DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Seruyan Nomor 10 Tahun 2021

Nomor: 10
Tahun: 2021
Ditetapkan: 23 November 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2010 Nomor 6 Seri B) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 1 angka 59 dan angka 60 diubah dan ditambah 2 (dua) angka yaitu angka 62 dan angka 63; 2. Ketentuan pada Pasal 6 diubah; 3. Ketentuan pada Pasal 8 ayat 4 diubah; 4. Ketentuan pada Pasal 13 ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (4) dan ayat (5); 5. Ketentuan pada Pasal 18 ayat (3) ditambah, ayat (4) huruf c diubah; 6. Ketentuan pada Pasal 20 ayat (1) diubah; 7. Ketentuan pada Pasal 24 ayat (4) huruf c diubah dan ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf e; 8. Ketentuan pada Pasal 39 ayat (3) huruf a diubah; 9. Ketentuan pada Pasal 45 ayat (2) diubah; 10. Ketentuan pada Pasal 49 ayat (5) diubah; 11. Ketentuan pada Pasal 50 ayat (1) diubah; 12. Ketentuan pada Pasal 53 diubah; 13. Ketentuan pada Pasal 61 ayat (4) diubah; 14. Ketentuan pada Pasal 72 ditambah 4 (empat) ayat yakni ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7); 15. Ketentuan pada Pasal 78 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) diubah dan diantara ayat (4) dan ayat (5) ditambah dua ayat yakni ayat (4A) dan ayat (4B); dan 16. Ketentuan pada Pasal 84 diubah;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan optimalisasi penerimaan daerah, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Rebublik Indonesia Tahun1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3259); SALINAN 2

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
3.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 3
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 425, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha Dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622); 4
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN Dan BUPATI SERUYAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN NOMOR 14 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH. 5 Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2010 Nomor 6 Seri B) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 angka 59 dan angka 60 diubah dan ditambah 2 (dua) angka yaitu angka 62 dan angka 63, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten Seruyan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Seruyan.
4.Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Peraturan Daerah adalah peraturan perundang- undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten Seruyan dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
7.Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati.
8.Kas Daerah adalah kas daerah Kabupaten Seruyan atau Badan yang diserahi wewenang dan tanggung jawab sebagai pemegang kas Kabupaten Seruyan.
9.Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib pajak daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersipat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung untuk keperluan daerah dan digunakan sebesar-besarnya sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. 6
10.Badan adalah sekumpulan orang dan/modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputu perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan uasaha milik Negara (BUMN) atau Badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11.Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
12.Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/ peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, pesanggarahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
13.Pajak Restoran, adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran, rumah makan, kafetaria/ pujasera, kantin, warung, bar dan sejenisnya.
14.Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria/pujasera, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/ katering.
15.Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
16.Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan, dan/atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran.
17.Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
18.Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau mediayang bentuk corak ragamnya dirancang untuk komersil memperkenalkan, menganjur, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau Badan, yang adapta dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum. 7
19.Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
20.Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
21.Mineral Bukan Logam, dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
22.Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar Badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kenderaan bermotor.
23.Parkir adalah kenderaan yang tidak bergerak suatu kenderaan yang tidak bersipat sementara.
24.Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
25.Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dipermukaan tanah.
26.Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pegusahaan sarang burung walet.
27.Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga collocalia, yaitu collocalia fuchliap haga, collocalia maxina, collocalia esculanta, dan collocalia linchi.
28.Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
29.Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/ kota.
30.Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalalaman dan/atau laut. 8
31.Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disebut NJOP, adalah rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenisnya, atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti.
32.Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disebut BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
33.Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hokum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh pribadi atau Badan.
34.Hak atas Tanah dan/atau bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan beserta bangunan diatasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang- undang di bidang pertanahan dan bangunan.
35.Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.
36.Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
37.Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak terutang.
38.Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
39.Sitem pemungutan pajak daerah adalah system yang akan dikenakan kepada Wajib Pajak dalam memungut, memperhitungkan dan melaporkan Pajak Terutang.
40.Sistem Self Assesment adalah suatu system dimana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung sendiri pajak yang terutang. 9
41.Sisitem Surat Ketetapan Pajak yang selanjutnya disebut system SKP adalah suatu system dimana petugas Dinas Pendapatan Daerah akan menetapkan jumlah pajak terutang pada awal suatu masa pajak dan pada akhir masa pajak yang bersangkutan, akan dikeluarkan surat ketetapan pajak rampung.
42.Pajak Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
43.Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
44.Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
45.Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh kepala daerah.
46.Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
47.Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
48.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrative dan jumlah pajak yang ditetapkan. 10
49.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan.
50.Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
51.Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak terutang atau seharusnya tidak terutang.
52.Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrative berupa bunga dan/atau denda.
53.Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang mebetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keberatan.
54.Surat Keputusan Keberatan, adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
55.Putusan Banding adalah putusan Badan peradilan pajak terhadap keputusan keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
56.Pembukuan adala suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta 11 jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk priode tahun pajak tersebut.
57.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
58.Biaya Pemungutan adalah insentif yang diberikan pada Aparat Pelaksana Pemungutan dan Penanggungjawab Pemungutan Pajak Daerah.
59.Aparat Pemungutan Pajak Daerah adalah Perangkat Daerah Pengelola Pendapatan dan instansi terkait dalam pemungutan pajak daerah.
60.Penaggungjawab Pemungutan Pajak Daerah adalah Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, dan Kepala Perangkat Daearah Pengelola Pendapatan Daerah.
61.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau kewajiban perpajakan daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini.
62.Penyidik adalah pejabat polisi negara republik indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
63.Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
2.Ketentuan pada Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi 10%.
(2)Penentuan klasifikasi tarif pajak restoran diatur dengan Peraturan Kepala Daerah. 12

