DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Seruyan No. 1 Tahun 2016

Nomor: 1
Tahun: 2016
Ditetapkan: 20 Juni 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 194

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP BAB III PEMILIHAN BAB IV PELAKSANAAN BAB V KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, ANGGOTA BPD, APARATUR SIPIL NEGARA SEBAGAI CALON KEPALA DESA BAB VI PENGAWASAN PEMILIHAN BAB VII PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU BAB VIII MASA JABATAN, PEMBERHENTIAN DAN PEJABAT YANG MENGISI KEKOSONGAN DALAM HAL KEPALA DESA BERHALANGAN BAB IX TUGAS, WEWENANG, KEWAJIBAN, HAK DAN LARANGAN KEPALA DESA BAB X SANKSI DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA KEPALA DESA BAB XI PENDANAAN BAB XII KETENTUAN PERALIHAN BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan desa perlu

Menetapkan

menetapkan Kepala Desa melalui Pemilihan Kepala Desa baik yang bersifat langsung yang didukung sepenuhnya oleh masyarakat;

c.bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum diperlukan pengaturan mengenai Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa; Mengingat : 1. 2. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); SALINAN 2
1. 3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
2. 4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 6);
3. 5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. 6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659);
5. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Pereturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanakan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
7. 9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesi Tahun 2014 Nomor 2092);
8. 10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2039); 3
9. 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
10. 12.Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pedoman Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Dipilih Menjadi Kepala Desa Atau Dipilih/Diangkat Menjadi Perangkat Desa. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN dan BUPATI SERUYAN MEMUTUSKAN: Menetapakan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Bupati adalah Bupati Seruyan.
2.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3.Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan.
4.Daerah adalah Kabupaten Seruyan.
5.Kepala Daerah adalah Bupati Seruyan.
6.Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Seruyan.
7.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan.
8.Camat adalah Kepala Kecamatan.
9.Lurah adalah Kepala Kelurahan.
10.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Seruyan. 4
11.Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan.
12.Desa atau yang disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal- usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan
14.Pemerintah Desa yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
15.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan yang terdiri atas pemuka/tokoh masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adat-istiadat, membuat Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.
16.Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
17.Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
18.Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintaha Daerah. 5
19.Perangkat Desa adalah unsur pemerintah desa yang terdiri dari unsur staf yaitu sekretaris desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana Teknis diangkat oleh oleh Kepala Desa.
20.Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa.
21.Kepala Dusun adalah unsur perangkat desa sebagai pelaksana wilayah yang keberadaannya diangkat/dipilih oleh penduduk setempat.
22.Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
23.Bakal Calon adalah Warga Masyarakat Desa yang berdasarkan penjaringan oleh Panitia pemilihan yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
24.Calon adalah Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
25.Calon Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dan memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Kepala Desa.
26.Penjabat Kepala Desa adalah Seorang Penjabat yang disahkan oleh Pejabat yang berwewenang untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban sebagai Kepala Desa dalam waktu tertentu.
27.Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang berhak untuk memberhentikan dan mengesahkan Pengangkatan Kepala Desa.
28.Pemilih adalah Penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
29.Hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya. 6
30.Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
31.Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
32.Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah pemilih yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
33.Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon dari warga masyarakat setempat.
34.Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dari segi administrasi maupun kemampuan dan kepemimpinan para Bakal Calon.
35.Kampanye adalah suatu kegiatan yang dialakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
36.Tempat Pemungutan Suara, yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Daerah tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dimaksud sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa.

Pasal 3

Peraturan Daerah tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa bertujuan untuk: 7

a.Menjamin Hak warga negara atau masyarakat untuk dapat dipilih sebagai calon kepala desa dan memilih calon kepala desa di daerah.
b.Menjamin agar penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dapat berjalan lancar demokratis, transparan, jujur dan adil.

Pasal 4

Ruang lingkup PeraturanDaerah ini mencakup:

a.Tugas, Wewenang, Hak dan Kewajiban Kepala Desa;
b.Larangan bagi Kepala Desa;
c.Pemilihan Kepala Desa;
d.Pemberhentian Kepala Desa;
e.Biaya Pemilihan Kepala Desa.

BAB III

PEMILIHAN

Pasal 5

(1)Pemilihan Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa setempat.
(2)Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
(3)Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) gelombang dalam jangka waktu selama 6 (enam) tahun.
(4)Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk periode selanjutnya mengikuti akhir masa jabatan Kepala Desa tahun bersangkutan.
(5)Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
1. a.Pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Kabupaten Seruyan;
2. b.Kemampuan keuangan daerah; dan/atau;
3. c.Ketersedian ASN dilingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa. 8
(6)Gelombang Pertama dalam pemilihan kepala desa dilaksanakan pada tahun 2016, gelombang kedua dilaksanakan pada tahun 2018 dan gelombang ke tiga dilaksanakan pada tahun 2020.
(7)Waktu pelaksanaan pemilihan kepala desa secara bergelombang sebagaimana dalam ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

(1)Dalam rangka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak, Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2)Panitia pemilihan Kepala Desa Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
1. a.merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten;
2. b.melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Serentak terhadap panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa;
3. c.menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
4. d.memfasilitasi percetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
5. e.menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya;
6. f.memfasilitasi penyelesaiaan permasalahan pemilihan Kepala Desa;
7. g.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan;
8. h.melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 9

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 7

(1)Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:
1. a.Persiapan;
2. b.Pencalonan;
3. c.Pemungutan, Suara; dan
4. d.Penetapan.
(2)Hasil semua tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d ditetapkan dengan berita acara.

Pasal 8

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, terdiri atas kegiatan:

a.Badan Permusyawaratan Desa mengadakan rapat desa membahas pemberitahuan kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
b.Pemberitahuan akhir masa jabatan kepada Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Ketua BPD dengan tembusan kepada Bupati dan Camat Setempat;
c.Rapat pembentukan panitia pemilihan dihadiri oleh unsur perangkat desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan desa dan tokoh masyarakat;
d.Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
e.Perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
f.Persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia melalui Kecamatan. 10

Pasal 9

(1)Hasil dari rapat pembentukan anggota panitia pemilihan dituangkan dalam berita acara rapat BPD dan disampaikan kepada Camat sebagai laporan.
(2)Panitia Pemilihan dipilih dan berasal dari:
1. a.Unsur Perangkat Desa;
2. b.Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa;
3. c.Tokoh Masyarakat; dan
4. d.Tokoh Agama.
(3)Struktur anggota panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdiri dari:
1. a.Ketua 1 (satu) orang;
2. b.Wakil Ketua 1 (satu) orang;
3. c.Sekretaris 1 (satu) orang;
4. d.Bendahara 1 (satu) orang;
5. e.Anggota.
(4)Pembentukan anggota panitia pemilihan yang dilaksanakan oleh BPD harus bersifat profesionalisme dan netral.

Pasal 10

Ketentuan dalam jumlah panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) sebagai berikut:

a.Desa dengan jumlah penduduk sampai dengan 500 (lima ratus) orang, jumlah panitia Pemilihan paling banyak 5 (lima) orang;
b.Desa dengan jumlah penduduk sampai 501 (lima ratus satu) orang sampai dengan 1.500 (seribu lima ratus) jumlah Panitia pemilihan paling banyak 7 (tujuh) orang;
c.Desa dengan jumlah penduduk diatas 1.501 (seribu lima ratus satu) orang, jumlah panitia pemilihan paling banyak 10 (sepuluh) orang. 11

Isi peraturan

Teks194PDFHirarki

Memuat teks peraturan…