DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2018

Nomor: 1
Tahun: 2018
Ditetapkan: 5 Januari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Seruyan

regulasi_utama

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH; BAB III KETENTUAN PENUTUP;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Kepala Daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya Tahun Anggaran 2018;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180 ); SALINAN 2

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 3
10.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD dan Masyarakat, Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6091);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
17.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655); 4
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 310);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825); 5
26.Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2006 Nomor 07 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 19). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN dan BUPATI SERUYAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Bupati adalah Bupati Seruyan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan.
5.Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
7.Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati. 6
8.Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :

1.Pendapatan Rp. 1.112.473.041.177,71
2.Belanja Rp. 1.172.851.546.786,60 Surplus/(Defisit) Rp. (60.378.505.608,89)
3.Pembiayaan Daerah

a.Penerimaan Pembiayaan Rp. 66.878.505.608,89
b.Pengeluaran Pembiayaan Rp. 6.500.000.000,00 Jumlah Pembiayaan neto Rp. 60.378.505.608,89
1. 4.Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 0,00

Pasal 3

(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :
1. a.Pendapatan Asli Daerah Rp. 104.149.851.939,18
2. b.Dana Perimbangan Rp. 901.216.766.000,00
3. c.Lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp. 107.106.423.238,53
(2)Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.Pajak Daerah sejumlah Rp. 52.602.145.244,00
2. b.Retribusi Daerah Rp. 10.397.854.756,00
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp. 6.081.708.668,04
4. d.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Rp. 35.068.143.271,14
(3)Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.Dana Bagi Hasil Rp. 83.533.157.000,00
2. b.Dana Alokasi Umum Rp. 616.493.956.000,00
3. c.Dana Alokasi Khusus Rp. 137.310.000.000,00
4. d.Dana Alokasi Khusus Non Fisik Rp. 54.629.653.000,00
5. e.Dana Insentif Daerah Rp. 9.250.000.000,00 7
(4)Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Rp. 21.124.214.238,53
2. b.Alokasi Dana Desa (ADD) Rp. 84.482.209.000,00
3. c.Pendapatan Lainnya Rp. 0,00

Pasal 4

(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :
1. a.Belanja Tidak Langsung Rp. 497.816.184.345,61
2. b.Belanja Langsung Rp. 675.035.362.440,99
(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
1. a.Belanja pegawai Rp. 288.013.998.596,07
2. b.Belanja bunga Rp. 0,00
3. c.Belanja subsidi Rp. 1.800.000.000,00
4. d.Belanja hibah Rp. 40.407.133.800,00
5. e.Belanja bantuan sosial Rp. 443.897.200,00
6. f.Belanja bagi hasil Rp. 6.300.000.000,00
7. g.Belanja bantuan keuangan Rp. 157.757.772.300,00
8. h.Belanja tidak terduga Rp. 3.093.382.449,54
(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
1. a.Belanja pegawai Rp. 83.091.490.846,34
2. b.Belanja barang dan jasa Rp. 251.961.910.379,94
3. c.Belanja modal Rp. 339.981.961.214,71

Pasal 5

(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
1. a.Penerimaan Pembiayaan Daerah Rp. 66.878.505.608,89
2. b.Pengeluaran Pembiayaan Daerah Rp. 6.500.000.000,00
(2)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
1. a.SILPA tahun anggaran sebelumnya Rp. 66.878.505.608,89
2. b.Pencairan dana cadangan Rp. 0,00
3. c.Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp. 0,00
4. d.Penerimaan pinjaman daerah Rp. 0,00
5. e.Penerimaan kembali pemberian pinjaman Rp. 0,00
6. f.Penerimaan piutang daerah Rp. 0,00 8
(3)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
1. a.Pembentukan dana cadangan Rp. 0,00
2. b.Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah Rp. 6.500.000.000,00
3. c.Pembayaran Utang Rp. 0,00
4. d.Pemberian pinjaman daerah Rp. 0,00

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari : Lampiran I : RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Lampiran II : RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN ORGANISASI Lampiran III : RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran IV : REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Lampiran V : REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA Lampiran VI : DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN Lampiran VII : DAFTAR PIUTANG DAERAH Lampiran VIII : DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH Lampiran IX : DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH Lampiran X : DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAIN-LAIN Lampiran XI : DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN INI Lampiran XII : DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH Lampiran XIII : DAFTAR PINJAMAN DAERAH DAN OBLIGASI DAERAH

Pasal 7

Penjabaran lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 9

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah. Ditetapkan di Kuala Pembuang pada tanggal 5 Januari 2018 BUPATI SERUYAN, ttd SUDARSONO Diundangkan di Kuala Pembuang pada tanggal 8 Januari 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERUYAN, ttd HARYONO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2018 NOMOR 44 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 4, 139 /2017 10 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN NOMOR 01 TAHUN 2018 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 I. UMUM Berdasarkan pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud berpedoman pada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. APBD memiliki fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi. APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah. 11 II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…