.Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Serang.
15.Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unsur Pelaksana Teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
16.Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana Teknis Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut :

a.Sekretariat ……..
a.Sekretariat Daerah Kabupaten Serang merupakan Sekretariat Daerah tipe A;
b.Sekretariat DPRD Kabupaten Serang merupakan Sekretariat DPRD tipe A;
c.Inspektorat Daerah Kabupaten Serang merupakan Inspektorat Daerah tipe A;
d.Dinas Daerah Kabupaten Serang, terdiri dari :
1. 1.Dinas Kesehatan tipe A melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
2. 2.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tipe A melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan bidang Kebudayaan;
3. 3.Dinas Sosial tipe A melaksanakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
4. 4.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan bidang Transmigrasi;
5. 5.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe A melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
6. 6.Dinas Perhubungan tipe A melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
7. 7.Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan tipe A melaksanakan urusan pemerintahan bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, bidang Perdagangan, dan bidang Perindustrian;
8. 8.Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata tipe B melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan, Olahraga dan bidang Pariwisata;
9. 9.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, tipe A melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
10. 10.Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tipe A melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Keluarga Berencana, bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
11. 11.Dinas Lingkungan Hidup tipe A melaksanakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
12. 12.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tipe A melaksanakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal;
13. 13.Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Tata Bangunan tipe B melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman serta sub urusan pemerintahan tata bangunan;
14. 14.Satuan Polisi Pamong Praja tipe B melaksanakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
15. 15.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta bidang Pertanahan;
16. 16.Dinas Pertanian tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pertanian;
17. 17.Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pangan dan Perikanan;
18. 18.Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah tipe C, melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan.
e.Badan Daerah terdiri dari :
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tipe A melaksanakan fungsi penunjang, perencanaan, dan fungsi penunjang penelitian, dan pengembangan;
2. 2.Badan …..
3. 2.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tipe B, melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian dan fungsi penunjang pendidikan dan pelatihan;
4. 3.Badan Pengelolaan Pajak Daerah tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang Keuangan;
5. 4.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang bidang Keuangan;
f.Kecamatan terdiri dari :
1. 1.Kecamatan Kramatwatu tipe A;
2. 2.Kecamatan Waringin Kurung tipe A;
3. 3.Kecamatan Bojonegara tipe A;
4. 4.Kecamatan Pulo Ampel tipe A;
5. 5.Kecamatan Ciruas tipe A;
6. 6.Kecamatan Kragilan tipe A;
7. 7.Kecamatan Pontang tipe A;
8. 8.Kecamatan Tirtayasa tipe A;
9. 9.Kecamatan Tanara tipe A;
10. 10.Kecamatan Cikande tipe A;
11. 11.Kecamatan Kibin tipe A;
12. 12.Kecamatan Carenang tipe A;
13. 13.Kecamatan Binuang tipe A;
14. 14.Kecamatan Petir tipe A;
15. 15.Kecamatan Tunjung Teja tipe A;
16. 16.Kecamatan Baros tipe A;
17. 17.Kecamatan Cikeusal tipe A;
18. 18.Kecamatan Pamarayan tipe A;
19. 19.Kecamatan Bandung tipe A;
20. 20.Kecamatan Kopo tipe A;
21. 21.Kecamatan Jawilan tipe A;
22. 22.Kecamatan Ciomas tipe A;
23. 23.Kecamatan Pabuaran tipe A;
24. 24.Kecamatan Gunungsari tipe A;
25. 25.Kecamatan Padarincang tipe A;
26. 26.Kecamatan Anyer tipe A;
27. 27.Kecamatan Mancak tipe A;
28. 28.Kecamatan Cinangka tipe A; dan
29. 29.Kecamatan Lebak Wangi tipe A.

Pasal 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah dan unit kerja dibawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

Pasal 4

….

Pasal 4

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi perangkat daerah, Bupati harus memperhatikan asas :

a.Intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah;
b.Efisiensi;
c.Efektivitas;
d.Pembagian habis tugas;
e.Rentang kendali;
f.Tata kerja yang jelas;
g.Fleksibilitas.

BAB III

PEMBENTUKAN UPT

Pasal 5

(1)Pada dinas daerah dan badan daerah dapat dibentuk unit pelaksana teknis (UPT).
(2)UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.

Pasal 6

(1)Selain unit pelaksana teknis dinas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdapat unit pelaksana teknis dinas daerah dibidang pendidikan berupa satuan pendidikan daerah.
(2)Satuan pendidikan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.

Pasal 7

(1)Selain unit pelaksana teknis dinas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdapat unit pelaksana teknis dinas daerah dibidang kesehatan berupa Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara professional.
(2)Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinik serta menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
(3)Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dipimpin oleh Seorang Direktur.
(4)Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dipimpin oleh Seorang Kepala.

Pasal 8

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya peraturan Bupati tentang pembentukan UPT yang baru.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 9

(1)Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 3 (tiga) Staf Ahli;
(2)Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati, dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah;
(3)Ketentuan …
(4)Ketentuan mengenai tugas pokok dan fungsi serta tata kerja Staf Ahli ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
(5)Pejabat Aparatur Sipil Negara pada perangkat daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

(1)Ketentuan mengenai Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan bencana diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai penanggulangan bencana.
(2)Pada saat mulai berlakunya peraturan daerah ini, pengisian kepala perangkat daerah dan kepala unit kerja dilakukan dengan mengukuhkan pejabat yang sudah memegang jabatan setingkat dengan jabatan yang akan diisi dengan ketentuan memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi jabatan.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…