DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Seruyan Nomor 11 Tahun 2021

Nomor: 11
Tahun: 2021
Ditetapkan: 23 November 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Pasal 1 angka 5 dan angka 7 diubah, dan ditambah 3 angka yaitu angka 21, angka 22 dan angka 23; 2. Ketentuan Pasal 2 diubah; 3. Ketentuan Pasal 3 dihapus; 4. Ketentuan Pasal 4 dihapus; 5. Ketentuan Pasal 5 dihapus; 6. Ketentuan Pasal 6 dihapus; 7. Ketentuan Pasal 7 dihapus; 8. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) diubah; 9. Ketentuan Pasal 13 dihapus; 10. Ketentuan Pasal 14 dihapus; 11. Ketentuan Pasal 15 dihapus; 12. Ketentuan Pasal 16 dihapus; 13. Ketentuan Pasal 17 dihapus; 14. Ketentuan Pasal 22 diubah; 15. Ketentuan Pasal 27 ayat (5) diubah; 16. Ketentuan Pasal 33 ayat (2) diubah; 17. Ketentuan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) diubah; 18. Ketentuan Pasal 47 diubah; 19. Ketentuan Pasal 52 ayat (2) diubah; 20. Ketentuan Pasal 57 diubah; 21. Ketentuan Pasal 61 diubah; 22. Diantara Pasal 61 dan Pasal 62 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 61A; 23. Ketentuan Pasal 62 diubah; dan 24. Diantara Pasal 63 dan Pasal 64 disisipkan 6 (enam) pasal, yakni Pasal 63A, Pasal 63B, Pasal 63C, Pasal 63D, Pasal 63E dan Pasal 63F.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 79A Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan bahwa Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 155 Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 tahun sekali;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Rebublik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3259); SALINAN 2

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Rebublik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3259);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 3
9.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69); 4 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN DAN BUPATI SERUYAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2011 Nomor 21 Seri C) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 angka 5 dan angka 7 diubah, dan ditambah 3 angka yaitu angka 21, angka 22 dan angka 23 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Seruyan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Seruyan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten. 5
6.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
7.Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8.Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9.Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10.Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
12.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
13.Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
14.Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
15.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 6
16.Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
17.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan retribusi daerah.
18.Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
19.Tempat penampungan sampah sementara, yang selanjutnya disebut TPS, adalah tempat untuk menampung sampah hasil pengumpulan dari perumahan/ pemukiman.
20.Tempat Pembuangan Akhir yang selanjutnya di singkat TPA adalah tempat untuk menampung, mengolah dan memusnahkan sampah.
21.Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai.
22.Tera ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.
23.Alat–alat ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP adalah alat-alat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal. 7
2.Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Jenis Retribusi Jasa Umum terdiri dari:

a.Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan;
b.Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
c.Retribusi Pelayanan Pasar;
d.Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
e.Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
f.Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
g.Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
h.Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
i.Retribusi Tera/ Tera Ulang
1. 3.Ketentuan Pasal 3 dihapus.
2. 4.Ketentuan Pasal 4 dihapus.
3. 5.Ketentuan Pasal 5 dihapus.
4. 6.Ketentuan Pasal 6 dihapus.
5. 7.Ketentuan Pasal 7 dihapus.
6. 8.Ketentuan Pasal 12 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan pelayanan yang diberikan, jenis serta volume sampah yang dihasilkan.
(2)Besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

9.Ketentuan Pasal 13 dihapus.
10.Ketentuan Pasal 14 dihapus. 8
11.Ketentuan Pasal 15 dihapus.
12.Ketentuan Pasal 16 dihapus.
13.Ketentuan Pasal 17 dihapus.
14.Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Struktur dan besarnya tarif retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

15.Ketentuan Pasal 27 ayat (5) diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

(1)Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas halaman/ peralatan, los dan atau kios, luas lokasi dan jangka waktu pemakaian.
(2)Lokasi sebagimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menentukan kelas pasar.
(3)Kelas pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
(4)Khusus kios swadaya besarnya tarif untuk 5 (lima) tahun pertama disamakan dengan pelataran dan selanjutnya sesuai tarif kios yang berlaku.
(5)Struktur dan besarnya tarif retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

16.Ketentuan Pasal 33 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

(1)Setiap kendaraan bermotor yang dikenakan ketentuan wajib uji dipungut biaya pengujian. 9
(2)Struktur dan besarnya tarif retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

17.Ketentuan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

(1)Pelaksanaan pemungkutan biaya pengujian, sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bendahara Khusus Penerima pada Perangkat Daerah teknis.
(2)Perangkat daerah teknis memberi laporan pertanggung jawaban tentang realisasi pungutan kepada Bupati Cq. Perangkat Daerah Pengelola Pendapaan Kabupaten Seruyan secara teratur dan terus menerus setiap bulan atau sewaktu-waktu apabila diminta.

18.Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 47

(1)Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis dan ukuran Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

19.Ketentuan Pasal 52 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

(1)Dasar penetapan besarnya tarif adalah berdasarkan skala, jenis Peta dan ukuran kertas.
(2)Struktur dan besarnya tarif retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut:

20.Ketentuan Pasal 57 diubah, sehingga Pasal 57 berbunyi sebagai berikut: 10

Pasal 57

Struktur dan besarnya tarif retribusi Pengelolaan Limbah Cair sebagaimana tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

21.Ketentuan Pasal 61 diubah, sehingga Pasal 61 berbunyi sebagai berikut : Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…