DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2024

Nomor: 2
Tahun: 2024
Ditetapkan: 23 Juli 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 54

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Pelaksanaan Pendidikan Kepramukaan; 3. Peserta Didik dan Tenaga Pendidik; 4. Satuan Pendidikan Kepramukaan; 5. Majelis Pembimbing; 6. Hak dan Kewajiban; 7. Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah; 8. Pengelola Pendidikan Kepramukaan; 9. Pendanaan; 10. Pelaporan; 11. Pengawasan; 12. Ketentuan Lain-lain; 13. Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menjamin terselenggaraanya penyelenggaraan kepramukaan yang efektif dan efisien diperlukan peran serta masyarakat dan pemerintah daerah guna mengembangkan potensi dan peran strategis yang dimiliki peserta didik kepramukaan dalam pembangunan di daerah;
c.bahwa dalam menjalankan tugas pengawasan oleh Pemerintah Daerah terhadap penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan sesuai dengan ketentuan pasal 37 Undang- undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); SALINAN 2
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
9.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pendidikan Kepramukaan Sebagai Ektrakurikuler Wajib Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 959); 3
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN dan BUPATI SERUYAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEPRAMUKAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2.Daerah adalah Kabupaten Seruyan.
3.Bupati adalah Bupati Kabupaten Seruyan.
4.DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan.
5.Gerakan Pramuka adalah organisasi yang dibentuk oleh pramuka untuk menyelenggarakan Pendidikan Kepramukaan.
6.Pramuka adalah Warga Negara Indonesia yang aktif dalam Pendidikan Kepramukaan serta mengamalkan Satya Pramuka dan Darma Pramuka.
7.Kepramukaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan pramuka.
8.Pendidikan Kepramukaan adalah proses pembentukan kepribadian, kecakapan hidup, dan akhlak mulia pramuka melalui penghayatan dan pengamalan nilai-nilai 4 kepramukaan dan kode kehormatan pramuka sebagaimana tercantum di dalam Dasa Darma Pramuka.
9.Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
10.Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
11.Gugus Depan adalah satuan pendidikan dan satuan organisasi terdepan penyelenggara Pendidikan Kepramukaan.
12.Satuan Karya Pramuka adalah satuan organisasi penyelenggara Pendidikan Kepramukaan bagi peserta didik sebagai anggota muda untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan pembinaan di bidang tertentu.
13.Pramuka Siaga adalah Anggota Gerakan Pramuka rentang usia 7 (tujuh) sampai 10 (sepuluh) tahun.
14.Pramuka Penggalang adalah Anggota Gerakan Pramuka rentang usia 11 (sebelas) sampai 15 (lima belas) tahun.
15.Pramuka Penegak adalah Anggota Gerakan Pramuka rentang usia 16 (enam belas) sampai 20 (dua puluh) tahun.
16.Pramuka Pandega adalah Anggota Dewasa Muda Gerakan Pramuka rentang usia 21 (dua puluh satu) sampai 25 (dua puluh lima) tahun.
17.Anggota Dewasa adalah anggota gerakan pramuka berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun.
18.Pamong Saka adalah pembina Saka yang berlatar belakang pembina pramuka di gugus depan, sekurang-kurangnya telah mengikuti kursus Mahir Dasar dan kursus Pamong Saka;
19.Kwartir adalah satuan organisasi pengelola gerakan pramuka yang dipimpin secara kolektif pada setiap tingkatan wilayah.
20.Majelis Pembimbing adalah dewan yang memberikan bimbingan kepada satuan organisasi gerakan pramuka.
21.Prinsip Dasar Kepramukaan adalah prinsip yang dijadikan acuan dalam penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan.
22.Metode Kepramukaan adalah tata cara pengelolaan kegiatan Pendidikan Kepramukaan. 5
23.Ekstrakurikuler adalah kegiatan pendidikan yang dilakukan peserta didik di luar jam belajar kurikulum standar dengan tujuan agar peserta didik dapat mengembangkan kepribadian, minat, dan kemampuannya di berbagai bidang di luar bidang akademik sebagai bagian dari kegiatan kurikuler.
24.Model Blok adalah pola kegiatan Pendidikan Kepramukaan sebagai ekstrakurikuler wajib diselenggarakan pada awal tahun ajaran baru.
25.Model Aktualisasi adalah pola Pendidikan Kepramukaan sebagai ekstrakurikuler wajib yang dilaksanakan setiap satu minggu sekali.
26.Model Reguler adalah pola Pendidikan Kepramukaan sebagai ekstrakurikuler yang merupakan kegiatan tambahan untuk peserta didik pramuka yang memiliki peminatan khusus.
27.Kursus pembina pramuka Mahir tingkat Dasar yang kemudian disebut KMD adalah kursus yang diselenggarakan bagi anggota dewasa dan Pramuka Pandega yang akan membina anggota muda di gugus depan.
28.Kursus pembina pramuka Mahir tingkat Lanjutan yang kemudian disebut KML adalah jenjang pendidikan tertinggi bagi pembina pramuka sebagai lanjutan dari KMD.

