Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Serang No. 3 Tahun 2015
- Nomor
- 3
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 12
Ringkasan
Perda ini mengatur tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2014, terdiri dari 9 pasal dan 4 lampiran.
Perda ini mengatur tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2014, terdiri dari 9 pasal dan 4 lampiran.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
4.Undang-Undang…………
5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4593);
821) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2014 Nomor 01);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG dan BUPATI SERANG
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014.
Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2014 sebagai berikut :
Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c Per 31 Desember 2014 sebagai berikut :
Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d memuat informasi baik secara kuantitatif dan kualitatif atas pos-pos Laporan Keuangan.
Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:
Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan. Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan. Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara. Lampiran I.5 : Daftar Jumlah Pegawai per Golongan Per Jabatan. Lampiran I.6 : Daftar Piutang Daerah. Lampiran I.7 : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah. Lampiran I.8 : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah. Lampiran I.9 : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya. Lampiran I.10 : Daftar Kegiatan-kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran Berikutnya. Lampiran I.11 : Daftar Dana Cadangan Daerah. Lampiran I.12 : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.
Lampiran Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :
Pasal ………..
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014 dirinci lebih lanjut dalam Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang. Ditetapkan di Serang pada tanggal 28 Agustus 2015 3 Pj. BUPATI SERANG, ttd H U D A Y A Diundangkan di Serang pada tanggal 28 Agustus 2015 ttd TARIS DARAH KABUPATEN SERANG, LALU ATHARUSSALAM R. LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2015 NOMOR 03 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, SYAMSUDDIN, SH., M.Si NIP, 19690424 199901 1 001 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG, BANTEN :(3/15)
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Daerah (Perda)
Dokumen