DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Seruyan Nomor 6 Tahun 2021

Nomor: 6
Tahun: 2021
Ditetapkan: 28 Januari 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 134

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Seruyan

regulasi_utama

Ringkasan

Tentang Badan Permusyawaratan Desa

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa;

1.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tam bah an Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 4 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tentang Republik '""" v 2 Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Sadan Permusyawaratan Desa (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69); V 3 Dengan Penetujuan Benama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERUYAl'f dan BUPATISERUYAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERMUSYAWARATAN DESA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Seruyan. BADAl'f
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Seruyan.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan.
6.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan V 4
7.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11.Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
12.Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13.Forum musyawarah Perwakilan adalah forum musyawarah yang dihadiri perwakilan-perwakilan secara teritorial dengan menjamin keterwakilan perempuan untuk pengisian keanggotaan BPD.
14.Panitia adalah panitia yang ditetapkan oleh Kepala Desa untuk memfasilitasi seluruh rangkaian proses pengisian keanggotaan BPD.
15.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
16.Peraturan Desa adalah peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
17.Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya di singkat LKPPD adalah Laporan Keterangan Penyelenggaraan pemerintahan Desa yang di sampaikan oleh kepala desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran. v 5 BABU MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Maksud pengaturan BPD dalam Peraturan Daerah ini untuk:

a.memberikan kepastian hukum terhadap BPD sebagai lembaga di Desa yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Desa; dan
b.melaksanakan Ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Sadan Permusyawaratan Desa.

Pasal 3

Tujuan pengaturan BPD dalam Peraturan Daerah ini untuk:

a.mempertegas peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
b.mendorong BPD agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
c.mendorong BPD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di desa.

BAB III

KEANGGOTAAN

Pasal 4

(1)Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara langsung atau musyawarah perwakilan;
(2)Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah dalam desa seperti wilayah dusun, RW, atau RT.
(1)Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
(2)Penetapan Jumlah Anggota BPD Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan keuangan desa.
(3)Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan sebagai berikut: V 6
1. a.jumlah penduduk sampai dengan 1.000 jiwa, berjumlah 5 orang anggota;
2. b.jumlah penduduk lebih dari 1.001 jiwa sampai dengan 2.000 jiwa, berjumlah 7 orang anggota; dan
3. c.jumlah penduduk lebih dari 2.001 jiwa, berjumlah 9 orang anggota. Baglan Ketlga Syarat Caton Anggota BPD

Pasal 6

(1)Persyaratan calon anggota BPD adalah:
1. a.warga Negara Republik Indonesia;
2. b.berta.kwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. c.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
4. d.berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pemah menikah pada saat mendaftar;
5. e.berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
6. f.bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
7. g.bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
8. h.mengenal desa dan dikenal oleh masyarakat di desa;
9. i.terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat;
10. j.tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
11. k.tidak pemah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau Iebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pemah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang; I. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
12. m.sehat jasmani dan rohani;
13. n.menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara Iain riwayat pendidikan dan pekerjaan;
14. o.tidak pemah menjabat sebagai anggota BPD selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik Secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut;
15. p.bagi PNS/ CPNS, atau Pegawai Pemerintah Tidak Tetap wajib mendapat persetujuan tertulis dari atasan langsung; dan
16. q.Tidak pemah di hukum karena melanggar larangan dan hukum adat yang dibuktikan dengan surat keterangan dari DAMANG kepala adat setempat. ---- 7
17. r.Tidak memakai narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan bebas narkoba dari rumah sakit pemerintah.
(2)Kelengkapan persyaratan sebagaimana climaksud pada ayat (1), meliputi: a swat pemyataan ketaqwaan temadap Tuhan Yang Maha Esa.;
1. b.mengisi fonnulir pendaftaran bakal calon anggota BPD yang ditandatangani diatas materai Rp6000,-;
2. c.Surat pemyataan setia kepada Pancasila sebagai Dasar Neg;ua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita ProkJamasi 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesa.tuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
3. d.surat pemyataan tentang kesediaan menjadi calon anggota BPD;
4. e.Fotokopi ljamh yang dilegalisir oleh pejabat yang beiwenang;
5. f.Fotokopi Ka.rtu Tonda Penduduk (KTP);
6. g.Surat keterangan sehat rohani clan jasmani dari Dokter Pemerintah;
7. h.Surat Pemyataan Mengenal Desa Setempat clan dikenal oleh masyarakat didesa setempat;
8. i.Surat keterangan berkelakuan bail< yang chbuktikan dengan surat ket:erangan catatan kepolisian;
9. j.Surat pemyataan tidak pemah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan. yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon; k surat keterangan tidak sedang dicabut hak memilih/ dipilih berdasarkan keputusan pengadilan yang te1ah berkekuatan hukum tetap, dari Pen.gadilan Negeri yangwilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;
  1. 1.swat bebas narkoba yang dilampiri dengan basil tes narkoba dari rumah sakit pemerintah;
10. m.daftar riwayat hidup calon, chbuat clan ditandatangani oleh calon;
11. n.surat pemyataan belum pemah menjaba.t sebagai anggota BPD seJama 3 (tiga) kali masajabatan;
12. o.pas foto calon ukuran 4 cm x 6 cm berwama clan hitam putih masing-masing 4 (empa.t) lembar; clan
13. p.Surat Keterangan Tidak Pernah dihukum karena melanggar larangan clan hukum adat dari DAMANG Kepa1a ada.t Setempat
14. q.Surat persetujuan tertulis dari atasan langsung bagi PNS/ CPNS atau pegawai pemerintah tidak tetap.
(1)Pengisian anggota BPD dilaksanakan oleh panitia yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa. /~~~ u 8
(2)Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 11 (sebelas) orang yang terdiri atas unsur Perangkat Desa paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang.
(3)Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan wakil dari wilayah pemilihan. Pasa18 ( 1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
(2)Bakal calon anggota BPD yang memenuhi syarat ditetapkan sebagai calon anggota BPD.
(3)Pemilihan calon anggota BPD dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.

