DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Seruyan Nomor 3 Tahun 2023

Nomor: 3
Tahun: 2023
Ditetapkan: 28 Maret 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini meliputi: a. Tanggung Jawab Pemerintah Daerah; b. Penyelenggaraan Ibadah Haji; c. Transportasi, akomodasi dan konsumsi Jemaah Haji; dan d. Pembiayaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memberikan kelancaran, ketertiban, kemudahan, kenyamanan, keamanan, dan kepastian perjalanan bagi Jemaah Haji di daerah, perlu diatur mengenai transportasi, akomodasi, penyediaan konsumsi dan pembentukan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah serta Petugas Haji Daerah sebagai bentuk tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam Pelayanan Penyelenggaraan Ibadah Haji;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); SALINAN 2

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 6765 );
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10.Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 874);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN dan BUPATI SERUYAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Seruyan.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Seruyan.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Seruyan yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah pemberian layanan oleh Pemerintah Daerah kepada jemaah haji yang meliputi transportasi, akomodasi, konsumsi, pembentukan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah, Petugas Haji Daerah serta Kegiatan Bimbingan Manasik Haji.
7.Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima bagi umat Islam yang mampu untuk melaksanakan serangkaian ibadah tertentu di Baitullah, masyair, serta tempat, waktu, dan syarat tertentu.
8.Jemaah Haji Daerah yang selanjutnya disebut Jemaah Haji adalah warga negara yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
9.Transportasi adalah pengangkutan yang disediakan bagi jemaah haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal dengan segala komponen pendukung lainnya.
10.Daerah Asal adalah wilayah domisili jemaah haji yaitu Kabupaten Seruyan.
11.Embarkasi adalah tempat pemberangkatan Jemaah Haji ke Arab Saudi.
12.Debarkasi adalah tempat kedatangan Jemaah Haji dari Arab Saudi.
13.Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah yang selanjutnya disingkat PPIHD adalah panitia yang mengelola pelayanan kepada jemaah haji di Kabupaten Seruyan.
14.Petugas Haji Daerah yang selanjutnya disingkat PHD adalah petugas haji yang membantu petugas kloter dalam pelayanan bimbingan ibadah, pelayanan umum, dan pelayanan kesehatan di Kloter.
15.Kelompok Terbang yang selanjutnya disebut Kloter adalah pengelompokan rombongan Jemaah Haji Reguler berdasarkan jadwal keberangkatan penerbangan ke 5 Arab Saudi.
16.Tim Kesehatan Haji Daerah yang selanjutnya disingkat TKHD adalah Tim yang menyertai Jamaah Haji bertugas memberikan pelayanan dan perlindungan kesehatan yang diperlukan oleh Jamaah Haji Kabupaten Seruyan.
17.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seruyan.

Pasal 2

(1)Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai acuan dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji di daerah.
(2)Tujuan Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah untuk memberikan pelayanan bagi Jemaah Haji agar dalam pelaksanaan Ibadah Haji berjalan lancar, tertib, mudah, nyaman, dan aman.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.Tanggung Jawab Pemerintah Daerah;
b.Penyelenggaraan Ibadah Haji;
c.Transportasi, akomodasi dan konsumsi Jemaah Haji; dan
d.Pembiayaan.

BAB III

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

(1)Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji, Pemerintah Daerah bertanggung jawab:
1. a.menyediakan transportasi Jemaah Haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal;
2. b.menyediakan akomodasi dan konsumsi bagi Jemaah Haji;
3. c.membentuk PPIHD;
4. d.melaksanakan koordinasi dengan Kantor Kementerian Agama dan Instansi terkait;
5. e.menyiapkan petugas pelayanan kesehatan; dan
6. f.memberikan pendampingan dan manasik kepada Jemaah Haji. 6
(2)Pembiayaan pelaksanaan tanggung jawab oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dibebankan pada APBD.
(3)Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyesuaikan dengan keadaan keuangan daerah.
(4)Penetapan kuota haji daerah didasarkan pada pertimbangan:
1. a.proporsi jumlah penduduk muslim daerah; atau
2. b.proporsi jumlah daftar tunggu jamaah haji di setiap daerah.
(5)Pembiayaan untuk kegiatan manasik haji berasal dari Kementerian Agama dan Pemerintah Daerah.

BAB IV

PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI

Pasal 5

(1)Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji, Bupati membentuk PPIHD.
(2)PPIHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Kementerian Agama, instansi terkait, Pemerintah Daerah dan DPRD.
(3)PPIHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
1. a.merencanakan, melaksanakan, mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pemberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji;
2. b.melaksanakan koordinasi pelaksanaan operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji; dan
3. c.menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai PPIHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 6

(1)Bupati dapat mengusulkan calon PHD kepada Menteri melalui Gubernur.
(2)Calon PHD yang diusulkan sebanyak 2 (dua) kali alokasi kuota PHD.
(3)Bupati menyampaikan usulan calon PHD sebagaimana 7 dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak Kuota Haji Indonesia ditetapkan.
(4)Dalam hal Bupati tidak menyampaikan usulan calon PHD atau melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), alokasi kuota PHD dikembalikan kepada Kuota Jemaah Haji.
(5)Dalam hal Bupati menyampaikan usulan calon PHD kurang dari 2 (dua) kali alokasi kuota PHD, alokasi kuota PHD dihitung secara proporsional dan sisa kuota PHD dikembalikan menjadi Kuota Jemaah Haji.
(6)Calon PHD yang diusulkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) diseleksi oleh Gubernur.
(7)Seleksi calon PHD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama.
(8)Kepala Kantor Kementerian Agama menyampaikan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada Gubernur untuk mengikuti bimbingan teknis.
(9)Calon PHD yang telah mengikuti bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan dinyatakan memenuhi syarat ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB V

TRANSPORTASI, AKOMODASI DAN KONSUMSI JEMAAH HAJI

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan transportasi, akomodasi dan konsumsi Jemaah Haji.
(2)Transportasi, akomodasi dan konsumsi jemaah haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberangkatan Jemaah Haji dari daerah asal ke embarkasi dan pemulangan Jemaah Haji dari debarkasi ke daerah asal.
(3)Transportasi Jemaah Haji dan Petugas Haji Daerah menggunakan angkutan darat dan/atau menggunakan angkutan udara yang berizin dan laik jalan.
(4)Angkutan yang dipergunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Jemaah Haji dan Petugas Haji Daerah dengan mengacu pada jadwal keberangkatan dan kepulangan Jemaah Haji. 8
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai transportasi, akomodasi dan konsumsi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 8

(1)Pembiayaan Penyelenggaraan Ibadah Haji yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah meliputi Transportasi, Akomodasi, Konsumsi, Pelayanan Kesehatan, dan Manasik Haji.
(2)Pembiayaan Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

Pasal 9

(1)Pembiayaan Transportasi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) terdiri dari:
1. a.sewa moda transportasi darat, air dan/atau transportasi udara;
2. b.petugas pengawalan dan pengamanan perjalanan; dan
3. c.pengangkutan barang dan upah buruh.
(2)Pembiayaan konsumsi dan akomodasi Penyelenggaraan Ibadah Haji diberikan kepada Jemaah Haji, PPIHD dan Petugas Haji Daerah;
(3)Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji, PPIHD dan Petugas Haji Daerah dapat diberikan insentif berupa honorarium;
(4)Standar satuan harga untuk masing-masing pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat
(3)berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang- undangan.

Pasal 10

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…