DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Seruyan Nomor 4 Tahun 2019

Nomor: 4
Tahun: 2019
Ditetapkan: 18 Februari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 96

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Maksud dan Tujuan; 3. Kelembagaan Adat Dayak; 4. Pembentukan, Penetapan dan Pengukuhan Lembaga Adat Dayak; 5. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Damang Kepala Dayak; 6. Hak, Wewenang dan Tanggung Jawab; 7. Pemilihan dan Pengangkatan Damang Kepala Adat; 8. Masa Jabatan Damang Kepala Adat; 9. Pemberhentian Damang Kepala Adat; 10. Sekretaris Damang Kepala Adat; 11. Penyelesaian sengketa; 12. Jenis Sanksi; 13. Barisan Pertahanan Masyarakat Adat Dayak; 14. Mantir Adat; 15. Atribut Adat; 16. Rumah adat; 17. Musyawarat Adat Dayak Kedamangan; 18. Hak dan Kewajiban; 19. Hukum Adat Dayak; 20. Peran Serta Lembaga Adat Dayak dalam Pelestarian Budaya Daerah; 21. Pembianaan dan Hubungan Kerja Sama; 22. Penghargaan; 23. Pendanaan; 24. Larangan; 25. Sanksi; 26. Ketentuan Peralihan; dan 27. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa adat istiadat dayak yang tumbuh dan berkembang ditengah masyarakat Kabupaten Seruyan mempunyai peraturan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat serta dapat menggerakan partisipasi masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan;
c.bahwa Kelembagaan Adat Dayak merupakan wadah fasilitasi, koordinasi, mediasi dan mampu menjaga stabilitas keutuhan, kebersamaan serta saling harga menghargai dalam kehidupan bermasyarakat;
d.bahwa hasil Musyawarah Nasional Dewan Adat Dayak Se-Kalimantan telah terbentuk Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang mengatur Hierarki dan sistem koordinasi Organisasi Masyarakat Adat Dayak untuk bersinergi, mulai dari Majelis Adat Dayak Nasional, Dewan Adat Dayak Propinsi, Dewan Adat Dayak Kabupaten/ Kota, Lembaga Pemangku Hukum Adat (Kedamangan), Dewan Adat Dayak Kecamatan Dan Dewan Adat Dayak Desa/ Kelurahan;
e.bahwa upaya menyelesaikan konflik oleh Pemerintah Daerah terlebih dahulu mengupayakan dan mengedepankan penyelesaian secara adat; SALINAN 2
f.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kelembagaan Adat Dayak; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886 );
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3
9.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN DAN BUPATI SERUYAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KELEMBAGAAN ADAT DAYAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Seruyan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Seruyan.
3.Bupati adalah Bupati Seruyan. 4
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Kabupaten adalah Kabupaten Seruyan.
6.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Seruyan.
7.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada wilayah di Kabupaten Seruyan.
8.Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten Seruyan dalam wilayah kerja Kecamatan.
9.Dayak adalah nama rumpun atau himpunan suku penduduk asli Kalimantan Tengah yang mempunyai hak-hak adat, kebiasaan-kebiasaan, adat istiadat dan hukum adat yang diakui sebagai wujud dari ke- Bhineka Tunggal Ika-an, dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10.Hak adat adalah hak yang dimiliki/ dikuasai oleh seseorang/ sekelompok orang/ miliki desa/ kelurahan secara turun temurun yang diakui oleh masyarakat berdasarkan bukti-bukti menurut hukum adat yang berlaku dimasyarakat atau persekutuan hukum adat.
11.Adat Istiadat Dayak adalah seperangkat nilai dan norma, kaidah dan keyakinan sosial yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat adat dayak yang masih dihayati dan dipelihara masyarakat sebagaimana terwujud dalam berbagai pola nilai perilaku kehidupan sosial masyarakat setempat.
12.Kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat adalah pola-pola kegiatan atau perbuatan yang dilakukan oleh para warga masyarakat Dayak secara berulang- ulang dan dianggap baik, yang pada dasarnya dapat bersumber pada adat istiadat setempat dan masih berlaku dalam kehidupan masyarakat tersebut. 5