Pasal 9

(1)Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), mempunyai tugas:
1. a.Membuat dan menetapkan tata tertib pelaksanaan pengisian anggota BPD;
2. b.Menetapkan wilayah pemilihan dan menetapkan jumlah calon anggota BPD yang mewakili wilayah;
3. c.Melaksanakan sosialisasi pengisian anggota BPD;
4. d.membuat jadwal tahapan proses pengisian anggota BPD;
5. e.mengajukan besarnya biaya pelaksanaan pengisian keanggotan BPD kepada kepala desa;
6. f.mengumukan pembukaan pendaftaran bakal calon anggota BPD;
7. g.menerima berkas usulan bakal calon anggota BPD dari masing-masing wilayah pemilihan;
8. h.melakukan pemeriksaan berkas persyaratan bakal calon anggota BPD;
  1. 1.menetapkan bakal calon anghota BPD yang memenuhi syarat menjadi calon;
9. j.mempersiapkan pelaksanaan mekanisme pemilihan anggota BPD, pemilhan atau musyawarah perwakilan;
10. k.membuat berita acara penetapan basil pengisian anggota BPD; dan
  1. 1.menyampaikan dan mengusulkan calon anggota BPD terpilih kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon anggota BPD ditetapkan oleh panitia, untuk disampaikan kepada Bupati Melalui Camat, untuk diresmikan oleh Bupati.
(2)Dalam melaksanakan tugasnya, panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggungjawab kepada Kepala Desa. u 9

Pasal 10

(1)Panitia menerima berkas pendaftaran bakal calon anggota BPD dari masing-masing wilayah dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari dan membuat berita acara terima berkas.
(2)Panitia melakukan pemeriksaan berkas persyaratan bakal calon paling lama 7 (tujuh) hari.
(3)Berkas persyaratan bakal calon yang belum lengkap dan memenuhi persyaratan dikembalikan untuk diperbaiki paling lama 3 (tiga) hari kerja Sejak diserahkan ke bakal calon.
(4)Apabila bakal calon yang diusulkan dari sebuah wilayah pemilihan tidak ada yang memenuhi persyaratan, panitia mengembalikan usulan yang dimaksud untuk diganti dengan bakal calon lain yang memenuhi syarat dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.
(5)Bakal calon anggota BPD yang memenuhi syarat ditetapkan sebagai calon anggota BPD. BABIV MEKANISME PEMILIHAN
(1)Pengisian keanggotaan BPD dilakukan melalui:
1. a.Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah; dan
2. b.Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan.
(2)Mekanisme pemilihan dilakukan dengan:
1. a.Pemilihan langsung; dan
2. b.Musyawarah perwakilan.
(3)Mekanisme pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh panitia.

Pasal 12

(1)Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) huruf a dilakukan untuk memilih calon anggota BPD dari unsur wakil wilayah pemilihan dalam desa.
(2)Jumlah anggota BPD dari masing-masing wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara proporsional dengan mempertimbangkan jumlah penduduk. u 10

Pasal 13

(1)Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat
(1)huruf b dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPD.
(2)Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan warga desa yang memenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan.
(3)Pemilihan Unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perempuan warga desa yang memiliki hak pilih yang telah ditetapkan panitia.