3.Ketentuan pada Pasal 8 ayat 4 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Dengan nama Pajak Restoran dipungut pajak atas setiap pelayanan restoran.
(2)Objek pajak restoran adalah Pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
(3)Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsikan oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain, termasuk catering dan jasa boga.
(4)Tidak termasuk objek pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran dengan nilai omset penjualannya tidak melebihi Rp72.000.000 (tujuh puluh dua juta rupiah) per tahun.

4.Ketentuan pada Pasal 13 ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)Dengan nama pajak hiburan dipungut pajak setiap penyelenggaraan hiburan dengan pembayaran.
(2)Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.
(3)Hiburan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
1. a.Tontonan film;
2. b.Pegelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
3. c.Kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya;
4. d.pameran;
5. e.Diskotik, karaoke, klab malam, bar, café, pub dan sejenisnya;
6. f.Sirkus, akrobat dan sulap;
7. g.Permainan Bilyard, dan Bowling;
8. h.Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan;
9. i.Panti pijat, refleksi, mandi uap/ spa dan pusat kebugaran (fitness center); dan
10. j.Pertandingan olahraga. 13
(4)Penyelenggaraan hiburan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang penyelenggaraannya menggunakan jasa pihak ketiga/ Event Organizer (EO) dipungut pajak hiburan.
(5)Penyelenggaraan hiburan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang penyelenggaraannya tidak menggunakan jasa pihak ketiga/ Event Organizer (EO) tidak dipungut pajak hiburan.

5.Ketentuan pada Pasal 18 ayat (3) ditambah, ayat (4) huruf c diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1)Dengan nama Pajak Reklame dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan Reklame.
(2)Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.
(3)Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.reklame papan/ billboard/ videotron/ megatron dan sejenisnya;
2. b.reklame kain;
3. c.reklame melekat/ stiker;
4. d.reklame selebaran;
5. e.reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
6. f.reklame udara;
7. g.reklame apung;
8. h.reklame suara;
9. i.reklame film/ slide;
10. j.reklame peragaan.
11. k.reklame sign net; dan
12. l.reklame neon box/ reklame bersinar
(4)Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame:
1. a.penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
2. b.label/ merk produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan produk sejenis lainnya;
3. c.nama pengenal usaha atau profesi yang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut dengan ukuran tidak melebihi Panjang 1 meter (M) dan Lebar 0,5 meter (M);
4. d.reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah. 14
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan reklame ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

