DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2021

Nomor: 2
Tahun: 2021
Ditetapkan: 12 Januari 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Seruyan

regulasi_utama

Ringkasan

Tentang Garis Sempadan Jalan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa upaya pembangunan dan pengembangan sistem jaringan jalan menghadapi berbagai hambatan terutama akibat keberadaan dan perkembangan bangunan- bangunan pada ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya ruang pengawasan jalan serta posisinya kurang menjamin pengembangan pembangunan jalan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Garis Sempadan Jalan. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2002Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Repubik IndonesiaNomor 4247) SALINAN 2
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 3
11.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4532);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4655);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5883);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 137);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2007 Nomor29 Seri E);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69); 4
19.Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2019tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2019 Nomor47, Tambahan Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2019 Nomor 76). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN Dan BUPATI SERUYAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG GARIS SEMPADAN JALAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Seruyan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Seruyan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Seruyan yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang Kabupaten Seruyan.
6.Penyelenggara Jalan adalah Pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya.
7.Jalan Umum adalah Jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum. 5
8.Jalan Kabupaten adalah Jalan yang menghubungkan antara ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan atau jalan antara ibukota kecamatan dengan ibukota kecamatan lainnya.
9.Jalan Desa adalah Jalan yang menghubungkan antara ibukota kecamatan dengan ibukota Desa atau antara ibukota Desa dengan ibukota Desa lainnya.
10.Jalan Lingkungan adalah Jalan yang menghubungkan antara ibukota Desa ke kawasan permukiman atau jalan yang menghubungkan antara kawasan permukiman yang satu dengan kawasan permukiman lainnya.
11.Garis Sempadan adalah garis batas luar pengaman untuk mendirikan bangunan dan atau pagar yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan as jalan.
12.Garis Sempadan Jalan adalah garis batas luar pengaman jalan atau rencana lebar jalan.
13.Garis Sempadan Jalan Kabupaten adalah Garis batas luar pengaman untuk dapat mendirikan bangunan dan atau pagar di kanan dan di kiri jalan pada ruang pengawasan ruas Jalan Kabupaten.
14.Garis Sempadan Jalan Desa adalah Garis batas luar pengaman untuk dapat mendirikan bangunan dan atau pagar di kanan dan di kiri jalan pada ruang pengawasan ruas Jalan Desa.
15.Garis Sempadan Jalan Lingkungan adalah Garis batas luar pengaman untuk dapat mendirikan bangunan dan atau pagar di kanan dan di kiri jalan pada ruang pengawasan ruas Jalan Lingkungan.
16.Penyelenggaraan Jalan adalah Kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya.
17.Ruang Jalan adalah meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, ruang pengawasan jalan denga batasan vertikal ke atas, horizontal dan vertikal ke bawah.
18.Ruang Manfaat Jalan adalah merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman ruang bebas tertentu yangditetapkan oleh penyeleggara jalan dan hanya diperuntukkan bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, ambang pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong, perlengkapan jalan dan bangunan pelengkap lainnya. 6
19.Ruang Milik Jalan adalah merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu yang dikuasai oleh penyelenggara jalan dengan suatu hak tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan dan pelebaran jalan merupakan penambahan jalur lalu lintas di kemudian hari serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan.
20.Ruang Pengawasan Jalan adalah merupakan ruang sepanjang jalan di luar ruang milik jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu, yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan dan diperuntukkan bagi jarak pandang pengguna jalan dan pengamanan konstruksi jalan.
21.Ruang Sempadan Jalan adalah Ruang antara garis sempadan jalan dari tepi badan jalan paling rendah.
22.Persil adalah batas hak pemilikan/ penguasaan atas sebidang tanah yang dimiliki oleh individu atau badan hukum.
23.Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
24.Bangunan-Bangunan adalah Ruang, rupa, perawakan, wujud (bangunan arsitektur) dan diantaranya terdapat sesuatu yang didirikan (rumah, gedung, jembatan dan sebagainya).

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT

Pasal 2

(1)Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap garis sempadan jalan.
(2)Tujuan ditetapkannya pengaturan garis sempadan jalan adalah untuk tetap tercapainya kelestarian fisik jalan dan fungsi jalan serta dalam rangka menunjang terciptanya lingkungan yang serasi, seimbang, tertib dan teratur serta merupakan upaya-upaya pengamanan dan penertiban dalam pemanfaatan jalan dari kegiatan mendirikan bangunan-bangunan di atas persil/tanah di pinggir jalan. 7
(3)Manfaat penerapan ketentuan garis sempadan jalan adalah guna menjamin fungsi ruang pengawasan jalan dari gangguan keberadaan bangunan- bangunan yang dapat menghalangi jarak pandang pengguna jalan, di samping untuk terciptanya bangunan-bangunan yang teratur serta pengamanan konstruksi jalan.

BAB III

FUNGSI DAN PERANAN GARIS SEMPADAN JALAN DAN RUANG JALAN

Pasal 3

(1)Fungsi Garis Sempadan Jalan adalah untuk melindungi Ruang Pengawasan Jalan dari Bangunan-bangunan yang dapat mengganggu peranan jalan.
(2)Peranan Garis Sempadan Jalan adalah untuk menentukan sampai batas tertentu para pemilik tanah (persil) yang berada pada ruang pengawasan jalan dapat menggunakan haknya untuk mendirikan bangunan- bangunan sesuai Peraturan Perundang-undangan yangberlaku.