Pasal 14

(1)Jumlah wilayah pemilihan ditentukan dengan memperhatikan jumlah RT, RW, Dusun dan unsur keragaman masyarakat.
(2)Jumlah wilayah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala desa sebelum panitia pemilihan terbentuk.

Pasal 15

(1)Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses pemilihan langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) huruf a, Pemilihan anggota BPD dari wakil wilayah dilakukan oleh penduduk desa di masing-masing wilayah pemilihan yang memiliki hale pilih.
(2)Calon anggota BPD terpilih adalah calon anggota BPD dengan suara terbanyak.

Pasal 16

Masyarakat yang mempunyai hak pilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) harus terdaftar dalam daftar pemilih yang ditetapkan panitia.

Isi peraturan

Teks134PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa;

1.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tam bah an Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 4 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tentang Republik '""" v 2 Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Sadan Permusyawaratan Desa (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69); V 3 Dengan Penetujuan Benama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERUYAl'f dan BUPATISERUYAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERMUSYAWARATAN DESA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Seruyan. BADAl'f
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Seruyan.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan.
6.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan V 4
7.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11.Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
12.Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13.Forum musyawarah Perwakilan adalah forum musyawarah yang dihadiri perwakilan-perwakilan secara teritorial dengan menjamin keterwakilan perempuan untuk pengisian keanggotaan BPD.
14.Panitia adalah panitia yang ditetapkan oleh Kepala Desa untuk memfasilitasi seluruh rangkaian proses pengisian keanggotaan BPD.
15.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
16.Peraturan Desa adalah peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
17.Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya di singkat LKPPD adalah Laporan Keterangan Penyelenggaraan pemerintahan Desa yang di sampaikan oleh kepala desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran. v 5 BABU MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Maksud pengaturan BPD dalam Peraturan Daerah ini untuk:

a.memberikan kepastian hukum terhadap BPD sebagai lembaga di Desa yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Desa; dan
b.melaksanakan Ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Sadan Permusyawaratan Desa.

Pasal 3

Tujuan pengaturan BPD dalam Peraturan Daerah ini untuk:

a.mempertegas peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
b.mendorong BPD agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
c.mendorong BPD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di desa.

BAB III

KEANGGOTAAN

Pasal 4

(1)Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara langsung atau musyawarah perwakilan;
(2)Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah dalam desa seperti wilayah dusun, RW, atau RT.
(1)Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
(2)Penetapan Jumlah Anggota BPD Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan keuangan desa.
(3)Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan sebagai berikut: V 6
1. a.jumlah penduduk sampai dengan 1.000 jiwa, berjumlah 5 orang anggota;
2. b.jumlah penduduk lebih dari 1.001 jiwa sampai dengan 2.000 jiwa, berjumlah 7 orang anggota; dan
3. c.jumlah penduduk lebih dari 2.001 jiwa, berjumlah 9 orang anggota. Baglan Ketlga Syarat Caton Anggota BPD