6.Ketentuan pada Pasal 20 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1)Setiap penyelenggaraan/ pemasangan reklame, baik permohonan baru atau perpanjangan harus membayar pajak reklame ke Perangkat Daerah Pengelola Pajak Daerah sebagai syarat mengurus perijinan pada Perangkat Daerah Pelayanan Perijinan.
(2)Izin Penyelenggarann Reklame dapat diterbitkan apabila memenuhi persyaratan penyelenggaraan reklame atau membayar pajak reklame terutang, jaminan asuransi dan jaminan bongkar serta mendapat rekomendasi Perangkat Daerah terkait.
(3)Tata cara permohonan izin penyelengaraan reklame ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

7.Ketentuan pada Pasal 24 ayat (4) huruf c diubah dan ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf e, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

(1)Dengan nama Pajak Penerangan Jalan dipungut pajak atas setiap penggunaan tenaga listrik.
(2)Objek pajak penerangan jalan adalah pengguna tenaga listrik, baik dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.
(3)Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi seluruh pembangkit listrik.
(4)Dikecualikan dari objek Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
1. a.pengguna tenaga listrik oleh instansi pemerintah dan pemerintah daerah;
2. b.penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan kedutaan, konsulat dan perwakilan asing dengan asas timbal balik;
3. c.penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis 15 terkait yang menggunakan pembangkit tenaga listrik dengan jumlah total daya terpasang dibawah 500 kilo Volt Ampere (kVA) dalam satu badan usaha.
4. d.tenaga listrik yang khusus digunakan untuk tempat ibadah, sosial keagamaan.
5. e.penggunaan tenaga listrik oleh orang pribadi yang dihasilkan sendiri yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait dan tidak dikomersilkan dengan jumlah total daya dipasang di bawah 500 kiloVolt Ampere (kVA).
  1. 8.Ketentuan pada Pasal 39 ayat (3) huruf a diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagi berikut:

Pasal 39

(1)Dengan nama Pajak Air Tanah dipungut pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
(2)Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
(3)Dikecualikan dari Objek Pajak Air Tanah adalah:
1. a.Pengambilan air tanah oleh badan usaha dan digunakan oleh masyarakat setempat untuk kebutuhan rumah tangga yang pengelolaannya diserahkan langsung kepada masyarakat, untuk pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan.
2. b.pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
3. c.pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah oleh BUMN dan BUMD yang khusus didirikan untuk menyelenggarakan usaha exploitasi dan pemeliharaan serta pengusahaan air dan sumber- sumber air.
  1. 9.Ketentuan pada Pasal 45 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagi berikut:

Pasal 45

(1)Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
(2)Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan/ penampungan Sarang Burung Walet dan wajib melaporkan sumber serta 16 jumlah sarang burung walet setiap bulan Kepada Perangkat Daerah Pengelola Pajak Daerah.

10.Ketentuan pada Pasal 49 ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagi berikut:

Pasal 49

(1)Dengan nama Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dipungut pajak atas kepemilikan, pengusahaan dan/atau pemanfaatan bumi dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan, diluar kawasan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
(2)Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasi dan/atau dimanfaatkan orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
(3)Termasuk dalam pengertian bangunan adalah:
1. a.Jalan lingkungan yang terletak dalam satu komplek bangunan seperti hotel, pabrik dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut;
2. b.jalan tol;
3. c.kolam renang;
4. d.pagar mewah;
5. e.tempat olahraga;
6. f.galangan kapal, dermaga;
7. g.taman mewah;
8. h.tempat penampungan/ kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan
9. i.Menara.
(4)Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah objek pajak yang:
1. a.digunakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
2. b.digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
3. c.digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau sejenis dengan itu;
4. d.merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah pengembalaan yang dikuasai desa dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak; 17
5. e.digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan
6. f.digunakan oleh Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan Menteri Keuangan.
(5)Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) ditetapkan sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap wajib pajak dalam satu transaksi dalam satu tahun pajak.

11.Ketentuan pada Pasal 50 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagi berikut:

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Seruyan Nomor 10 Tahun 2021

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 6

Pasal 8

Pasal 13

Pasal 18

Pasal 20

Pasal 24

Pasal 39

Pasal 45

Pasal 49

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 14 Tahun 2010

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 6

Pasal 8

Pasal 13

Pasal 18

Pasal 20

Pasal 24

Pasal 39

Pasal 45

Pasal 49

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 14 Tahun 2010