DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Seruyan No. 7 Tahun 2015

Nomor: 7
Tahun: 2015
Ditetapkan: 10 Agustus 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 117

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II PEMBENTUKAN; BAB III KEDUDUKAN; BAB IV TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI; BAB V UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS; BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL; BAB VII TATA KERJA; BAB VIII KEPEGAWAIAN; BAB IX PEMBIAYAAN; BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN; BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Kabupaten Seruyan telah

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Seruyan, yang digunakan sebagai pedoman dalam penetapan organisasi perangkat daerah yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Seruyan. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); 2
1. 2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. 3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. 4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. 5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. 6.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. 7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194); 3
8. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
12. 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13. 14.Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2008 Nomor 30 Seri E). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN Dan BUPATI SERUYAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN SERUYAN 4

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Daerah adalah Kabupaten Seruyan.
5.Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain Perda Kabupaten.
7.Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Bupati.
8.Kepala Daerah adalah Bupati Seruyan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
9.Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Seruyan;
10.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan.
11.Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Seruyan; 5
12.Perangkat Daerah adalah Organisasi/ Lembaga Pemerintahan Kabupaten Seruyan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan;
13.Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Daerah;
14.Kepala Dinas adalah Pejabat yang memimpin Sekretariat pada Dinas Daerah;
15.Sekretaris Dinas adalah pejabat yang memimpin Sekretariat pada Dinas Daerah;
16.Kepala Bidang adalah Pejabat yang memimpin Bidang pada Dinas Daerah;
17.Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Dinas Daerah.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Daerah Kabupaten Seruyan;
(2)Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, terdiri dari :
1. a.Dinas Pendapatan Daerah.
2. b.Dinas Kesehatan.
3. c.Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
4. d.Dinas Pertanian dan Peternakan.
5. e.Dinas Kehutanan dan Perkebunan.
6. f.Dinas Kelautan dan Perikanan.
7. g.Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi.
8. h.Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
9. i.Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM.
10. j.Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pariwisata.
11. k.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
12. l.Dinas Sosial.
13. m.Dinas Pertambangan dan Energi.
14. n.Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. 6

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 3

Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintah Daerah yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang secara operasional dikoordinasikan oleh Asisten Sekretaris Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB IV

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang pendapatan daerah.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi :

a.Perumusan Kebijaksanaan teknis di bidang pendapatan daerah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku.
b.Pengkoordinasian pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah.
c.Penyelenggaraan pungutan pendapatan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
d.Melaksanakan pengawasan pelaksanaan pungutan pendapatan daerah.
e.Melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas atau fungsi dinas pendapatan daerah.
f.Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendapatan daerah, dan
g.Penyelenggaraan urusan katatausahaan dinas. 7

Pasal 6

Dinas Pendapatan Daerah, terdiri dari :

a.Kepala Dinas.
b.Sekretariat, terdiri dari : 1) Sub Bagian Penyusunan Program. 2) Sub Bagian Tata Usaha. 3) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
c.Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak dan Retribusi, terdiri dari : 1) Seksi Pendaftaran dan Pendataan. 2) Seksi Penetapan dan Kerjasama.
d.Bidang Penagihan, Sengketa dan Penyuluhan, terdiri dari : 1) Seksi Penagihan dan SDM Pemungut. 2) Seksi Penyuluhan dan Penyelesaian Keberatan.
e.Bidang Pajak Bumi Bangunan dan BPHTB, terdiri dari : 1) Seksi Pendaftaran dan Penetapan PBB dan BPHTB. 2) Seksi Penagihan dan Pembukuan PBB dan BPHTB.
f.Bidang Pelaporan dan Pengendalian Pendapatan, terdiri dari : 1) Seksi Pelaporan Pendapatan. 2) Seksi Pengendalian Pendapatan.
g.Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
h.Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang kesehatan. 8

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas tersebut sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

a.Perumusan kebijakan teknis di bidang Kesehatan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.
b.Mengkoordinasikan penyusunan program pembangunan kesehatan, pengolahan data dan informasi kesehatan serta penelitian dan pengembangan kesehatan.
c.Penyelenggaraan pengendalian dan pemberantasan penyakit meliputi surveilans epidemiologi, pengendalian penyakit menular langsung, pengendalian penyakit bersumber binatang, pengendalian penyakit tidak menular, imunisasi dan kesehatan mata.
d.Penyelenggaraan pengendalian wabah dan bencana meliputi kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan.
e.Penyelenggaraan penyehatan lingkungan meliputi : penyehatan air, pengawasan kualitas lingkungan, penyehatan kawasan dan sanitasi darurat, sanitasi makanan dan bahan pangan serta pengamanan limbah.
f.Penyelenggaraan jaminan kesehatan meliputi kepesertaan, pemeliharaan kesehatan dan pembiayaan.
g.Pengelolaan ketenagaan meliputi perencanaan, pendayagunaan, pendidikan dan pelatihan, registrasi, perizinan dan akreditasi tenaga dan sarana kesehatan medis, tenaga para medis dan tenaga non medis/tradisional terlatih.
h.Penyelenggaraan kefarmasian meliputi obat, makanan dan minuman, napza, kosmetika dan alat kesehatan; registrasi, akreditasi dan sertifikasi sarana dan peralatan kesehatan.
i.Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kesehatan dan
j.Penyelenggaraan urusan katatausahaan dinas. 9

Pasal 9

Dinas Kesehatan, terdiri dari :

a.Kepala Dinas.
b.Sekretariat, terdiri dari : 1) Sub Bagian Penyusunan Program. 2) Sub Bagian Tata Usaha. 3) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
c.Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari : 1) Seksi Kesehatan Dasar 2) Seksi Kesehatan Khusus 3) Seksi Kesehatan Rujukan
d.Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan, terdiri dari : 1) Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit. 2) Seksi Kesehatan Lingkungan. 3) Seksi Wabah dan Bencana.
e.Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan,terdiri dari : 1) Seksi Perencanaan dan Pendayagunaan SDMK. 2) Seksi Pendidikan dan Pelatihan. 3) Seksi Registrasi dan Akreditasi.
f.Bidang Jaminan dan Sarana kesehatan, terdiri dari : 1) Seksi Jaminan Kesehatan 2) Seksi Sarana, Peralatan Kesehatan 3) Seksi Kefarmasian
g.Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
h.Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 10

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang pekerjaan umum dan perumahan Rakyat. 10

Isi peraturan

Teks117PDFHirarki

Memuat teks peraturan…