Pasal 4

(1)Fungsi Ruang Jalan adalah untuk mengawasi, melindungi dan membatasi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan dari bangunan- bangunan yang dapat mengganggu peranan jalan.
(2)Peranan Ruang Jalan yang meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan adalah untuk kepentingan pelayanan dan kenyamanan arus lalu lintas umum dan masyarakat pengguna ruangjalan.

BAB IV

JARAK GARIS DAN RUANG SEMPADAN JALAN

Pasal 5

(1)Jarak Garis Sempadan Jalan yang harus dipedomani oleh perorangan, Badan Hukum, Badan Usaha, Badan Sosial dan Dinas/Instansi penerbit Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB), perencana bangunan-bangunan maupun pemilik bangunan adalah sebagai berikut :
1. a.Jalan Kabupaten 1,5meter;
2. b.Jalan Desa 1meter;
3. c.Jalan lingkungan 0,75meter.
(2)Penetapan Garis Sempadan Jalan ditetapkan oleh penyelenggara jalan sebagai batas luar daerah pengawasan jalan, yang diukur dari batas tepi badan jalanterendah. 8

Pasal 6

(1)Ruang Sempadan Jalan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat/ instansi/ lembaga/ badan setelah mendapat izin dari penyelenggara jalan.
(2)Tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V

WEWENANG PENANGANAN

Pasal 7

(1)Ruas jalan kabupaten, jalan desa dan jalan lingkungan ditetapkan oleh Bupati, serta pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan ruang jalan dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
(2)Penetapan lebar jalan untuk masing-masing ruas jalan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB VI

PEMBINAAN, PEMANFAATAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

(1)Pembinaan, pemanfaatan dan pengawasanpelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati.
(2)Pembinaan, pemanfaatan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh Dinas.

BAB VII

LARANGAN

Pasal 9

Setiap orang atau badan hukum dilarang menempatkan, mendirikan dan merenovasi bangunan dan/atau pagar pekarangan, baik secara keseluruhan atau sebagian dengan jarak kurang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini. 9

BAB VIII

PENYIDIKAN

Pasal 10

(1)Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam penyelenggaraan jalan.
(2)Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
1. a.menerima, mencari dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
2. b.meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan;
3. c.meminta keterangan dan bahan bukti orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan;
4. d.memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana tersebut;
5. e.melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen- dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
6. f.meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan;
7. g.menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud huruf e;
8. h.memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut;
9. i.memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
10. j.menghentikan penyidikan; dan
11. k.melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa upaya pembangunan dan pengembangan sistem jaringan jalan menghadapi berbagai hambatan terutama akibat keberadaan dan perkembangan bangunan- bangunan pada ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya ruang pengawasan jalan serta posisinya kurang menjamin pengembangan pembangunan jalan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2002Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Repubik IndonesiaNomor 4247) SALINAN 2
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 3
11.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4532);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4655);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5883);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 137);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2007 Nomor29 Seri E);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69); 4
19.Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2019tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2019 Nomor47, Tambahan Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2019 Nomor 76). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN Dan BUPATI SERUYAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG GARIS SEMPADAN JALAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Seruyan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Seruyan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Seruyan yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang Kabupaten Seruyan.
6.Penyelenggara Jalan adalah Pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya.
7.Jalan Umum adalah Jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum. 5
8.Jalan Kabupaten adalah Jalan yang menghubungkan antara ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan atau jalan antara ibukota kecamatan dengan ibukota kecamatan lainnya.
9.Jalan Desa adalah Jalan yang menghubungkan antara ibukota kecamatan dengan ibukota Desa atau antara ibukota Desa dengan ibukota Desa lainnya.
10.Jalan Lingkungan adalah Jalan yang menghubungkan antara ibukota Desa ke kawasan permukiman atau jalan yang menghubungkan antara kawasan permukiman yang satu dengan kawasan permukiman lainnya.
11.Garis Sempadan adalah garis batas luar pengaman untuk mendirikan bangunan dan atau pagar yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan as jalan.
12.Garis Sempadan Jalan adalah garis batas luar pengaman jalan atau rencana lebar jalan.
13.Garis Sempadan Jalan Kabupaten adalah Garis batas luar pengaman untuk dapat mendirikan bangunan dan atau pagar di kanan dan di kiri jalan pada ruang pengawasan ruas Jalan Kabupaten.
14.Garis Sempadan Jalan Desa adalah Garis batas luar pengaman untuk dapat mendirikan bangunan dan atau pagar di kanan dan di kiri jalan pada ruang pengawasan ruas Jalan Desa.
15.Garis Sempadan Jalan Lingkungan adalah Garis batas luar pengaman untuk dapat mendirikan bangunan dan atau pagar di kanan dan di kiri jalan pada ruang pengawasan ruas Jalan Lingkungan.
16.Penyelenggaraan Jalan adalah Kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya.
17.Ruang Jalan adalah meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, ruang pengawasan jalan denga batasan vertikal ke atas, horizontal dan vertikal ke bawah.
18.Ruang Manfaat Jalan adalah merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman ruang bebas tertentu yangditetapkan oleh penyeleggara jalan dan hanya diperuntukkan bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, ambang pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong, perlengkapan jalan dan bangunan pelengkap lainnya. 6
19.Ruang Milik Jalan adalah merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu yang dikuasai oleh penyelenggara jalan dengan suatu hak tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan dan pelebaran jalan merupakan penambahan jalur lalu lintas di kemudian hari serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan.
20.Ruang Pengawasan Jalan adalah merupakan ruang sepanjang jalan di luar ruang milik jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu, yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan dan diperuntukkan bagi jarak pandang pengguna jalan dan pengamanan konstruksi jalan.
21.Ruang Sempadan Jalan adalah Ruang antara garis sempadan jalan dari tepi badan jalan paling rendah.
22.Persil adalah batas hak pemilikan/ penguasaan atas sebidang tanah yang dimiliki oleh individu atau badan hukum.
23.Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
24.Bangunan-Bangunan adalah Ruang, rupa, perawakan, wujud (bangunan arsitektur) dan diantaranya terdapat sesuatu yang didirikan (rumah, gedung, jembatan dan sebagainya).

