Dalam melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, PT. BPR Serang (Perseroda) dilarang:
a.menerima Simpanan berupa Giro;
b.melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali kegiatan usaha penukaran valuta asing;
c.melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat huruf f;
d.membeli Surat Berharga, kecuali yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, Pemerintah, atau Pemerintah Daerah;
e.melakukan usaha perasuransian, kecuali memasarkan produk asuransi dalam rangka kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf g; dan
f.melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
Pasal II
1.Semua ketentuan mengenai penyertaan modal pemerintah daerah, kepada Perusahaan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Serang dibaca dan dimaknai sebagai Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Serang.
2.Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.
Agar . . . Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang. Ditetapkan di Serang pada tanggal 24 September 2024 BUPATI SERANG, ttd RATU TATU CHASANAH Diundangkan di Serang pada tanggal 24 September 2024 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG, ttd RUDY SUHARTANTO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2024 NOMOR 3 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG, BANTEN; (3, 34/2024) Salinan sesuai dengan Aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN SERANG ttd LALU FARHAN NUGRAHA, SH, MH, M.SI NIP. 19850415 201001 1 011 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT SERANG I. UMUM Reformasi sektor keuangan yang dilakukan di tingkat nasional melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan menyasar ke beberapa hal, termasuk kepada Bank Perekonomian Rakyat (BPR) yang berada di sektor perbankan. Diberlakukannya Undang-Undang tersebut bukan hanya mengubah nama Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat, melainkan ada beberapa poin yang krusial terkait dengan kegiatan usaha dan larangan. Di sektor perbankan, permasalahan fundamental tercermin antara lain dari tingginya tingkat bunga pinjaman, serta ketimpangan jumlah rekening dan simpanan antara nasabah kecil dan besar. Permasalahan juga tercermin dari rendahnya kapitalisasi pasar saham dan obligasi nasional dibandingkan negara lain, serta terbatasnya instrumen keuangan untuk investasi dan pengelolaan risiko (hedging) khususnya untuk produk keuangan yang bersifat kompleks dan berisiko tinggi (high risk). Di sisi lain, sektor keuangan Indonesia juga menghadapi tantangan dari munculnya instrumen keuangan yang kompleks dan berisiko tinggi seperti kripto serta penilaian tata kelola dan penegakan hukum sektor keuangan dalam berbagai asesmen terkini juga rendah. Oleh karena itu, dengan adanya reformasi sektor keuangan, termasuk perbankan ini perlu juga diturunkan ke level daerah. Kabupaten Serang telah memiliki Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di sektor perbankan, yakni Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Serang, yang perlu mengikuti proses reformasi sektor perbankan yang sedang berjalan di level nasional. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dibutuhkan dukungan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perusahaan Perseroaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Serang. II. Pasal . . . II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1 Cukup jelas. Angka 2 Cukup jelas. Angka 3 Cukup jelas. Angka 4 Cukup jelas. Angka 5 Cukup jelas. Pasal II Angka 1 Cukup jelas. Angka 2 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 118