13.Hukum Adat adalah aturan–aturan atau kaidah-kaidah adat yang mengatur tata kehidupan dari suatu masyarakat atau hukum yang benar-benar hidup dalam kesadaran hati nurani masyarakat dan tercermin dalam pola-pola tindakan mereka sesuai dengan adat istiadatnya dan pola-pola sosial budayanya yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.
14.Kelembagaan Adat Dayak adalah sebuah organisasi kemasyarakatan, baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang bersamaan dengan sejarah Masyarakat Adat Dayak dengan wilayah hukum adatnya, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan dengan mengacu kepada adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan hukum adat Dayak.
15.Tanah adat adalah tanah beserta isinya yang berada di wilayah Kedamangan dan atau di wilayah desa/ kelurahan yang dikuasai berdasarkan hukum adat, baik berupa hutan maupun bukan hutan dengan luas dan batas-batas yang jelas, baik milik perorangan maupun milik bersama yang keberadaannya diakui oleh mantir kerapatan adat desa/ kelurahan dan Damang Kepala Adat.
16.Tanah Adat milik bersama adalah tanah warisan leluhur yang turun temurun dikelola dan dimanfaatkan bersama-sama oleh para ahli waris sebagai sebuah komunitas, dalam hal ini dapat disejajarkan maknanya dengan Hak Ulayat.
17.Tanah adat milik perorangan adalah tanah milik pribadi yang diperoleh dari membuka hutan atau berladang, jual beli, hibah, warisan, dapat berupa kebun atau tanah yang ada tanam tumbuhnya maupun tanah kosong belaka.
18.Hak-hak adat di atas tanah adalah hak bersama maupun hak perorangan untuk mengelola, memungut dan memanfaatkan sumber daya alam dan atau hasil- hasilnya, di dalam maupun di atas tanah yang berada di dalam hutan di luar tanah adat.
19.Kerapatan Mantir/ Let Perdamaian Adat yang selanjutnya disebut Kerapatan Mantir/ Let adalah forum gabungan para Mantir/ Let adat yang berada di kecamatan maupun di desa/ kelurahan, berfungsi sebagai peradilan adat yang berwenang membantu Damang Kepala Adat dalam menegakkan hukum adat dayak di wilayahnya. 6
20.Damang Kepala Adat adalah pimpinan adat dayak sekaligus sebagai Ketua Kerapatan Mantir Perdamaian Adat tingkat kecamatan yang berwenang menegakkan hukum adat Dayak dalam suatu wilayah adat yang diangkat berdasarkan hasil pemilihan oleh para mantir adat kecamatan, para ketua kerapatan adat desa/ kelurahan, Kepala Desa/ Lurah, dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa yang termasuk dalam wilayah kedamangan yang bersangkutan.
21.Kedamangan adalah suatu Lembaga Adat Dayak yang memiliki wilayah adat, kesatuan masyarakat adat dan hukum adat yang terdiri dari himpunan beberapa desa/ kelurahan/ kecamatan yang tidak dapat dipisah-pisahkan dalam wilayah Kabupaten Seruyan.
22.Kerapatan Mantir Adat atau Kerapatan Let Adat adalah perangkat adat pembantu Damang atau gelar bagi anggota Kerapatan Mantir Perdamaian Adat di tingkat kecamatan dan anggota Kerapatan Mantir Perdamaian Adat tingkat desa/ kelurahan, berfungsi sebagai peradilan adat yang berwenang membantu Damang Kepala Adat dalam menegakkan hukum adat Dayak di wilayahnya.
23.Mantir adat adalah gelar tokoh masyarakat Asli Suku Dayak yang mempunyai pengetahuan tentang adat istiadat dayak, kebiasaan-kebiasaan dan hukum adat dayak yang diakui oleh masyarakat, yang berkedudukan di desa/ kelurahan.
24.Wilayah adat adalah wilayah satuan budaya tempat adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan hukum adat Dayak itu tumbuh, berkembang dan berlaku sehingga menjadi penyangga untuk memperkokoh keberadaan Masyarakat Adat Dayak bersangkutan.
25.Majelis Adat Dayak Nasional adalah Lembaga Adat Dayak tertinggi yang mengemban tugas sebagai lembaga koordinasi, komunikasi, pelayanan, pengkajian dan wadah menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan semua Lembaga Adat Dayak anggotanya, berkedudukan di salah satu ibukota provinsi di Kalimantan secara bergiliran.
26.Dewan Adat Dayak Kabupaten adalah Lembaga Adat Dayak yang mengemban tugas dari Majelis Adat Dayak Nasional dan Dewan Adat Dayak Provinsi, sebagai lembaga koordinasi dan supervisi bagi Dewan Adat Dayak Kecamatan dan Kedamangan demi membantu kelancaran tugas Damang Kepala Adat dibidang pemberdayaan, pelestarian, pengembangan, adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan hukum adat Dayak di Wilayah Kabupaten Seruyan. 7
