DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Seruyan No. 1 Tahun 2015

Nomor: 1
Tahun: 2015
Ditetapkan: 29 Januari 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 46

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Seruyan

regulasi_utama

Ringkasan

Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten seruyan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. 6. 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194); 3
11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4593);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 14. 15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221); Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2008 Nomor 30 Seri E). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN dan BUPATI SERUYAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SERUYAN. 4

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Daerah adalah Kabupaten Seruyan.
5.Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain Perda Kabupaten.
7.Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Bupati.
8.Kepala Daerah adalah Bupati Seruyan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
9.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan.
10.Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disebut BPMPTSP a
11.dalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan. 5
12.Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional di lingkungan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan yang penetapannya dilakukan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan;
(2)Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan bagian dari perangkat daerah di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan urusan pemerintahan kabupaten seruyan dibidang pelayanan administrasi dibidang perijinan dan non perijinan serta penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang penanaman modal berupa investasi dan promosi secara terpadu bersama-sama dengan instansi terkait dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simpilikasi, keamanan dan kepastian sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku. 6

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas dimaksud dalam Pasal 4, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi :

a.Merumuskan kebijakan teknis, koordinasi teknis dan tugas-tugas lain yang diserahkan atau dilimpahkan oleh Bupati Seruyan sesuai dengan kebijakan Bupati dan Peraturan Perundang-undangan;
b.Menyelenggarakan pelayanan teknis dan administrasi penanaman modal dan investasi serta promosi di dalam dan di luar negeri;
c.Menetapkan besarnya pajak dan retribusi daerah dibidang perijinan usaha;
d.Menyelenggarakan pelayanan teknis dan administrasi perijinan dan non perijinan;
e.Menyelenggarakan pelayanan informasi pelayanan perijinan dan non perijinan;
f.Melaksanakan survey indeks kepuasan masyarakat dibidang pelayanan perijinan dan non perijinan;
g.Menyelenggarakan urusan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, perlengkapan, kepegawaian dan keuangan badan; dan
h.Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Seruyan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

(1)Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dan 5 disusun Standar Pelayanan Minimal (SPM);
(2)Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

Susunan Organisasi BPMPTSP, terdiri dari :

a.Kepala Badan.
b.Sekretariat, membawahkan :
1. 1.Sub Bagian Penyusunan Program.
2. 2.Sub Bagian Tata Usaha dan kepegawaian.
3. 3.Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
c.Bidang, terdiri dari :
1. 1.Bidang Penanaman Modal, membawahkan : 1) Sub Bidang Pengembangan Investasi; dan 2) Sub Bidang Promosi Kerjasama.
2. 2.Bidang Perijinan dan Non-Perijinan, membawahkan : 1) Sub Bidang Perijinan; dan 2) Sub Bidang Non-Perizinan. 7
3. 3.Bidang Layanan Informasi, Informasi Teknologi dan Pengaduan Masyarakat, membawahkan : 1) Sub Bidang Pelayanan Informasi dan Pendaftaran; dan 2) Sub Bidang Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Pelaporan.
4. 4.Bidang Pendataan, Pengawasan, dan Pengendalian membawahkan : 1) Sub Bidang Koordinasi Data dan Penelitian Lapangan; dan 2) Sub Bidang Pengawasan dan pengendalian.
d.Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB V

KEPEGAWAIAN DAN ESELON

Pasal 8

(1)Pengangkatan, pemberhentian dan pemindahan Kepala Badan dilaksanakan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah;
(2)Pengangkatan, pemberhentian dan pemindahan pejabat struktural lainnya termasuk pejabat fungsional dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

(1)Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah jabatan struktural eselon II.b./Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
(2)Sekretaris Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah jabatan struktural eselon III.a/ Jabatan Administrator;
(3)Kepala Bidang Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah jabatan struktural eselon III.b/ Jabatan Administrator;
(4)Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah jabatan struktural eselon IV.a/ Jabatan Pengawas. 8

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

Isi peraturan

Teks46PDFHirarki

Memuat teks peraturan…