DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2014

Nomor: 3
Tahun: 2014
Ditetapkan: 27 Januari 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini berisi 9 pasal perubahan atas materi yang sebelumnya telah diatur dalam Perda Kabupaten Serang No. 5 Tahun 2010, yaitu tarif pajak hotel, rumah kost, restoran, jasa boga/catering, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sertan pasir, tarif PBB, NJOP dan penetapan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak terutang.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Serang tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah; Mengingat : l. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209):Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6.Undang-Undang…….
6.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737):
10.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 Tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 24 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 745);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2008 Nomor 772);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2010 Nomor 798); 16.Peraturan…………
16.Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 821) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2014 Nomor 01);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 09); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG dan BUPATI SERANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1)Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10 % (Sepuluh Persen).
(2)Khusus rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) kamar, ditetapkan tarif Pajak Hotel sebesar 5 % (Lima Persen).
(3)Jumlah kamar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada jumlah keseluruhan kepemilikan yang sama sesuai izin yang di keluarkan oleh Pemerintah Daerah.
(4)Tata Cara pemberian izin rumah kos sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)diatur dengan Peraturan Bupati.

2.Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

(1)Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (Sepuluh Persen).
(2)Khusus Jasa Boga/Katering ditetapkan tarif Pajak Restoran sebesar 5 % (Lima Persen).

3.Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 13 berbunyi sebagai berikut : Pasal 13………….

Pasal 13

(1)Dengan nama Pajak Hiburan dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan hiburan.
(2)Objek Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jasa penyelenggaraan Hiburan yang dipungut bayaran.
(3)Penyelenggaraan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.tontonan film;
2. b.pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
3. c.kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
4. d.pameran;
5. e.diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;
6. f.sirkus, akrobat, dan sulap;
7. g.permainan bilyar, dan bowling;
8. h.pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
9. i.kesenian rakyat/tradisional, outbound (khusus permainan ketangkasan);
10. j.panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center); dan
11. k.pertandingan olahraga;
  1. 4.Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

(1)Tarif Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ditetapkan sebesar 15 % (Lima Belas Persen).
(2)Khusus Hiburan kesenian rakyat/tradisional, Outbound dan sejenisnya ditetapkan tarif Pajak Hiburan sebesar 5 % (Lima Persen).

5.Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

(1)Tarif Pajak Penerangan Jalan penggunaan listrik dari sumber lain termasuk Traksi dan Curah ditetapkan untuk :
1. a.bisnis dan perkantoran swasta sebesar 10 % (Sepuluh Persen);
2. b.rumah tangga dan pelayanan sosial sebesar 3 % (Tiga Persen); dan
3. c.industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3 % (Tiga Persen).
(2)Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 1,5 % (Satu Koma Lima Persen).

6.Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 31 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

(1)Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 15 % (Lima Belas Persen).
(2)Khusus............
(2)Khusus Pasir Laut dikenakan Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar 20 % (Dua Puluh Persen).

7.Ketentuan Pasal 51 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 51 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 51

(1)Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) diatas Rp. 750.000.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) ditetapkan sebesar 0,2 % (Nol Koma Dua Persen).
(2)Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) sampai dengan Rp. 750.000.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) ditetapkan sebesar 0,1 % (Nol Koma Satu Persen).

8.Ketentuan Pasal 73 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 73 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 73

(1)Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama:
1. a.15 (Lima Belas) hari kerja setelah saat terutangnya pajak Daerah oleh wajib Pajak
2. b.25 (Dua Puluh Lima) hari kerja setelah saat terutangnya pajak Penerangan Jalan PLN
3. c.6 (Enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan oleh Wajib Pajak.
(2)SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan- Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (Satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
(3)Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Paiak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (Dua Persen) sebulan.

9.Ketentuan Pasal 95 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 95 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 95

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku,

1.Pajak Pengambilan dan Pemanfatan Air Bawah Tanah diberlakukan tanggal 1 Januari 2011.
2.Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan diberlakukan mulai tanggal 1 Januari 2011.
3.Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan mulai berlaku paling lambat tanggal 1 Januari 2014. Pasal II…………. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang. Ditetapkan di Serang pada tanggal 27 Januari 2014 BUPATI SERANG, Cap/ttd A. TAUFIK NURIMAN Diundangkan di Serang pada tanggal 27 Januari 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG, Cap/ttd LALU ATHARUSSALAM R LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2014 NOMOR 03

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2014

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 6

Pasal 11

Pasal 13

Pasal 16

Pasal 26

Pasal 31

Pasal 51

Pasal 73

Pasal 95

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Serang No. 3 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 6

Pasal 11

Pasal 13

Pasal 16

Pasal 26

Pasal 31

Pasal 51

Pasal 73

Pasal 95

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Serang No. 3 Tahun 2015