DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2019

Nomor: 2
Tahun: 2019
Ditetapkan: 18 Februari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 65

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II RUANG LINGKUP SAMPAH; BAB III ASAS DAN TUJUAN; BAB IV TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH; BAB V HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA; BAB VI PERIZINAN; BAB VII LARANGAN; BAB VIII TPS, TPST, SPA,TPA DAN FASILITAS LAINNYA; BAB IX PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH; BAB X MEKANISME PENGELOLAAN SAMPAH; BAB XI PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI; BAB XII KERJASAMA DAN KEMITRAAN; BAB XIII DATA DAN INFORMASI; BAB XIV PERAN SERTA MASYARAKAT; BAB XVI INSENTIF DAN DISINSENTIF; BAB XVII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; BAB XVIII SANKSI ADMINISTRATIF; BAB XIX PENYELESAIAN SENGKETA; BAB XX PENYIDIKAN; BAB XXI KETENTUAN PIDANA; BAB XXII KETENTUAN PERALIHAN; BAB XXIII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah Mempunyai Kewenangan Dalam Pengelolaan Sampah Melalui Penetapan Kebijakan, Pembentukan Produk Hukum Maupun Tindakan Implementatif;
c.bahwa pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Seruyan; Mengingat : 1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); SALINAN 2
4.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 3
13.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/ PRT/ M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan;
14.Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
15.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
16.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN dan BUPATI SERUYAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN SERUYAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Seruyan.
2.Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
5.Peraturan Daerah selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan.
6.Kepala Daerah adalah Bupati Seruyan.
7.Pemimpin Kecamatan adalah Camat.
8.Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9.Instansi Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seruyan.
10.Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lain.
11.Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi Lingkungan Hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan dan pengendalian lingkungan hidup.
12.Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan adalah upaya dasar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup termasuk sumber daya ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
13.Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktifitas lingkungan hidup.
14.Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. 5
15.Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/ atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
16.Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
17.Penghasil sampah adalah setiap orang dan/ atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan Sampah.
18.Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
19.Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang tidak berasal dari Sampah Rumah Tangga dan berasal dari pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/ atau fasilitas lainnya.
20.Sampah Kering adalah sampah yang tidak mudah membusuk dan/atau berasal dari material non- organik atau non hayati.
21.Sampah Basah adalah sampah yang mudah membusuk dan/ atau berasal dari material organik atau hayati.
22.Tempat Sampah adalah tempat yang diperuntukkan dan dipergunakan untuk menampung sampah.
23.Tempat Penampungan Sementara selanjutnya disingkat TPS adalah tempat/ wadah/ penampungan yang khusus dibuat dan diletakakkan sedemikian rupa pada lokasi yang tidak mengganggu ketertiban umum serta mudah dijangkau oleh kendaraan pengangkut sampah dengan bentuk dan dimensi yang dapat menampung sampah paling sedikit 1 (satu) meter kubik sebelum diangkut ke TPA.
24.Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
25.Stasiun Peralihan Antara yang selanjutnya disingkat dengan SPA adalah lokasi pemindahan sampah dari beberapa lokasi TPS ataupun sumber sampah di suatuarea pelayanan untuk dilakukan pemrosesan lebih lanjut sebelum diangkut ke TPA. 6
26.Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Daerah disingkat TPA sampah Daerah adalah sesuatu lahan atau lokasi tertentu dengan segala fasilitasnya yang dikelola sedemikian rupa oleh Pemerintah Daerah yang diperuntukan bagi keperluan kegiatan pemrosesan Sampah.
27.Pengangkutan adalah kegiatan memindahkan sampah dari sumber sampah, TPS, TPST atau SPA ke TPA.
28.Jalan adalah seluruh jalan yang ada dalam wilayah Daerah.
29.Fasilitas Umum adalah lahan, bangunan, dan peralatan atau perlengkapan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas.
30.Lahan Fasilitas Umum adalah lahan yang dipergunakan untuk fasilitas umum sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
31.Pengelola Sampah adalah pihak-pihak yang bertanggung jawab dan melaksanakan pengelolaan sampah yaitu Pemerintah Daerah, pihak swasta/ pelaku usaha yang bergerak dalam penyediaan jasa pengelolaan sampah dan anggota masyarakat yang melakukan swakelola pengelolaan sampah.
32.Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan Sampah.
33.Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan di Indonesia.
34.Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum yang didirikan dan tunduk pada hukum Indonesia serta berkedudukan atau melakukan kegiatan di wilayah hukum Negara Kesatuan republik Indonesia, baik sendiri atau bersama-sama melakukan usaha dibidang Pengelolaan Sampah.
35.Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan persampahan. 7
36.Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab dan/atau kegiatan yang tidak wajib melakukan AMDAL.
37.Sistem tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar.
38.Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan pelakunya.