Pasal 2

Gerakan pramuka berasaskan Pancasila

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan yaitu:

a.membentuk kepribadian dan watak peserta didik yang berakhlak mulia, mandiri, peduli, cinta tanah air, serta memiliki kecakapan hidup;
b.mengembangkan diri pribadi peserta didik seutuhnya, meliputi aspek spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisik, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat;
c.proses pembinaan dan pengembangan potensi peserta didik agar menjadi warga negara yang berkualitas serta mampu memberikan sumbangan positif bagi kesejahteraan dan kedamaian masyarakat, bangsa dan negara; dan
d.memenuhi tugas pemerintah daerah dalam penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6

Pasal 4

Pendidikan kepramukaan dilaksanakan bagi seluruh peserta didik pada satuan pendidikan dan perangkat daerah yang memiliki satuan karya.

BAB II

PELAKSANAAN PENDIDIKAN KEPRAMUKAAN

Pasal 5

Pendidikan Kepramukaan dilaksanakan sebagai kegiatan ekstrakurikuler wajib bagi seluruh peserta didik pada satuan pendidikan.

Pasal 6

(1)Pendidikan Kepramukaan dilaksanakan dalam 3 (tiga) Model meliputi Model Blok, Model Aktualisasi, dan Model Reguler.
(2)Model Blok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan wajib dalam bentuk perkemahan yang dilaksanakan setahun sekali dan diberikan penilaian umum.
(3)Model Aktualisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan wajib dalam bentuk penerapan sikap dan keterampilan yang dipelajari di dalam kelas yang dilaksanakan dalam kegiatan kepramukaan secara rutin, terjadwal, dan diberikan penilaian formal.
(4)Model Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan sukarela berbasis minat Peserta Didik yang dilaksanakan di gugus depan, dan diberikan penilaian tambahan sebagaimana diatur dalam sistem penilaian syarat kecakapan umum dan syarat kecakapan khusus dalam gerakan pramuka.

Pasal 7

Pendidikan Kepramukaan berisi perpaduan proses pengembangan nilai, sikap dan keterampilan sesuai dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan.

Pasal 8

(1)Pola kegiatan Pendidikan Kepramukaan diwujudkan dalam berbagai bentuk kegiatan latihan dan keterampilan kepramukaan dengan menggunakan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan.
(2)Bentuk kegiatan latihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upacara, simulasi, permainan mendidik, kegiatan di alam terbuka, dan praktek kegiatan bakti. 7
(3)Keterampilan kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam berbagai bentuk model pembiasaan dan penguatan sikap dan keterampilan sesuai dengan kebutuhan tujuan pembelajaran.
(4)Prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk belajar interaktif dan progresif disesuaikan dengan kemampuan fisik dan mental peserta didik.

Pasal 9

Dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan wajib bekerjasama dengan Kwartir gerakan pramuka sesuai tingkatannya.

Pasal 10

Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan mengacu pada:

a.Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
b.Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Isi peraturan

Teks54PDFHirarki

Memuat teks peraturan…