Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2018
- Nomor
- 1
- Tahun
- 2018
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 18
Ringkasan
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH; BAB III KETENTUAN PENUTUP;
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH; BAB III KETENTUAN PENUTUP;
menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180 ); SALINAN 2
3
4
310);
2036);
5
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN dan BUPATI SERUYAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.
BAB I
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
6
BAB II ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
BAB II
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari : Lampiran I : RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Lampiran II : RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN ORGANISASI Lampiran III : RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran IV : REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Lampiran V : REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA Lampiran VI : DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN Lampiran VII : DAFTAR PIUTANG DAERAH Lampiran VIII : DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH Lampiran IX : DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH Lampiran X : DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAIN-LAIN Lampiran XI : DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN INI Lampiran XII : DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH Lampiran XIII : DAFTAR PINJAMAN DAERAH DAN OBLIGASI DAERAH
Penjabaran lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 9 KETENTUAN PENUTUP
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah. Ditetapkan di Kuala Pembuang pada tanggal 5 Januari 2018 BUPATI SERUYAN, ttd SUDARSONO Diundangkan di Kuala Pembuang pada tanggal 8 Januari 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERUYAN, ttd HARYONO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2018 NOMOR 44 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 4, 139 /2017 10 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN NOMOR 01 TAHUN 2018 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 I. UMUM Berdasarkan pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud berpedoman pada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. APBD memiliki fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi. APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah. 11 II. PASAL DEMI PASAL
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Membuka PDF…