DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Seruyan Nomor 3 Tahun 2022

Nomor: 3
Tahun: 2022
Ditetapkan: 29 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 39

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Seruyan

regulasi_utama

Ringkasan

APBD Tahun Anggaran 2023 berjumlah Rp1.335.957.796.817,00.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); SALINAN 2

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 3
10.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6091);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 4
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
20.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
21.Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2009 Nomor 33);
22.Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69);
23.Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2019 Nomor 47, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76) 5
24.Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2019 Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 77), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 85);
25.Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2020 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 68);
26.Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Seruyan.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Seruyan. 6
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas- batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
8.Peraturan Daerah adalah peraturan perundang- undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
9.Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

(1)APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.
(2)APBD Tahun Anggaran 2023 berjumlah Rp1.335.957.796.817,00 Satu Triliun Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Tujuh Belas Satu Triliun Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Tujuh Belas Rupiah) terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Pendapatan Daerah Rp 1.192.975.024.238,00
2. b.Belanja Daerah Rp 1.322.995.296.817,00 Surplus/ (Defisit) Rp (130.020.272.579,00)
3. c.Pembiayaan Daerah Rp 1) Penerimaan Rp 142.982.772.579,00 2) Pengeluaran Rp 12.962.500.000,00 Pembiayaan Netto Rp 130.020.272.579,00 7 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp 0,00

Pasal 3

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp1.192.975.024.238,00 (Satu Triliun Seratus Sembilan Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Dua Puluh Empat Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah), yang bersumber dari:

a.Pendapatan Asli Daerah;
b.Pendapatan Transfer;

Pasal 4

(1)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp123.550.183.755,00 (Seratus Dua Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Lima Puluh Juta Seratus Delapan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pajak Daerah;
2. b.Retribusi Daerah;
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
4. d.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
(2)Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp56.740.650.835,00 (Lima Puluh Enam Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah).
(3)Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.078.262.967,00 (Empat Milyar Tujuh Puluh Delapan Juta Dua Ratus Enam Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh).
(4)Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp11.279.891.099,00 (Sebelas Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Sembilan Puluh Sembilan Rupiah).
(5)Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp51.451.378.854,00 (Lima Puluh Satu Milyar Empat Ratus Lima Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Empat). 8

Pasal 5

(1)Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.069.424.840.483,00 (Satu Triliun Enam Puluh Sembilan Milyar Empat Ratus Dua Puluh Empat Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
2. b.Pendapatan Transfer Antar Daerah.
(2)Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.004.254.633.000,00 (Satu Triliun Empat Milyar Dua Ratus Lima Puluh Empat Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah).
(3)Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp65.170.207.483,00 (Enam Puluh Lima Milyar Seratus Tujuh Puluh Juta Dua Ratus Tujuh Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah).

Pasal 6

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp1.322.995.296.817,00 (Satu Triliun Tiga Ratus Dua Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Tujuh Belas Rupiah) yang terdiri atas:

a.Belanja Operasional;
b.Belanja Modal;
c.Belanja Tidak Terduga; dan
d.Belanja Transfer.

Pasal 7

(1)Anggaran Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp914.404.855.245,00 (Sembilan Ratus Empat Belas Milyar Empat Ratus Empat Juta Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Dua Ratus Empat Puluh Lima Rupiah) yang terdiri atas:
1. a.Belanja Pegawai;
2. b.Belanja Barang dan Jasa;
3. c.Belanja Subsidi;
4. d.Belanja Hibah; dan
5. e.Belanja Bantuan Sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp417.933.141.702,00 (Empat Ratus Tujuh Belas Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Seratus Empat Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Dua Rupiah). 9
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp420.522.115.210,00 (Empat Ratus Dua Puluh Milyar Lima Ratus Dua Puluh Dua Juta Seratus Lima Belas Ribu Dua Ratus Sepuluh Rupiah).
(4)Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah).
(5)Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp64.177.448.333,00 (Enam Puluh Empat Milyar Seratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah).
(6)Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp9.772.150.000,00 (Sembilan Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 8

(1)Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp223.129.125.653,00 (Dua Ratus Dua Puluh Tiga Milyar Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Enam Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
2. b.Belanja Modal Bangunan dan Gedung;
3. c.Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
4. d.Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
5. e.Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
(2)Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp30.887.207.462,00 (Tiga Puluh Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Tujuh Ribu Empat Ratus Enam Puluh Dua Rupiah).
(3)Belanja Modal Bangunan dan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp63.887.787.793,00 (Enam Puluh Tiga Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah).
(4)Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat huruf c direncanakan sebesar Rp124.864.824.398,00 (Seratus Dua Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Empat Juta Delapan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah). 10
(5)Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.463.306.000,00 (Tiga Milyar Empat Ratus Enam Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Enam Ribu Rupiah).
(6)Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp26.000.000,00 (Dua Puluh Enam Juta Rupiah).

Pasal 9

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c direncanakan sebesar Rp10.691.040.969,00 (Sepuluh Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Empat Puluh Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah).

