DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2022

Nomor: 7
Tahun: 2022
Ditetapkan: 11 November 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda Kabupaten Serang ini mengatur tentang perubahan ketiga atas Perda Kabupaten Serang No. 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2.Undang-Undang … SALINAN
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Pedoman Nomenklatur Dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
11.Peraturan …
11.Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 10);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 44) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2018 Nomor 12,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 89); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG DAN BUPATI SERANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SERANG.

Pasal 1

1.Ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a.Daerah adalah Kabupaten Serang;
b.Pemerintah daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
c.Bupati adalah Bupati Serang;
d.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
e.Perangkat …
e.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
f.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat;
g.Sekretariat Daerah adalah Unsur Staf yang mempunyai tugas dan fungsi membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
h.Sekretariat DPRD adalah Unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
i.Inspektorat Daerah adalah Unsur pengawas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
j.Dinas Daerah adalah Unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
k.Badan Daerah adalah Unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
l.Unit Pelaksana Teknis/Badan adalah Unsur Pelaksana Teknis Dinas/Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah Kabupaten Serang merupakan Sekretariat Daerah tipe A;
b.Sekretariat DPRD Kabupaten Serang merupakan Sekretariat DPRD tipe A;
c.Inspektorat Daerah Kabupaten Serang merupakan Inspektorat Daerah tipe A;
d.Dinas Daerah Kabupaten Serang, terdiri dari:
1. 1.Dinas Kesehatan tipe A melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
2. 2.Dinas …
3. 2.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tipe A melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
4. 3.Dinas Sosial tipe A melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial;
5. 4.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
6. 5.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
7. 6.Dinas Perhubungan tipe A melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
8. 7.Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan tipe A melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha mikro kecil menengah, bidang perdagangan, dan bidang perindustrian;
9. 8.Dinas Perikanan tipe B, melaksanakan urusan pemerintahan bidang perikanan;
10. 9.Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata tipe B, melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan, olahraga dan bidang pariwisata;
11. 10.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
12. 11.Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan keluarga berencana, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
13. 12.Dinas Lingkungan Hidup tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
14. 13.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
15. 14.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan;
16. 15.Satuan Polisi Pamong Praja tipe B, melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
17. 16.Dinas …
18. 16.Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tipe B, melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
19. 17.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah tipe B, Melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
20. 18.Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik tipe B, melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
21. 19.Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang pangan dan bidang pertanian.
e.Badan Daerah terdiri dari :
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan tipe A, melaksanakan fungsi penunjang, perencanaan, dan fungsi penunjang penelitian, dan pengembangan;
2. 2.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tipe B, melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian dan fungsi penunjang pendidikan dan pelatihan;
3. 3.Badan Pendapatan Daerah tipe A, melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan;
4. 4.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan Keuangan;
5. 5.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Intensitas Sedang, melaksanakan fungsi penunjang bidang kesatuan bangsa dan politik.
f.Kecamatan terdiri dari :
1. 1.Kecamatan Kramatwatu tipe A;
2. 2.Kecamatan Waringin Kurung tipe A;
3. 3.Kecamatan Bojonegara tipe A;
4. 4.Kecamatan Pulo Ampel tipe A;
5. 5.Kecamatan Ciruas tipe A;
6. 6.Kecamatan Kragilan tipe A;
7. 7.Kecamatan Pontang tipe A;
8. 8.Kecamatan …
9. 8.Kecamatan Tirtayasa tipe A;
10. 9.Kecamatan Tanara tipe A;
11. 10.Kecamatan Cikande tipe A;
12. 11.Kecamatan Kibin tipe A;
13. 12.Kecamatan Carenang tipe A;
14. 13.Kecamatan Binuang tipe A;
15. 14.Kecamatan Petir tipe A;
16. 15.Kecamatan Tunjung Teja tipe A;
17. 16.Kecamatan Baros tipe A;
18. 17.Kecamatan Cikeusal tipe A;
19. 18.Kecamatan Pamarayan tipe A;
20. 19.Kecamatan Bandung tipe A;
21. 20.Kecamatan Kopo tipe A;
22. 21.Kecamatan Jawilan tipe A;
23. 22.Kecamatan Ciomas tipe A;
24. 23.Kecamatan Pabuaran tipe A;
25. 24.Kecamatan Gunungsari tipe A;
26. 25.Kecamatan Padarincang tipe A;
27. 26.Kecamatan Anyer tipe A;
28. 27.Kecamatan Mancak tipe A;
29. 28.Kecamatan Cinangka tipe A; dan
30. 29.Kecamatan Lebak Wangi tipe A.
31. 2.Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan satu Pasal yaitu Pasal 7A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

UPT sebagaimana dimaksud pasal 5, pasal 6, dan pasal 7 ditetapkan oleh Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar … Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang. Ditetapkan di Serang pada tanggal 11 November 2022 BUPATI SERANG, ttd RATU TATU CHASANAH Diundangkan di Serang pada tanggal 11 November 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG, ttd TUBAGUS ENTUS MAHMUD SAHIRI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2022 NOMOR 7 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG, PROVINSI BANTEN (7,53/2022) Salinan sesuai dengan Aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN SERANG ttd SUGI HARDONO, SH., MM NIP. 19670321 199203 1 008

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…