DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Seruyan Nomor 3 Tahun 2019

Nomor: 3
Tahun: 2019
Ditetapkan: 18 Februari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 72

Lembaga terkait

Ringkasan

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini adalah pemberdayaan dan penempatan TKL untuk mendapatkan, mengisi dan/atau memenuhi kebutuhan pekerjaan yang terdapat di daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kemampuan, keahlian dan kompetensi potensi tenaga kerja di Kabupaten Seruyan perlu ditingkatkan agar mampu bersaing di pasar tenaga kerja;
c.bahwa Tenaga Kerja Kabupaten Seruyan belum dimanfaatkan secara optimal oleh badan usaha dan unit–unit Usaha yang beroperasi di Kabupaten Seruyan, maka dipandang perlu mengatur pemberdayaan, dan penempatan tenaga kerja secara optimal;
d.bahwa dengan pemberdayaan, penempatan tenaga kerja dan promosi secara optimal diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk secara luas dan untuk menghindari terjadinya kecemburuan sosial dan kesenjangan ekonomi dalam masyarakat;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Tenaga Kerja; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); SALINAN 2
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN dan BUPATI SERUYAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA. 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Seruyan.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Seruyan.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Dinas yang selanjutnya disebut Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi ketenagakerjaan Kabupaten Seruyan yang mempunyai tugas pokok dan fungsi serta bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
7.Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.
8.Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
9.Tenaga Kerja Lokal yang selanjutnya disingkat TKL adalah pencari kerja atau yang sudah bekerja dan yang berdomisili di Kabupaten Seruyan minimal 1 (satu) tahun serta memiliki Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Surat Keterangan Domisili.
10.Pencari kerja adalah angkatan kerja yang sedang menganggur yang sedang mencari pekerjaan maupun yang sudah bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan dengan mendaftarkan diri kepada pelaksana penempatan tenaga kerja atau secara langsung melamar pekerjaan kepada pemberi kerja. 4
11.Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
12.Pengusaha adalah:

a.orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
b.orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
c.orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. 13.Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/ buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain, yang beroperasi di Kabupaten Seruyan baik berbentuk kantor pusat, kantor cabang, kantor perwakilan dan atau sebutan lainnya. 14.Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, yang melakukan usaha melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, perkumpulan, yayasan, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap yang beroperasi di Kabupaten Seruyan baik berbentuk kantor pusat, kantor cabang, kantor perwakilan dan atau sebutan lainnya. 15.Penempatan Tenaga Kerja adalah proses pelayanan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan dan Pemberi Kerja dalam pengisian lowongan kerja sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan. 16.Pelayanan penempatan tenaga kerja adalah kegiatan untuk mempertemukan tenaga kerja dengan Pemberi Kerja, sehingga tenaga kerja dapat memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya, dan Pemberi Kerja dapat memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhannya. 17.Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta selanjutnya disingkat LPTKS adalah lembaga swasta berbadan hukum yang telah memperoleh izin tertulis untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan tenaga kerja. 18.Angkatan Kerja adalah jumlah penduduk dengan usia produktif, yang sedang bekerja maupun mencari pekerjaan. 5 19.Pelatihan Kerja adalah Keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan bidang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan. 20.Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standart yang ditetapkan. 21.Pemagangan Kerja adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja yang lebih berpengalaman dalam proses produksi barang dan/atau jasa di tempat Pemberi Kerja, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu. 22.Inventarisasi adalah kegiatan pencatatan atau pengumpulan data berkenaan TKL. 23.Penyiapan adalah kegiatan membimbing calon tenaga kerja sehingga memiliki bekal dan kemampuan dasar untuk bekerja.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini adalah pemberdayaan dan penempatan TKL untuk mendapatkan, mengisi dan/atau memenuhi kebutuhan pekerjaan yang terdapat di daerah.

BAB III

AZAS DAN TUJUAN

Pasal 3

(1)Peraturan Daerah ini diselenggarakan dengan berdasarkan pada azas:
1. a.Keterbukaan;
2. b.Perlindungan;
3. c.Keseimbangan;
4. d.Manfaat;
5. e.Kemitraan;
6. f.Kearifan; dan
7. g.Kedayagunaan. 6
(2)Setiap TKL memiliki kesempatan yang sama dalam penyelenggaraan Pemberdayaan dan Penempatan Tenaga Kerja.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan:

a.mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah;
b.mewujudkan Sumber Daya Manusia TKL yang siap pakai sesuai dengan minat, bakat dan potensi yang dimiliki;
c.memenuhi kebutuhan sektor usaha-usaha terhadap penyediaan TKL;
d.memfasilitasi dan mendorong prioritas penempatan TKL untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan bidang kemampuan dan keahliannya;
e.memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi;
f.menyediakan sarana dan prasarana penunjang penyiapan TKL;
g.membina, mengawasi dan menata sistem penyaluran dan penempatan ketenagakerjaan;
h.meningkatkan kemampuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat daerah khususnya masyarakat di lokasi sekitar tempat usaha;
i.terciptanya keseimbangan yang kompetetif antara kebutuhan tenaga kerja dan ketersediaan serta penggunaan TKL pada lapangan kerja di Daerah;dan
j.memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi TKL dalam mendapatkan fasilitas keselamatan kerja.