27.Dewan Adat Dayak Kecamatan adalah Lembaga Adat Dayak yang mengemban tugas dari Majelis Adat Dayak Nasional, Dewan Adat Dayak Provinsi dan Dewan Adat Dayak Kabupaten sebagai mitra Damang Kepala Adat, sebagai lembaga koordinasi dan supervisi bagi Dewan Adat Dayak dan Kerapatan Mantir Perdamaian Adat desa/ kelurahan, demi membantu kelancaran tugas Damang Kepala Adat di bidang pemberdayaan, pelestarian, pengembangan, adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan hukum adat Dayak di wilayah kecamatan.
28.Dewan Adat Dayak Desa/ Kelurahan adalah Lembaga Adat Dayak yang mengemban tugas dari Majelis Adat Dayak Nasional, Dewan Adat Dayak Provinsi, Dewan Adat Dayak Kabupaten dan Dewan Adat Dayak Kecamatan, sebagai mitra Kerapatan Mantir Perdamaian Adat desa/ kelurahan, demi membantu kelancaran tugas Damang Kepala Adat di wilayah desa/ kelurahan.
29.Barisan Pertahanan Masyarakat Adat Dayak adalah sub-organisasi Dewan Adat Dayak, Kabupaten, Kecamatan dan desa/ kelurahan yang mempunyai tugas khusus untuk mengawal perjuangan Masyarakat Adat Dayak mempertahankan keberadaannya, membantu tugas Damang dalam menegakkan hukum adat dan mengantisipasi gangguan terhadap kedaulatan Negara Kesatuan
30.Fungsionaris Kelembagaan Adat Dayak adalah Pengurus Dewan Adat Dayak Kabupaten, Pengurus Dewan Adat Dayak Kecamatan, Pengurus Dewan Adat Dayak Desa/ Kelurahan, Damang, Mantir Adat, dan Pengurus serta anggota Barisan Pertahanan Masyarakat Adat Dayak.
31.Pemberdayaan adalah rangkaian upaya aktif agar kondisi dan keberadaan budaya, adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan hukum adat dan lembaga adat dapat lestari dan makin kukuh, sehingga hal itu dapat berperan positif dalam pembangunan daerah sebagai aset nasional dan berguna bagi masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan tingkat kemajuan dan perkembangan zaman.
32.Pelestarian adalah upaya untuk menjaga dan memelihara lembaga adat, nilai-nilai budaya, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang tersimpul di dalam hukum adat Dayak yang bersangkutan, terutama nilai-nilai etika, moral dan adab yang merupakan intinya, sehingga keberadaannya terjaga dan tetap lestari. 8
33.Pengembangan adalah upaya yang terencana, terpadu dan terarah agar lembaga adat, adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan yang tersimpul dalam hukum adat Dayak, dapat tumbuh dan berkembang, sehingga mampu meningkatkan peranannya dalam membangun karakter, mengangkat harkat dan martabat masyarakat adat Dayak, karena tetap mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, peradaban dan budaya bangsa, dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
34.Masyarakat Adat Dayak adalah orang keturunan asli suku Dayak yang berhimpun, berkehidupan dan berbudaya sebagaimana tercermin dalam semua kearifan lokalnya dengan bersandar pada kebiasaan, adat istiadat dan hukum adat dayak.
35.Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga adalah acuan bagi Dewan Adat Dayak Kabupaten dan semua tingkatan dalam berkoordinasi dan bersinergi untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing- masing.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman terhadap pelaksanaan dan jaminan kepastian Kelembagaan Adat Dayak di Kabupaten Seruyan.
(2)Peraturan Daerah ini bertujuan:
1. a.agar Lembaga Adat Dayak mampu mendorong, menunjang dan meningkatkan partisipasi Masyarakat Adat Dayak guna kelancaran penyelenggaraan pemerintahan;
2. b.agar terjaminnya proses pelaksanaan adat istiadat di Kabupaten Seruyan;
3. c.agar terjaminnya proses pelaksanaan pemilihan damang/ mantir kepala adat di wilayah Kabupaten Seruyan;
4. d.agar adanya kontrol terhadap masa jabatan dan tugas Damang/ Mantir Kepala adat;dan
5. e.agar masyarakat Adat Dayak setempat merasa dihargai secara utuh sehingga terpanggil untuk turut serta bertanggung jawab atas rasa keadilan, kesejahteraan dan kedamaian hidup masyarakat dan lingkungannya. 9

