DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2024

Nomor: 2
Tahun: 2024
Ditetapkan: 6 Agustus 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Didalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan adanya dinamika peraturan perundang-undangan mengenai perangkat daerah perlu dilakukan penyesuaian nomenklatur Perangkat Daerah;
c.bahwa dalam rangka penyesuaian nomenklatur Perangkat Daerah perlu dilakukan perubahan keempat atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang; Mengingat ... Mengingat:

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5.Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
6.Peraturan ...
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur Dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 ten tang Sis tern Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
13.Peraturan ...
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 44) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2022 Nomor 7); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKlLAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG dan BUPATISERANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SERANG. Pasall Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 44) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah:

a.Nomor ... a.Nomor11Tahun2016(LembaranDaerah KabupatenSerangTahun2016Nomor11 TambahanLembaranDaerahKabupatenSerang Nomor44); b.Nomor12Tahun2020(LembaranDaerah KabupatenSerangTahun2020Nomor12 TambahanLembaranDaerahKabupatenSerang Nomor89); C.Nomor7Tahun2022(LembaranDaerah KabupatenSerangTahun2022Nomor7 TambahanLembaranDaerahKabupatenSerang Nomor109); diubahsebagaiberikut: 1.KetentuanPasal1diubah, sehinggaberbunyi sebagaiberikut:

Pasal 1

DalamPeraturanDaerahini yangdimaksuddengan: 1.Daerah adalahKabupatenSerang. 2.PemerintahDaerah adalahBupati sebagai unsurpenyelenggarapemerintahandaerahyang memimpinpelaksanaan urusanpemerintahan yangmenjadi kewenangandaerahotonom. 3.BupatiadalahBupatiSerang. 4.DewanPerwakilanRakyatDaerahyang selanjutnyadisingkatDPRDadalahlembaga perwakilanrakyatdaerahyangberkedudukan sebagaiunsurpenyelenggaraPemerintahan Daerah.