Pasal 10

(1)Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d direncanakan sebesar Rp174.770.274.950,00 (Seratus Tujuh Puluh Empat Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja Bagi Hasil; dan
2. b.Belanja Bantuan Keuangan.
(2)Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.180.421.550,00 (Enam Milyar Seratus Delapan Puluh Juta Empat Ratus Dua Puluh Satu Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah).
(3)Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp168.589.853.400,00 (Seratus Enam Puluh Delapan Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Rupiah).

Isi peraturan

Teks39PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 3
10.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6091);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 4
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
20.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
21.Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2009 Nomor 33);
22.Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69);
23.Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2019 Nomor 47, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76) 5
24.Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2019 Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 77), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 85);
25.Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2020 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 68);
26.Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Seruyan.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Seruyan. 6
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas- batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
8.Peraturan Daerah adalah peraturan perundang- undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
9.Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

(1)APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.
(2)APBD Tahun Anggaran 2023 berjumlah Rp1.335.957.796.817,00 Satu Triliun Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Tujuh Belas Satu Triliun Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Tujuh Belas Rupiah) terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Pendapatan Daerah Rp 1.192.975.024.238,00
2. b.Belanja Daerah Rp 1.322.995.296.817,00 Surplus/ (Defisit) Rp (130.020.272.579,00)
3. c.Pembiayaan Daerah Rp 1) Penerimaan Rp 142.982.772.579,00 2) Pengeluaran Rp 12.962.500.000,00 Pembiayaan Netto Rp 130.020.272.579,00 7 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp 0,00

Pasal 3

a.Pendapatan Asli Daerah;
b.Pendapatan Transfer;

Pasal 4

(1)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp123.550.183.755,00 (Seratus Dua Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Lima Puluh Juta Seratus Delapan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pajak Daerah;
2. b.Retribusi Daerah;
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
4. d.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
(2)Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp56.740.650.835,00 (Lima Puluh Enam Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah).
(3)Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.078.262.967,00 (Empat Milyar Tujuh Puluh Delapan Juta Dua Ratus Enam Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh).
(4)Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp11.279.891.099,00 (Sebelas Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Sembilan Puluh Sembilan Rupiah).
(5)Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp51.451.378.854,00 (Lima Puluh Satu Milyar Empat Ratus Lima Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Empat). 8

Pasal 5

(1)Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.069.424.840.483,00 (Satu Triliun Enam Puluh Sembilan Milyar Empat Ratus Dua Puluh Empat Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
2. b.Pendapatan Transfer Antar Daerah.
(2)Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.004.254.633.000,00 (Satu Triliun Empat Milyar Dua Ratus Lima Puluh Empat Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah).
(3)Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp65.170.207.483,00 (Enam Puluh Lima Milyar Seratus Tujuh Puluh Juta Dua Ratus Tujuh Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah).

Pasal 6

a.Belanja Operasional;
b.Belanja Modal;
c.Belanja Tidak Terduga; dan
d.Belanja Transfer.

Pasal 7

(1)Anggaran Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp914.404.855.245,00 (Sembilan Ratus Empat Belas Milyar Empat Ratus Empat Juta Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Dua Ratus Empat Puluh Lima Rupiah) yang terdiri atas:
1. a.Belanja Pegawai;
2. b.Belanja Barang dan Jasa;
3. c.Belanja Subsidi;
4. d.Belanja Hibah; dan
5. e.Belanja Bantuan Sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp417.933.141.702,00 (Empat Ratus Tujuh Belas Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Seratus Empat Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Dua Rupiah). 9
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp420.522.115.210,00 (Empat Ratus Dua Puluh Milyar Lima Ratus Dua Puluh Dua Juta Seratus Lima Belas Ribu Dua Ratus Sepuluh Rupiah).
(4)Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah).
(5)Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp64.177.448.333,00 (Enam Puluh Empat Milyar Seratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah).
(6)Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp9.772.150.000,00 (Sembilan Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 8

(1)Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp223.129.125.653,00 (Dua Ratus Dua Puluh Tiga Milyar Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Enam Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
2. b.Belanja Modal Bangunan dan Gedung;
3. c.Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
4. d.Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
5. e.Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
(2)Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp30.887.207.462,00 (Tiga Puluh Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Tujuh Ribu Empat Ratus Enam Puluh Dua Rupiah).
(3)Belanja Modal Bangunan dan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp63.887.787.793,00 (Enam Puluh Tiga Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah).
(4)Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat huruf c direncanakan sebesar Rp124.864.824.398,00 (Seratus Dua Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Empat Juta Delapan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah). 10
(5)Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.463.306.000,00 (Tiga Milyar Empat Ratus Enam Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Enam Ribu Rupiah).
(6)Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp26.000.000,00 (Dua Puluh Enam Juta Rupiah).

Pasal 9

Pasal 10

(1)Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d direncanakan sebesar Rp174.770.274.950,00 (Seratus Tujuh Puluh Empat Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja Bagi Hasil; dan
2. b.Belanja Bantuan Keuangan.
(2)Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.180.421.550,00 (Enam Milyar Seratus Delapan Puluh Juta Empat Ratus Dua Puluh Satu Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah).
(3)Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp168.589.853.400,00 (Seratus Enam Puluh Delapan Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Rupiah).