BAB III

KELEMBAGAAN ADAT DAYAK

Pasal 3

(1). Dalam rangka fasilitasi, pembinaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat serta nilai sosial budaya adat dayak di masyarakat didirikan Dewan Adat Dayak Kabupaten Seruyan.
(2). Lembaga Kedamangan sebagai salah satu unsur Kelembagaan Adat Dayak yang hidup, tumbuh dan berkembang bersamaan dengan sejarah Masyarakat Adat Dayak Seruyan berkedudukan di ibu kota kecamatan definitif.
(3). Lembaga Kedamangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, bersinergis dan didukung oleh Majelis Adat Dayak Nasional, Dewan Adat Dayak Provinsi, Dewan Adat Dayak Kabupaten, Dewan Adat Dayak Kecamatan dan Dewan Adat Dayak Desa/ Kelurahan.
(4). Kelembagaan Adat Dayak dibentuk dan diposisikan untuk bersinergis secara dinamis dalam mendukung upaya pelestarian, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat adat Dayak beserta semua kearifan lokal.
(5). Pengurus Kelembagaan Adat Dayak pada semua tingkat di wilayah Kabupaten adalah masyarakat Asli Suku Dayak yang dibuktikan dengan identitasnya dan silsilah garis keturunan dari Bapak satu tingkat diatasnya, yaitu kakeknya.

Pasal 4

(1). Kelembagaan Adat Dayak menyelenggarakan tugas dan fungsi secara berjenjang, yakni sebagai berikut:
1. a.Lembaga Adat Dayak Tingkat Kabupaten adalah Dewan Adat Dayak Kabupaten dengan tugas pokok melaksanakan program kerja sebagai tindak lanjut program kerja Dewan Adat Dayak Provinsi, mengiventarisasi secara tertulis tentang hukum-hukum adat dan hak-hak adat masyarakat dayak Kabupaten Seruyan yang dibuat dalam sebuah buku yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan untuk disebar luaskan kepada masyarakat, serta menjalankan fungsi koordinasi dan supervisi terhadap seluruh Dewan Adat Dayak Kecamatan dan lembaga Kedamangan di wilayah Kabupaten Seruyan; 10
2. b.Lembaga-lembaga adat dayak tingkat kecamatan adalah:
  1. 1.Dewan Adat Dayak Kecamatan dengan tugas pokok melaksanakan program kerja sebagai tindak lanjut program kerja dewan Adat Dayak Kabupaten, mengiventarisasi secara tertulis tentang hukum-hukum adat dan hak-hak adat masyarakat dayak kabupaten Seruyan yang diserahkan kepada Dewan Adat Dayak Kabupaten Seruyan untuk dibuat dalam sebuah buku adat dayak Kabupaten Seruyan, serta menjalankan fungsi koordinasi dan supervisi terhadap seluruh Dewan Adat Dayak tingkat Desa/ Kelurahan;dan
  2. 2.Kedamangan yang dipimpin oleh Damang Kepala Adat yang karena jabatannya otomatis sebagai Ketua Kerapatan Mantir/ Let Perdamaian Adat tingkat kecamatan.
3. c.Lembaga-lembaga adat dayak tingkat desa/ kelurahan adalah:
  1. 1.Dewan Adat Dayak Desa/ Kelurahan dengan tugas pokok dan fungsi melaksanakan program kerja Dewan Adat Dayak Kecamatan;dan
  2. 2.Kerapatan Mantir/ Let Perdamaian Adat Desa/ Kelurahan, dengan tugas pokok dan fungsinya membantu tugas dan fungsi Damang Kepala Adat.
(2)Hubungan hirarki dan Bagan Kelembagaan Adat Dayak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PEMBENTUKAN, PENETAPAN DAN PENGUKUHAN LEMBAGA ADAT DAYAK