5.PerangkatDaerah adalah unsurpembantu kepaladaerahdanDPRD dalam penyelenggaraanUrusanPemerintahan yang menjadi kewenanganDaerah.
6.Urusan...
6.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
7.Sekretariat Daerah adalah Unsur Staf yang mempunyai tugas dan fungsi membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
8.Sekretariat DPRD adalah Unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
9.Inspektorat Daerah adalah Unsur pengawas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10.Dinas Daerah adalah Unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11.Badan Daerah adalah Unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
12.Unit Pelaksana Teknis/Badan adalah Unsur Pelaksana Teknis Dinas/Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
2.Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Oengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat ... a.SekretariatDacrahKabupatenSerang merupakanSekretariatDaerahtipeA; b.SekretariatDPRDKabupatenSerang merupakanSekretariatDPRDtipeA; c.InspecktoratDacrahKabupatenSerang merupakanInspcktoratDacrahtipeA; d.DinasDaerahKabupatenSerang,terdiridari: 1.DinasKesehatantipeA, melaksanakan urusanpemerintahanbidangkesehatan; 2.DinasPendidikandanKebudayaantipeA, melaksanakanurusanpemerintahan bidangpendidikandanbidangkebudayaan; 3.DinasSosial tipeA,melaksanakanurusan pemerintahanbidangsosial; 4.DinasTenagaKerjadanTransmigrasitipe A, menyelenggarakanurusanpemerintahan bidangtenagakerjadanbidang transmigrasi; 5.DinasKcpendudukandanPencatatanSipil tipeA,melaksanakanurusanpemerintahan bidangkcpendudukandanpencatatansipil; 6.DinasPerhubungantipeA,melaksanakan urusanpemerintahanbidangperhubungan; 7.DinasKoperasi,UsahaMikroKecil Menengah,Perindustrian danPerdagangan tipeA,mclaksanakanurusanpemerintahan bidangkopcrasi danusahamikrokecil mcncngah,bidangperdagangan,dan bidang perindustrian; 8.DinasPemberdayaanMasyarakatdanDesa tipeA, melaksanakanurusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakatdan dcsa;
1. 9.Dinas...
2. 9.Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan keluarga berencana, bidang pemberdayaan perempuan dan bidang perlindungan anak;
3. 10.Dinas Lingkungan Hidup tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
4. 11.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
5. 12.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan;
6. 13.Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang pangan dan bidang pertanian;
7. 14.Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
8. 15.Dinas Perikanan tipe B, melaksanakan urusan pemerintahan bidang perikanan;
9. 16.Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata tipe B, melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan, olahraga dan bidang pariwisata;
10. 17.Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tipe B, melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
11. 18.Dinas ...
12. 18.DinasPerpustakaandanKearsipanDaerah tipeB,Melaksanakan urusanpemerintahan bidangperpustakaandanbidangkearsipan; dan 19.SatuanPolisiPamongPrajatipeB, melaksanakanurusanpemerintahanpada subketentramandanketertibanumum; e.BadanDaerah terdiridari: 1.BadanPerencanaanPembangunan,Riset danlnovasiDaerahtipeA, melaksanakan fungsipenunjang,urusanpemerintahan bidangperencanaan,danbidangpenelitian danpengembangan; 2.SadanPendapatanDaerahtipeA, melaksanakanfungsipenunjang penyelenggaraan urusanpemerintahan bidang keuangan; 3.SadanPengelolaanKeuangandanAset DaerahtipeA,melaksanakanfungsi penunjangurusanKeuangan; 4.SadanKepegawaiandanPengembangan SumberDayaManusiatipeB, melaksanakanfungsi kepegawaiandanfungsi pendidikandanpelatihan;dan 5.SadanKesatuanBangsadanPolitik IntensitasSedang,melaksanakan urusan pemerintahan umumbidang kesatuan bangsadanpolitik. 6.BadanPenanggulanganBencanaDaerah, PemadamKebakarandanPenyelamatan, penunjang penunjang melaksanakan urusanpemerintahan bidang ketentramandanKetertibanUmum danPerlindunganMasyarakat,padasub urusan bencanadan kebakaran. sub urusan
f.Kecamatan...
f.Kecamatan terdiri dari:
1. 1.Kecamatan Kramatwatu tipe A;
2. 2.Kecamatan Waringinkurung tipe A;
3. 3.Kecamatan Bojonegara tipe A;
4. 4.Kecamatan Pulo Ampel tipe A;
5. 5.Kecamatan Ciruas tipe A;
6. 6.Kecamatan Kragilan tipe A;
7. 7.Kecamatan Pontang tipe A;
8. 8.Kecamatan Tirtayasa tipe A;
9. 9.Kecamatan Tanara tipe A;
10. 10.Kecamatan Cikande tipe A;
11. 11.Kecamatan Kibin tipe A;
12. 12.Kecamatan Carenang tipe A;
13. 13.Kecamatan Binuang tipe A;
14. 14.Kecamatan Petir tipe A;
15. 15.Kecamatan Tunjung Teja tipe A;
16. 16.Kecamatan Baros tipe A;
17. 17.Kecamatan Cikeusal tipe A;
18. 18.Kecamatan Pamarayan tipe A;
19. 19.Kecamatan Kopo tipe A;
20. 20.Kecamatan Jawilan tipe A;
21. 21.Kecamatan Ciomas tipe A;
22. 22.Kecamatan Pabuaran tipe A;
23. 23.Kecamatan Padarincang tipe A;
24. 24.Kecamatan Anyar tipe A;
25. 25.Kecamatan Cinangka tipe A;
26. 26.Kecamatan Mancak tipe A;
27. 27.Kecamatan Gunungsari tipe A;
28. 28.Kecamatan Bandung tipe A; dan
29. 29.Kecamatan Lebak Wangi tipe A. Pasal II ... Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggnl diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang. Ditetapkan di Serang pada tanggal 6 Agustus 2024 RANG, H Diundangkan di Serang pada tanggal 6 Agustus 2024 $Pit3$ AERAH ABU LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2024 NOMOR 2 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG, PROV1NSI BANTEN (2, 23/2024). PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NO MOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SERANG I. UMUM Bahwa sesuai ketentuan pembentukan produk hukum di Kabupaten Serang, peraturan perundang-undangan yang akan diundangkan selain memuat hal-hal pokok substansial dalam mengatur suatu kebutuhan hukum tertentu dalam masyarakat, juga disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik terkait pokok pikiran dan materi yang akan diatur serta digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Peraturan Daerah. Dikecualikan dari ketentuan tersebut terhadap Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pencabutan Peraturan Daerah, dan perubahan Peraturan Daerah yang hanya terbatas mengubah beberapa materi, disertai dengan penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur. Menindaklanjuti hasil evaluasi kelembagaan pada perangkat daerah Sadan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) dan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (DISKOMINFOSATIK). Untuk saat ini perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan nomenklatur Perangkat Daerah pada Sadan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) dan Kenaikan tipe pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (DISKOMINFOSATIK). Berkenaan dengan ha! diatas, untuk memberikan kepastian hukum terhadap perubahan nama Nomenklatur perangkat daerah serta tipologi dalam ketentuan pada Peraturan Daerah tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Serang perlu menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Sadan Riset dan Inovasi Daerah, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Serang tentang Perubahan KeempatAtasPeraturanDaerahKabupatenSerangNomor11Tahun2016 tentangPembentukandanSusunanPerangkatDaerahKabupatenSerang. Demikianpenjelasan atasPeraturanDaerahKabupatenSerangNomor2 Tahun2024 tentangPerubahanKeempatAtasPeraturanDaerahKabupaten SerangNomor11Tahun2016TentangPembentukanDanSusunanPerangkat DaerahKabupatenSerang,sebagaibentukkepatuhanPemerintahDaerah KabupatenSerangdalammelaksanakanPeraturanMenteriDalamNegeri RepublikIndonesiaNomor90Tahun2019 tentangKlasifikasi,Kodefikasi,dan NomenklaturPerencanaanPembangunanDanKeuanganDaerahserta PeraturanMenteriDalamNegeriRepublikIndonesiaNomor7Tahun2023 tentangPedoman,Pembentukan,danNomenklaturBadanRisetdanInovasi Daerahsertadalam rangkatertib administrasipemerintahandanregulasi. II. PASALDEMIPASAL PasalI Cukupjelas PasalII Cukupjelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAHKABUPATEN SERANGNOMOR117

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…