DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Seruyan No. 4 Tahun 2015

Nomor: 4
Tahun: 2015
Ditetapkan: 10 Agustus 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II MAKSUD DAN TUJUAN; BAB III JUMLAH DAN TATA CARA PENYERTAAN MODAL; BAB IV PENAMBAHAN, PENGURANGAN DAN PENARIKAN PENYERTAAN MODAL; BAB V PEMBAGIAN KEUNTUNGAN; BAB V PEMBAGIAN KEUNTUNGAN.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mendukung struktur permodalan, meningkatkan kapasitas usaha, kompetisi Pertumbuhan dan perkembangan Perseroan Terbatas Penjamin Kredit Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka peningkatan perekonomian daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Daerah perlu melakukan penyertaan modal pada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
c.bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang 2 Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
9.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
10.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha, Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
11.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 3 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksana Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negari Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
19.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Kalimantan tengah;
20.Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Seruyan 4 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2008 Nomor 30 Seri E); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN dan BUPATI SERUYAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN PADA PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4.Peraturan Daerah selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan;
5.Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati;
6.Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas- batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan
7.Daerah adalah Kabupaten Seruyan;
8.Kepala Daerah adalaha Bupati Seruyan;
9.Wakil kepala daerah adalah Wakil Bupati Seruyan;
10.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan;
11.Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang selanjutnya disebut PT. 5 JAMKRIDA KALTENG adalah Badan Usaha yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemegang Saham lainnya yang bergerak dibidang Keuangan dengan Usaha Pokok melakukan penjaminan;
12.Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial penerima kredit;
13.Penjamin adalah PT. JAMKRIDA Kalimantan Tengah;
14.Modal adalah asset dalam bentuk uang atau bentuk lainnya yang bukan uang yang dimiliki oleh Penanaman Modal yang mempunyai nilai ekonomi;
15.Penyertaan modal daerah adalah pengalihan kepemilikan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan daerah yang dipisah, untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha atau badan hukum lainnya;
16.Modal dasar adalah kekayaan daerah yang belum dinilai dengan uang seperti : tanah, bangunan, mesin-mesin, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya;
17.Hasil usaha adalah laba yang diperoleh dari penyertaan modal;
18.Anggaran pendapatan dan belanja daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seruyan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyertaan Modal Daerah pada PT. JAMKRIDA KALTENG dimaksud untuk mendukung struktur permodalan, meningkatkan kapasitas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, kompetisi pertumbuhan dan perkembangan PT. JAMKRIDA KALTENG serta untuk memperoleh manfaat ekonomi dan sosial.

Pasal 3

Penyertaan Modal Daerah pada PT. JAMKRIDA KALTENG bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan daerah, untuk memberikan jasa penjaminan, pembiayaan kepada Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam rangka memajukan kegiatan usaha dan kesejahteraan Masyarakat.

BAB III

JUMLAH DAN TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

1) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Seruyan pada PT. JAMKRIDA KALTENG sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (Tiga Milyar Rupiah); 2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sekaligus pada Tahun Anggaran 2015 dari 6 anggaran murni sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (Tiga Milyar Rupiah); 3) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Seruyan pada PT. JAMKRIDA KALTENG untuk Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2015.

Pasal 5

Dalam rangka penyertaan modal Pemerintah kabupaten seruyan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, bupati memproses penyertaan modal sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENAMBAHAN, PENGURANGAN DAN PENARIKAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

1) Pemerintah daerah dapat menambah dan mengurangi besarannya penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sesuai dengan kemampuan keuangan daerah; 2) Pengurangan besarnya penyertaan modal dapat dilakukan karena dijual, dihibahkan, atau dialihkan kepada badan usaha milik daerah (bumd) lainnya; 3) Penarikan seluruh dana penyertaan dapat dilakukan apabila PT. JAMKRIDA KALTENG sudah tidak layak untuk beroperasi; 4) Penambahan pengurangan dan/atau penarikan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan peraturan daerah; 5) Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan perubahan atas peraturan daerah ini.

BAB V

PEMBAGIAN KEUNTUNGAN

Pasal 7

1) Pembagian keuntungan dari penyetaan modal daerah dihitung berdasarkan jumlah modal yang disertakan pada PT. JAMKRIDA KALTENG; 2) Besarnya keuntungan ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Sahan setelah dikurangi dengan pajak perseroan; 3) Pembagian keuntungan dari hasil usaha yang menjadi hak Pemerintah Daerah yang diperoleh selama 1 (satu) Tahun Anggaran disertakan ke Kas Daerah serta dialokasikan dalam APBD. 7

Pasal 8

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan. Ditetapkan di Kuala Pembuang pada tanggal 10 Agustus 2015 BUPATI SERUYAN, SUDARSONO Diundangkan di Kuala Pembuang pada tanggal 11 Agustus 2015 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERUYAN, SYAMSURIJAL LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2015 NOMOR 53 SERI E NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : (........./2015)

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…