Pasal 5

(1)Dewan Adat Dayak Kabupaten, Kecamatan dan Desa/ Kelurahan, dibentuk atas dasar kewajiban dalam rangka mendukung peran dan fungsi Damang Kepala Adat guna memperkokoh keberadaan masyarakat adat dayak dengan segala kearifan lokalnya dengan melakukan upaya pelestarian, pengembangan dan pemberdayaan.
(2)Tata cara pembentukan, struktur kepengurusan, sistem koordinasi, tugas pokok dan fungsi Dewan Adat Dayak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan mengacu pada Peraturan Daerah ini. 11
(3)Dewan Adat Dayak Kabupaten dikukuhkan oleh Dewan Adat Dayak Provinsi, Dewan Adat Dayak Kecamatan ditetapkan dan dikukuhkan oleh Dewan Adat Dayak Kabupaten, Dewan Adat Dayak Desa/ Kelurahan oleh Dewan Adat Dayak Kecamatan.

Pasal 6

(1)Pembentukan, pemekaran dan penggabungan lembaga kedamangan ditetapkan oleh Bupati atas pertimbangan Dewan Adat Dayak Kabupaten, dengan memperhatikan permohonan Masyarakat Adat Dayak wilayah Kedamangan bersangkutan.
(2)Pembentukan, pemekaran dan penggabungan lembaga kedamangan oleh masyarakat adat dayak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
1. a.Terdapat kelompok masyarakat adat dayak yang mempunyai kesamaan adat istiadat, kebiasaan- kebiasaan dan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat tersebut
2. b.Memiliki wilayah paling sedikit mencakup 5 (lima) desa/ kelurahan dalam satu Kecamatan atau beberapa kecamatan; dan
3. c.Mempunyai hak-hak adat.
(3)Wilayah Kedamangan tidak terikat dengan wilayah Administrasi Pemerintahan Kecamatan.

BAB V

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI DAMANG KEPALA ADAT

Pasal 7

(1)Damang Kepala Adat berkedudukan di ibu kota Kecamatan sebagai mitra Camat dan mitra Dewan Adat Dayak Kecamatan.
(2)Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Damang kepala Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh Kerapatan Mantir Perdamaian Adat atau Let Adat tingkat kecamatan dan tingkat desa/ kelurahan.
(3)Kerapatan Mantir Perdamaian Adat tingkat desa/ kelurahan merupakan peradilan adat tingkat pertama.
(4)Damang Kepala Adat karena jabatannya, secara otomatis sebagai ketua Kerapatan Mantir Perdamaian Adat tingkat kecamatan atau sebagai peradilan adat tingkat terakhir. 12
(5)Kerapatan Mantir Perdamaian Adat tingkat kecamatan ditetapkan dan dikukuhkan oleh Dewan Adat Dayak kabupaten, sedangkan Kerapatan Mantir Perdamaian Adat tingkat desa/ kelurahan ditetapkan dan dikukuhkan oleh Damang bersama-sama dengan Dewan Adat Dayak kecamatan.
(6)Untuk mendukung kelancaran dan ketertiban administrasi, Damang Kepala Adat dibantu oleh seorang sekretaris.
(7)Damang/ Mantir Kepala Adat berkedudukan sebagai mitra Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa.