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT

Pasal 2

(1)Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap garis sempadan jalan.
(2)Tujuan ditetapkannya pengaturan garis sempadan jalan adalah untuk tetap tercapainya kelestarian fisik jalan dan fungsi jalan serta dalam rangka menunjang terciptanya lingkungan yang serasi, seimbang, tertib dan teratur serta merupakan upaya-upaya pengamanan dan penertiban dalam pemanfaatan jalan dari kegiatan mendirikan bangunan-bangunan di atas persil/tanah di pinggir jalan. 7
(3)Manfaat penerapan ketentuan garis sempadan jalan adalah guna menjamin fungsi ruang pengawasan jalan dari gangguan keberadaan bangunan- bangunan yang dapat menghalangi jarak pandang pengguna jalan, di samping untuk terciptanya bangunan-bangunan yang teratur serta pengamanan konstruksi jalan.

BAB III

FUNGSI DAN PERANAN GARIS SEMPADAN JALAN DAN RUANG JALAN

Pasal 3

(1)Fungsi Garis Sempadan Jalan adalah untuk melindungi Ruang Pengawasan Jalan dari Bangunan-bangunan yang dapat mengganggu peranan jalan.
(2)Peranan Garis Sempadan Jalan adalah untuk menentukan sampai batas tertentu para pemilik tanah (persil) yang berada pada ruang pengawasan jalan dapat menggunakan haknya untuk mendirikan bangunan- bangunan sesuai Peraturan Perundang-undangan yangberlaku.

Pasal 4

(1)Fungsi Ruang Jalan adalah untuk mengawasi, melindungi dan membatasi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan dari bangunan- bangunan yang dapat mengganggu peranan jalan.
(2)Peranan Ruang Jalan yang meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan adalah untuk kepentingan pelayanan dan kenyamanan arus lalu lintas umum dan masyarakat pengguna ruangjalan.

BAB IV

JARAK GARIS DAN RUANG SEMPADAN JALAN

Pasal 5

(1)Jarak Garis Sempadan Jalan yang harus dipedomani oleh perorangan, Badan Hukum, Badan Usaha, Badan Sosial dan Dinas/Instansi penerbit Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB), perencana bangunan-bangunan maupun pemilik bangunan adalah sebagai berikut :
1. a.Jalan Kabupaten 1,5meter;
2. b.Jalan Desa 1meter;
3. c.Jalan lingkungan 0,75meter.
(2)Penetapan Garis Sempadan Jalan ditetapkan oleh penyelenggara jalan sebagai batas luar daerah pengawasan jalan, yang diukur dari batas tepi badan jalanterendah. 8

Pasal 6

(1)Ruang Sempadan Jalan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat/ instansi/ lembaga/ badan setelah mendapat izin dari penyelenggara jalan.
(2)Tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V

WEWENANG PENANGANAN

Pasal 7

(1)Ruas jalan kabupaten, jalan desa dan jalan lingkungan ditetapkan oleh Bupati, serta pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan ruang jalan dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
(2)Penetapan lebar jalan untuk masing-masing ruas jalan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB VI

PEMBINAAN, PEMANFAATAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

(1)Pembinaan, pemanfaatan dan pengawasanpelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati.
(2)Pembinaan, pemanfaatan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh Dinas.

BAB VII

LARANGAN

Pasal 9

BAB VIII

PENYIDIKAN

Pasal 10

(1)Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam penyelenggaraan jalan.
(2)Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
1. a.menerima, mencari dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
2. b.meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan;
3. c.meminta keterangan dan bahan bukti orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan;
4. d.memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana tersebut;
5. e.melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen- dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
6. f.meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan;
7. g.menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud huruf e;
8. h.memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut;
9. i.memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
10. j.menghentikan penyidikan; dan
11. k.melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.