BAB IV

TENAGA KERJA

Pasal 5

(1)TKL terdiri atas:
1. a.TKL Pencari Kerja; dan
2. b.TKL yang sedang dan/atau berpengalaman bekerja.
(2)TKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mereka yang memenuhi persyaratan:
1. a.usia sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun atau pernah/ telah menikah;
2. b.Penduduk Kabupaten Seruyan telah tinggal di Daerah minimal 1 (satu) tahun yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
3. c.Kartu Keluarga (KK);
4. d.Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh kepala desa atau lurah setempat yang berada di Wilayah Kabupaten Seruyan;dan
5. e.Surat Keterangan Berkelakuan Baik atau dengan sebutan lain yang dikeluarkan oleh pihak Kepolisian. 7

BAB V

INVENTARISASI DAN PENDAFTARAN PENCARI KERJA

Pasal 6

(1)Pemerintah daerah wajib melakukan inventarisasi Tenaga kerja setiap 6 (enam) bulan sekali.
(2)Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
1. a.jumlah TKL; dan
2. b.kebutuhan tenaga kerja pada Pemberi Kerja.
(3)Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara berjenjang.
(4)Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diolah oleh Dinas menjadi bursa tenaga kerja kabupaten untuk diinformasikan kepada pihak Pemberi Kerja, lurah/ kepala desa, dan camat.

Pasal 7

(1)TKL yang akan mengisi lowongan pekerjaan pada Pemberi Kerja, harus terdaftar dalam bursa kerja kabupaten dengan memiliki Kartu Tanda Bukti Pendaftaran Pencari Kerja (AK/I) atau dengan sebutan lain, yang dikeluarkan oleh Dinas.
(2)Untuk mendapatkan Kartu Tanda Bukti Pendaftaran Pencari Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
(3)Pendaftaran Pencari Kerja dimaksudkan untuk memudahkan Instansi Ketenagakerjaan untuk menyusun perencanaan dan pemberdayaan tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar kerja.
(4)Dinas selaku SKPD yang mengeluarkan Kartu Tanda Bukti Pendaftaran Pencari Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melimpahkan kewenangan menerbitkan Kartu Tanda Bukti Pendaftaran Pencari Kerja kepada Camat sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(5)Dalam hal TKL tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka tidak diberikan proses pelayanan dan pengaduan terhadap permasalahan pengisian lowongan pekerjaan.
(6)Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi pemberian informasi, pendaftaran, bimbingan, penyuluhan dan pelatihan untuk penyaluran serta penempatan. 8

Pasal 8

(1)Pencari kerja Pemegang Kartu Tanda Bukti Pendaftaran Pencari Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(1), wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pendaftaran, apabila yang bersangkutan belum mendapat pekerjaan.
(2)Kewajiban mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi peserta pendidikan dan pelatihan kerja milik Pemerintah/ Pemerintah Daerah, terkecuali dalam hal Kartu Tanda Bukti Pendaftaran Pencari Kerja yang dipegangnya telah habis masa berlakunya.

BAB VI

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah dan Badan Usaha bersama-sama melakukan Pembinaan, Pelatihan, dan pemagangan tenaga kerja.
(2)Untuk menunjang pembinaan, pelatihan, dan pemagangan Pemerintah Daerah wajib memiliki Balai Latihan Kerja atau dengan sebutan lain dan dapat bekerja sama dengan Pemberi Kerja, dan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta.
(3)Materi pendidikan dan pelatihan kerja disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kearifan.
(4)Materi pendidikan dan pengetahuan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang- kurangnya meliputi:
1. a.hak dan kewajiban tenaga kerja;
2. b.sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja;
3. c.pembentukan karakter dan mental; dan
4. d.Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan lainnya.
(5)Materi teori dan pelatihan praktek kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyesuaikan dengan bidang- bidang pekerjaan yang tersedia dan dibutuhkan oleh Dunia usaha khususnya disekitar lokasi TKL berdomisili.

Pasal 10

(1)Setiap TKL memiliki hak yang sama dalam mengikuti pendidikan dan pelatihan Kerja dengan mempertimbangkan proporsi dan regenerasi TKL. 9
(2)Proporsi dan regenerasi TKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan kerja dalam bentuk diprioritaskannya peserta TKL yang merupakan:
1. a.pencari kerja baru;
2. b.lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menegah Kejuruan (SMK) atau sederajat yang tidak mampu melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi;
3. c.anak-anak putus sekolah yang telah memiliki usia kerja cukup dari latar belakang keluarga tidak mampu;
4. d.penyandang disabilitas fisik.
(3)Setiap peserta yang telah selesai mengikuti pendidikan dan pelatihan kerja diberikan sertifikat, dan masuk ke dalam bursa kerja TKL.
(4)Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan bidang keahlian pekerjaan yang dilatih agar dapat berfungsi setara dengan bukti pengalaman kerja.

Isi peraturan

Teks72PDFHirarki

Memuat teks peraturan…