DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 20 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Bab I: Ketentuan Umum, Bab II: Visi dan Misi, Bab III: Sistematika RPJMD, Bab IV: Pengendalian dan Evaluasi, Bab V: Perubahan Rencana Pembangunan Daerah, dan Bab VI: Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyebutkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Tata Rua'hg Wilayah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional; , . bahwa berdo•rntkm1 f ·rtimbanwm nclwgnlmono dimnk ud p,uJ11 huruf n <Inn huntr b, J>erlu mcnctopkon Pcrotumn Darmh l <' lllflfl l( Ren ·11110 PcrnbunKurum Jungku Mcnen~uh l>n<'roh T11hun 10?.5-202'); Mcngingat : l . Powl 18 nyot (6) Undong-Undung Dosar Ncgoru Rcpublik lndoncsiu Tohun 1945;
1. 2.UmlDng-Undong Nomor 5 Tahun 2002 tcn tang Pcmbentukan Kubuputcn Ka lingon, Kabupaten Seruyan , Kobupotcn Sukomaro, Kabupa tcn Lamandau, Kabupaten Gun.ung Mus, Kubupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya , Knbupntcn Barito Timur di Provinsi Kalimantan 'fengah (Lembarun Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 18, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

Mengingat

3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pcrencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Uml11n ,. nd1Hl ft ornor 6 'fohu n 202.1 ten tong Cjpto Kerja (I •mbarn n ~ g11rn lk pu bllk lmJonc fa Ta hun 2023 Nomor :.?. R, Tombahon l.cmb:1ron Neg-aro Rcpublik lndonc!iia Nomor 6841 );
8.Undnng-Undong No mor 14 Tahun 2023 lcntang Provinsi Knlimonton Tcn1~uh (Lemburn n Negara Republik Indonesia To hun 2023 Nomor 6 1, Tambahan Lcmbara n Negara Rcpublik lndoncsio Nor.nor 6870);
9.Und ang-Undan g Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pcmbangun un J ungka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lcmbaran Ncgnrn Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambuhan Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 6987); I 0. Pera tu ran Pemcrintah Nomor 26 Tahun 2008 ten tang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesta Tahun 2018 Nomor 2. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
15.Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172); 1 , ,, . 'f'1·t11(1'MU l'H' ~Hlr-n j omor ' 11 ·r11h1 m 1( 22. t, n lotl ~ f•d,, "' 01,rin , ~, 11< •• , :,hm 'f1J ·~tol'I Pcmh:J rl K\H1'1n b ·1~1 lntf11t1,; (f.ttnh:unn Nrg1tt,1 Rq,u lJllk lndrJJl'!nio ifJh1m ~1 :>:J.,~1,,11r Iii{}; 1H. 1<J . 20. p,., otm m1 f',"l',i ,fro ~ om, r 12. T ihun 201 .>l •rHn11g Ren &Jnu l'rntbt 111-( mnn .fo.nR,Jm ft- n t1f,'\h No i0twf 'fohun 1025· :~ )'.J.. 11 (t mbanm wml fkp 11blik lr1<Jo 11 ·:th1. ToJ1Ur1 2025 1 onrnr 1 1 J; P ·mturnn 4 ·ntcri Doh1m Ncgcri Nomor 80 Tahun 20 LS 1c 111IU11{ )J mbcntu knn Produk Hukum Daera h (Seri ta tN ·wu u Jk pu blik lmJoncsin Tohun 201 5 Nomor 2036)

f.~bng11imouo tclnh diul>ah dcngan Pcraturan Mcnteri Oalum Nci~cri Nomor 120 Tuhun 2018 ten tang Peru bah.an AtetR Pcrat.urn n Mcntcri Dolam Ncgcri Nomor 80 Tahun 201 5 tcntnng Pcmbcntuka n Produk Hukum Daerah {Serita Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); Pcrnturu11 Mcnlcri Dala m Ncgcri Nomor 86 Tahun 2017 tenhmg Tutu Curo Pcrencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pemba ngun a 11 Dacrah, Tala Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Dacrah tentang Rencana Pembangunan Jangka Pa nja ng Dacrah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hid up Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
1. 21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem lnformasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
2. 22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
3. 23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
4. 24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419); 2., . Pcrntu ran Uncrnh Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tohun 20 15 ten tong Rcncuna Tata Ruang Wilayah Provinsi Kolimuntnn TcngnJ1 TaJrnn 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tcngah Tahun 2015 Nomor 5, Tumbahun Lcmbaran Dacrah Provinsi Kalimantan Tcngah Nomor 81);
5. 26.Pcraturan Docrah Provinsi Kalimantan Tcngah Nomor 10 Tahun 2024 lentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025- 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 120);
6. 27.Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2019 ten tang Rencana Tata Ruang Wilayah Ka bu paten Seruyan Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2019 Nomor 47, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76);
7. 28.Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 80, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 93);
8. 29.Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 69, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 98). 6 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATENSERUYAN dan BUPATISERUYAN

