DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2020

Nomor: 1
Tahun: 2020
Ditetapkan: 26 Agustus 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

a. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 11 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan Pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Kalteng; dan b. b. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Kalteng diubah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sebagaimana Hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Tanggal 24 April 2019, disepakati Peningkatan Modal Saham dari Rp1.000.000.000.000,- (Satu Triliun Rupiah) menjadi Rp3.500.000.000.000,- (Tiga Triliun Lima Ratus Miliar Rupiah);
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790); SALINAN 2

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 3
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5261);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 4
16.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
22.Peraturan Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Nomor 4 Tahun 1999 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 6 Seri D); 5
23.Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Seruyan pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2007 Nomor 28 Seri E) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 4 tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Seruyan pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2013 Nomor 46 Seri E);
24.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 67);
25.Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN DAN BUPATI SERUYAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN NOMOR 7 TAHUN 2007 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SERUYAN PADA PERSEROAN TERBATAS (PT) BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2007 Nomor 28 Seri E) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah: 6

a.Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 11 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan Pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Kalteng; (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2010 Nomor 42 Seri E);
b.Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Kalteng (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2013 Nomor 46 Seri E). diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
1. 1.Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi, Kabupaten/ Kota se-Kalimantan Tengah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah ditetapkan secara bersama-sama dari sebesar Rp1.000.000.000.000,- (Satu Triliun Rupiah) menjadi sebesar Rp3.500.000.000.000,00 (Tiga Triliun Lima Ratus Miliar Rupiah).
(2)Bahwa Pemerintah Daerah telah melakukan penyertaan modal daerah kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah dari Tahun 2003 sampai dengan Tahun 2018 sebesar Rp39.000.000.000,- (Tiga Puluh Sembilan Miliar Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Tahun Anggaran 2003 sebesar Rp80.000.000,-;
2. b.Tahun Anggaran 2004 sebesar Rp550.000.000,-;
3. c.Tahun Anggaran 2005 sebesar Rp500.000.000,-;
4. d.Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp1.000.000.000,-;
5. e.Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp1.000.000.000,-;
6. f.Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp2.000.000.000,-;
7. g.Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp0,-;
8. h.Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp2.000.000.000,-;
9. i.Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp2.500.000.000,-;
10. j.Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp5.000.000.000,-;
11. k.Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp4.870.000.000,-;
12. l.Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp2.500.000.000,-;
13. m.Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp3.500.000.000,-;
14. n.Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp4.500.000.000,-;
15. o.Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp5.500.000.000,-;
16. p.Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp3.500.000.000,-. 7
(3)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (l) sampai dengan Tahun 2024 ditetapkan sebesar Rp90.850.000.000,- (Sembilan Puluh Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
(4)Kewajiban Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dilaksanakan setiap Tahun Anggaran dan dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Seruyan dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Alokasi Penyertaan Modal PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp12.962.500.000,- (Dua Belas Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
2. b.Alokasi Penyertaan Modal PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp12.962.500.000,- (Dua Belas Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
3. c.Alokasi Penyertaan Modal PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp12.962.500.000,- (Dua Belas Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
4. d.Alokasi penyertaan Modal PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp12.962.500.000,- (Dua Belas Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
  1. 2.Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 ditambah 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 3A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

Dalam hal ini kerjasama Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Pemerintah Daerah wajib menganggarkan mulai Tahun Anggaran 2021 sampai dengan Tahun Anggaran 2024 hingga terpenuhinya seluruh kewajiban Penyertaan Modal yang telah ditetapkan. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 8 Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan. Ditetapkan di Kuala Pembuang pada tanggal 26 Agustus 2020 BUPATI SERUYAN, ttd YULHAIDIR Diundangkan di Kuala Pembuang pada tanggal 27 Agustus 2020 Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERUYAN, ttd DJAINU’DDIN NOOR LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2020 N0M0R 48 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH: (01, 33/2020)

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…