BAB II

RUANG LINGKUP SAMPAH

Pasal 2

(1)Ruang lingkup sampah yang dikelola dalam Peraturan Daerah ini, terdiri atas:
1. a.Sampah Rumah Tangga;
2. b.Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
3. c.Sampah Spesifik.
(2)Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk Tinja dan Sampah Spesifik;
(3)Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya termasuk sampah bongkaran bangunan;
(4)Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c meliputi:
1. a.sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
2. b.sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
3. c.sampah yang timbul akibat bencana;
4. d.puing bongkaran bangunan;
5. e.sampah yang secara teknologi belum dapat diolah;
6. f.sampah yang timbul secara tidak periodik. 8

BAB III

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Asas pengelolaan Sampah terdiri dari asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi.

Pasal 4

Pengelolaan Sampah bertujuan:

a.meningkatkan kesehatan masyarakat;
b.meningkatkan kualitas lingkungan hidup; dan
c.menjadikan sampah sebagai sumber daya.

BAB IV

TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya Pengelolaan Sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6

(1)Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:
1. a.menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
2. b.melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan, dan penanganan Sampah;
3. c.memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan Sampah;
4. d.melaksanakan Pengelolaan Sampah dan memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana Pengelolaan Sampah;
5. e.mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil Pengelolaan Sampah; 9
6. f.memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani Sampah;
7. g.melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam Pengelolaan Sampah; dan
8. h.menyediakan unit pelayanan pengaduan masyarakat.
(2)Tugas Pemerintah Daerah dalam hal pemanfaatan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf g terdiri atas:
1. a.mengembangkan teknologi pengelolaan Sampah yang dapat diterapkan sesuai dengan karakteristik wilayah dan Daerah dalam rangka mengurangi volume Sampah yang dibuang ke TPA;
2. b.TPA harus menerapkan sistem pembuangan Sampah terkendali, minimal dengan sistem control landfill dengan mengaplikasikan tanah penutup antara, guna mengurangi dampak pencemaran lahan urug TPA;
3. c.pengelolaan sampah dengan sistem insinerator hanya dapat dipergunakan untuk memusnahkan Sampah mudah terbakar dan Sampah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang limbah B3; dan
4. d.pengelolaan sampah dengan sistem daur ulang diaplikasikan untuk Sampah Basah dan Sampah Kering dengan melibatkan seluruh potensi yang ada baik di masyarakat maupun swasta.

Pasal 7

(1)Dalam menyelenggarakan Pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan:
1. a.menetapkan kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
2. b.menyelenggarakan Pengelolaan Sampah skala daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat;
3. c.melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
4. d.menetapkan lokasi TPS, TPST, SPA, dan/atau TPA
5. e.melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; 10
6. f.menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya; dan
7. g.melaksanakan pengelolaan pendapatan dan perizinan pengelolaan sampah.
(2)Penetapan lokasi TPS, TPST, SPA, dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dari rencana Umum Tata Ruang Daerah;
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 8

(1)Dalam melaksanakan wewenang dalam Pasal 7 ayat
(1)Kepala Daerah memberikan wewenang kepada:
1. a.Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seruyan, dalam melakukan pembinaan masyarakat di bidang pengelolaan sampah di daerah;
2. b.Camat, dalam mengkoordinasikan atas pembinaan masyarakat dibidang pengelolaan Sampah di wilayah kerjanya; dan
3. c.Lurah, dalam melakukan pembinaan masyarakat dibidang pengelolaan sampah di wilayah kerjanya.
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c meliputi pembinaan terhadap kepatuhan masyarakat mengenai pengelolaan sampah di wilayah masing-masing.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA

Pasal 9

Setiap orang berhak:

a.mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari pemerintah daerah dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
b.berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah; 11
c.memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
d.mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah;
e.memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan;
f.menyelenggarakan dan/atau turut serta dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah mandiri dilingkungannya, baik secara individu maupun kelompok.

Pasal 10

(1)Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan;
(2)Setiap orang wajib menyediakan atau membuat tempat sampah pada setiap persil, kendaraan darat maupun kendaraan sungai yang dimilikinya dengan memenuhi kriteria berikut:
1. a.tertutup;
2. b.rapi; dan
3. c.tidak menyebabkan tersebarnya bau.
(3)Setiap orang yang menyelenggarakan keramaian, yang mengakibatkan timbulan sampah bertanggungjawab dan wajib untuk mengelola dan mengumpulkan sampah yang berasal dari penyelenggaraan keramaian tersebut, atau dapat bekerjasama dengan Dinas Teknis Pengelola Sampah Terkait;
(4)Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pengumpulan dan pemilahan sampah;
(5)Setiap produsen harus mencantumkan label atau tanda yang berhubungan dengan pengurangan dan penanganan sampah pada kemasan dan/ atau kemasan produknya;
(6)Produsen wajib mengelola kemasan dan/ atau barang yang diproduksinya yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam; 12
(7)Setiap penanggung jawab dan pengguna kawasan dan fasilitas wajib menaruh sampah ditempat sampah yang telah disediakan sesuai dengan jenis sampahnya.

Isi peraturan

Teks65PDFHirarki

Memuat teks peraturan…