Pasal 8

Damang Kepala Adat bertugas:

a.menegakkan hukum adat dan menjaga wibawa Lembaga Adat Kedamangan;
b.melindungi dan membela hak-hak tradisional dan konstitusional masyarakat adat dan nilai-nilai Sosial Budaya Dayak untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan Masyarakat Dayak;
c.mengadakan usaha-usaha penemuan, pengumpulan dan pengelolaan bahan-bahan serta data Adat dan Budaya Dayak yang terdapat di daerah yang serasi dengan hukum dan Adat Istiadat Dayak;
d.membuat dan/atau mengiventarisasi secara tertulis aturan-aturan dan/atau hukum-hukum adat serta hak-hak adat Masyarakat Dayak Kabupaten Seruyan dalam sebuah buku adat, yang disahkan dan disebar luaskan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan;
e.membantu kelancaran pelaksanaan eksekusi dalam perkara perdata yang mempunyai kekuatan hukum tetap, apabila diminta oleh pejabat yang berwenang;
f.menyelesaikan dengan damai perselisihan dan atau pelanggaran adat, dimungkinkan juga masalah-masalah yang termasuk dalam perkara pidana ringan, sebagaimana lazimnya menurut hukum adat yang berlaku;
g.berusaha untuk menyelesaikan dengan cara damai jika terdapat perselisihan intern suku dan antara satu suku dengan suku lain yang berada di wilayahnya;
h.memberikan pertimbangan baik diminta maupun tidak diminta kepada pemerintah daerah tentang masalah yang berhubungan dengan tugasnya;
i.memelihara, mengembangkan dan menggali kesenian dan kebudayaan asli daerah serta memelihara benda-benda dan tempat-tempat bersejarah warisan nenek moyang;
j.menghimpun dan mendayagunakan potensi adat istiadat untuk membantu penyelenggaraan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan di segala bidang, terutama bidang adat istiadat, kebiasaan- kebiasaan dan hukum adat; 13
k.mengukuhkan secara adat terhadap seseorang, tokoh, pejabat publik atau pejabat lainnya apabila diminta oleh masyarakat adat setempat, sebagai bentuk penghormatan adat;
l.dapat memberikan kedudukan hukum menurut hukum adat terhadap hal-hal yang menyangkut adanya persengketaan atau perkara perdata adat jika diminta oleh pihak yang berkepentingan;
m.menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan nilai-nilai adat Dayak, dalam rangka memperkaya, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan nasional pada umumnya dan kebudayaan Dayak pada khususnya;
n.mengelola hak-hak adat, harta kekayaan adat atau harta kekayaan Kedamangan untuk mempertahankan bahkan meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat ke arah yang lebih baik;
o.menetapkan besarnya uang meja, uang sidang, uang komisi, uang jalan, dan lap tunggal dalam rangka pelayanan/ penyelesaian kasus dan atau sengketa oleh Kerapatan Mantir Perdamaian Adat, baik tingkat kecamatan maupun tingkat desa/ kelurahan; dan
p.mendorong upaya agar nilai-nilai budaya ditengah masyarakat adat Dayak dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari serta menjaga agar dapat dan tetap dijadikan muatan lokal di sekolah-sekolah dari tingkat SD/ sederajat, SMP/ sederajat, SMA/ SMK sederajat, dan perguruan tinggi.

Pasal 9

(1)Fungsi Damang Kepala Adat adalah:
1. a.mengurus, melestarikan, memberdayakan dan mengembangkan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan, hukum adat dan lembaga kedamangan yang dipimpinnya;
2. b.menegakkan hukum adat dengan menangani kasus dan atau sengketa berdasarkan hukum adat dan merupakan peradilan adat tingkat terakhir; dan
3. c.sebagai penengah dan pendamai atas sengketa yang timbul dalam masyarakat berdasarkan hukum adat.
(2)Selain fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Damang Kepala Adat juga mempunyai fungsi selaku inisiator untuk membawa penyelesaian terakhir sengketa antara para Damang terkait tugas dan fungsinya kepada Dewan Adat Dayak Kabupaten.