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Seruyan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Seruyan.
3.Bupati adalah Bupati Seruyan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan.
6.Peraturan Daerah selanjutnya disingkat Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan.
7.Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
8.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Seruyan untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
9.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Seruyan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029. 7
10.Rencona Kcrju Pcmcrintah Dacrah yang sclanjutnya disingkat RKPD adalah dokumcn pcrencanaan pcmbangunan dacrah Kabupatcn Scruyan untuk pcriodc l (satu) tahun.
11.Rcncana Slratcgis Pcrangkat Daerah Tahun 2025-2029, yang sclanjutnya disingkat Rcnstra PD adalah dokumen pcrcncanaan perangkat daerah dilingkungan pemerintah Kabupaten Seruyan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
12.Visi adalah rumusan umum mengenai kcadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
13.Misi adalah rumusan umum mengcnai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
14.Tujuan dan Sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan yang selanjutnya akan menjadi dasar arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.
15.Strategi adalah langkah-langkah berisikan program- program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
16.Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
17.Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran.
18.Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program.
19.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seruyan.

Pasal 2

(1)RPJMD dimaksudkan untuk menjabarkan Visi, Misi dan Program Prioritas Bupati yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Pembangunan daerah dan program perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (Hrna) tahun.
(2)RPJMD bertujuan sebagai:
1. a.Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra PD. 8
2. b.Pedoman Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD.
3. c.Pcdoman dalam pcmantauan dan cvaluasi pelaksanaan RPJMD.
4. d.Mewujudkan pcrencanaan Pembangunan daerah yang sincrgis dan tcrpadu antara percncanaan Pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten.
5. e.RPJMD dapat menjadi acuan bagi masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

BAB II

VISI DAN MISI

Pasal 3

(1)Visi RPJMD adalah "Terwujudnya Transforrnasi Pembangunan Kabupaten Seruyan yang Berkelanjutan, Sejahtera, Adil, Maju, dan Amanah Untuk Semua".
(2)Misi RPJMD meliputi:
1. a.Misi I: Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dengan Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) Unggul.
2. b.Misi II: Mewujudkan Iklim kehidupan yang Berbudaya, Demokratis, Agamis, Berrnoral, Tertib, dan Inklusif.
3. c.Misi III: Mewujudkan Pemerataan Pembangunan, Kemandirian Desa, dan lnovasi Layanan Publik.
4. d.Misi IV: Mewujudkan Harmonisasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Bencana.
5. e.Misi V: Mewujudkan Peningkatan Ekonomi dan Daya Saing Investasi Daerah Berbasis Ekonomi Kerakyatan dan Potensi Unggulan Daerah.
(1)Penyusunan Dokumen RPJMD dilakukan dengan sistematika sebagai berikut: BABI PENDAHULUAN BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH BAB III VISI, MIS! DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH BAB V PENUTUP
(2)Sistematika Penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 9

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

(11 Bupati melalui Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya bertanggungjawab dalam bidang perencanaan Pembangunan daerah melakukan pengendalian dan evaluasi RPJMD.

(2)Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra PD.
(3)Tata cara pengendalian dan evaluasi RPJMD dan Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)DPRD melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan dan capaian RPJMD sesuai kewenangannya. BABV PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 6

(1)Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
1. a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau
3. c.terjadi perubahan yang mendasar.
(2)Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya:
1. a.bencana alam;
2. b.goncangan politik;
3. c.krisis ekonomi;
4. d.konflik sosial budaya;
5. e.gangguan keamanan;
6. f.pemekaran daerah; atau
7. g.perubahan kebijakan nasional. - ---t it ;. \. . - TEUM DIPl;RU~S,1 : - ~;.f..A..~Af ~.... .. ~ .... \~~ ~ : . . . · ,KEP,fl,lA Bh QA~Ssl"~. · . ~ - 10 BABVI PENUTUP

Pasal 7

Pada saal Pcraluran Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Seruyan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2023 Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar set;_iap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan. Ditetapkan di Kuala Pembuang pada tanggal 30 lg.)~Ws 2025 - Diundangkan di Kuala Pembuang pada tanggal ~ ,AcJUil;\)S 2025 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2025 NOMOR . .!~. NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN PROVINS! KALIMANTAN TENGAH: .Q.l,.~"1/.U~ 11 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN NOMOR { TAHUN 2025 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029 I. UMUM RPJMD Kabupaten Seruyan merupakan dokumen perencanaan Kabupaten Seruyan untuk periode 5 (lima) tahun yang dimaksudkan untuk memberikan arahan sekaligus menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan di Kabupaten Seruyan dalam menyelenggarakan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program prioritas Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, Pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. RPJMD digunakan l sebagai pedoman penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah dan penyusunan RKPD serta digunakan sebagai instrument evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah ten tang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukupjelas

Pasal 2

Cukupjelas

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…