BAB VI

HAK, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Pasal 10

(1)Damang Kepala Adat mempunyai hak dan wewenang sebagai berikut: 14
1. a.terlibat dalam perencanaan pembangunan daerah;
2. b.mewakili masyarakat adat keluar, dalam hal menyangkut kepentingan yang mempengaruhi adat istiadat;
3. c.menganugerahkan gelar adat kepada seseorang atas prestasi dan jasa-jasanya yang telah berbuat untuk mengangkat harkat dan martabat Masyarakat Adat Dayak, dengan pertimbangan dan persetujuan seluruh mantir adat kecamatan, desa/ kelurahan di wilayahnya;
4. d.mengelola hak-hak adat dan/atau harta kekayaan Kedamangan untuk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat adat ke arah yang lebih layak dan lebih baik;
5. e.menyelesaikan perselisihan yang menyangkut adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan hak-hak adat Masyarakat Adat Dayak;
6. f.menetapkan Peraturan Damang;
7. g.membuat surat keputusan tentang sengketa yang sudah diselesaikan secara adat atau mengesahkan surat pernyataan dan atau perjanjian tentang pemenuhan jalan adat atau peraturan adat/ mahar tentang perkawinan adat;
8. h.melakukan upaya-upaya usaha kerjasama yang bermanfaat dengan semua golongan masyarakat lainnya dan pemerintah daerah untuk kepentingan Masyarakat Adat Dayak;
9. i.mengeluarkan surat keterangan tanah adat atau surat-surat pengakuan tanah adat dan atau surat hak-hak adat diatas tanah baik milik perorangan maupun milik bersama setelah mengadakan penelitian terhadap tanah adat serta berkoordinasi dengan Kepala Desa/ Lurah dan Pemerintah Daerah; dan
10. j.melaksanakan perkawinan secara adat, menerbitkan surat keterangan perkawinan secara adat, mengesahkan surat perjanjian perkawinan secara adat, mengeluarkan surat keterangan perceraian secara adat dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan hukum adat sepanjang diminta oleh pihak-pihak berkepentingan.
(2)Damang Kepala Adat berkewajiban untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
1. a.menyusun program kerja tahunan, dan disampaikan secara berjenjang kepada Dewan Adat Dayak Kabupaten dan Pemerintah Daerah;
2. b.membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan terutama dalam pemanfaatan hak-hak adat dan harta kekayaan kedamangan dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat adat setempat; 15
3. c.ikut memelihara stabilitas daerah dan nasional yang sehat dan dinamis yang dapat memberikan peluang yang luas kepada aparat pemerintah daerah terutama Pemerintah kecamatan dan desa/ kelurahan dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, pelaksanaan pembangunan yang lebih berkualitas dan pembinaan masyarakat yang adil dan demokratis;
4. d.melaporkan secara periodik 6 setiap (enam) bulan sekali, dan atau sewaktu-waktu diperlukan terhadap permasalahan adat, surat-surat keterangan adat yang dikeluarkan disampaikan kepada kelembagaan adat secara berjenjang dan kepada Pemerintah Daerah;
5. e.menyusun buku hukum adat di wilayahnya;
6. f.ikut menciptakan suasana yang tetap dapat menjamin terpeliharanya semboyan Bhineka Tunggal Ika dalam masyarakat di wilayahnya;
7. g.mengawasi dan mengantisipasi budaya luar yang dipandang negatif dan dapat mengancam keberadaan adat dan budaya Dayak;
8. h.selalu mengingatkan dan mendorong agar seluruh warga masyarakat adat Dayak ikut bertanggung jawab dalam menjaga, melestarikan, mengembangkan dan membudayakan falsafah hidup “Budaya Huma Betang atau Belom Bahadat”; dan
9. i.membantu pemerintah daerah dalam penyelesaian konflik diluar adat sepanjang ada permintaan dari pemerintah daerah.
(3)Tata cara penyusunan program kerja tahunan dan laporan periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf d diatur dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks96PDFHirarki

Memuat teks peraturan…