Pasal 6

(1)Persyaratan calon anggota BPD adalah:
1. a.warga Negara Republik Indonesia;
2. b.berta.kwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. c.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
4. d.berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pemah menikah pada saat mendaftar;
5. e.berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
6. f.bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
7. g.bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
8. h.mengenal desa dan dikenal oleh masyarakat di desa;
9. i.terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat;
10. j.tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
11. k.tidak pemah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau Iebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pemah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang; I. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
12. m.sehat jasmani dan rohani;
13. n.menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara Iain riwayat pendidikan dan pekerjaan;
14. o.tidak pemah menjabat sebagai anggota BPD selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik Secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut;
15. p.bagi PNS/ CPNS, atau Pegawai Pemerintah Tidak Tetap wajib mendapat persetujuan tertulis dari atasan langsung; dan
16. q.Tidak pemah di hukum karena melanggar larangan dan hukum adat yang dibuktikan dengan surat keterangan dari DAMANG kepala adat setempat. ---- 7
17. r.Tidak memakai narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan bebas narkoba dari rumah sakit pemerintah.
(2)Kelengkapan persyaratan sebagaimana climaksud pada ayat (1), meliputi: a swat pemyataan ketaqwaan temadap Tuhan Yang Maha Esa.;
1. b.mengisi fonnulir pendaftaran bakal calon anggota BPD yang ditandatangani diatas materai Rp6000,-;
2. c.Surat pemyataan setia kepada Pancasila sebagai Dasar Neg;ua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita ProkJamasi 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesa.tuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
3. d.surat pemyataan tentang kesediaan menjadi calon anggota BPD;
4. e.Fotokopi ljamh yang dilegalisir oleh pejabat yang beiwenang;
5. f.Fotokopi Ka.rtu Tonda Penduduk (KTP);
6. g.Surat keterangan sehat rohani clan jasmani dari Dokter Pemerintah;
7. h.Surat Pemyataan Mengenal Desa Setempat clan dikenal oleh masyarakat didesa setempat;
8. i.Surat keterangan berkelakuan bail< yang chbuktikan dengan surat ket:erangan catatan kepolisian;
9. j.Surat pemyataan tidak pemah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan. yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon; k surat keterangan tidak sedang dicabut hak memilih/ dipilih berdasarkan keputusan pengadilan yang te1ah berkekuatan hukum tetap, dari Pen.gadilan Negeri yangwilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;
  1. 1.swat bebas narkoba yang dilampiri dengan basil tes narkoba dari rumah sakit pemerintah;
10. m.daftar riwayat hidup calon, chbuat clan ditandatangani oleh calon;
11. n.surat pemyataan belum pemah menjaba.t sebagai anggota BPD seJama 3 (tiga) kali masajabatan;
12. o.pas foto calon ukuran 4 cm x 6 cm berwama clan hitam putih masing-masing 4 (empa.t) lembar; clan
13. p.Surat Keterangan Tidak Pernah dihukum karena melanggar larangan clan hukum adat dari DAMANG Kepa1a ada.t Setempat
14. q.Surat persetujuan tertulis dari atasan langsung bagi PNS/ CPNS atau pegawai pemerintah tidak tetap.
(1)Pengisian anggota BPD dilaksanakan oleh panitia yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa. /~~~ u 8
(2)Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 11 (sebelas) orang yang terdiri atas unsur Perangkat Desa paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang.
(3)Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan wakil dari wilayah pemilihan. Pasa18 ( 1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
(2)Bakal calon anggota BPD yang memenuhi syarat ditetapkan sebagai calon anggota BPD.
(3)Pemilihan calon anggota BPD dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.

Pasal 9

(1)Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), mempunyai tugas:
1. a.Membuat dan menetapkan tata tertib pelaksanaan pengisian anggota BPD;
2. b.Menetapkan wilayah pemilihan dan menetapkan jumlah calon anggota BPD yang mewakili wilayah;
3. c.Melaksanakan sosialisasi pengisian anggota BPD;
4. d.membuat jadwal tahapan proses pengisian anggota BPD;
5. e.mengajukan besarnya biaya pelaksanaan pengisian keanggotan BPD kepada kepala desa;
6. f.mengumukan pembukaan pendaftaran bakal calon anggota BPD;
7. g.menerima berkas usulan bakal calon anggota BPD dari masing-masing wilayah pemilihan;
8. h.melakukan pemeriksaan berkas persyaratan bakal calon anggota BPD;
  1. 1.menetapkan bakal calon anghota BPD yang memenuhi syarat menjadi calon;
9. j.mempersiapkan pelaksanaan mekanisme pemilihan anggota BPD, pemilhan atau musyawarah perwakilan;
10. k.membuat berita acara penetapan basil pengisian anggota BPD; dan
  1. 1.menyampaikan dan mengusulkan calon anggota BPD terpilih kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon anggota BPD ditetapkan oleh panitia, untuk disampaikan kepada Bupati Melalui Camat, untuk diresmikan oleh Bupati.
(2)Dalam melaksanakan tugasnya, panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggungjawab kepada Kepala Desa. u 9

Pasal 10

(1)Panitia menerima berkas pendaftaran bakal calon anggota BPD dari masing-masing wilayah dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari dan membuat berita acara terima berkas.
(2)Panitia melakukan pemeriksaan berkas persyaratan bakal calon paling lama 7 (tujuh) hari.
(3)Berkas persyaratan bakal calon yang belum lengkap dan memenuhi persyaratan dikembalikan untuk diperbaiki paling lama 3 (tiga) hari kerja Sejak diserahkan ke bakal calon.
(4)Apabila bakal calon yang diusulkan dari sebuah wilayah pemilihan tidak ada yang memenuhi persyaratan, panitia mengembalikan usulan yang dimaksud untuk diganti dengan bakal calon lain yang memenuhi syarat dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.
(5)Bakal calon anggota BPD yang memenuhi syarat ditetapkan sebagai calon anggota BPD. BABIV MEKANISME PEMILIHAN
(1)Pengisian keanggotaan BPD dilakukan melalui:
1. a.Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah; dan
2. b.Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan.
(2)Mekanisme pemilihan dilakukan dengan:
1. a.Pemilihan langsung; dan
2. b.Musyawarah perwakilan.
(3)Mekanisme pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh panitia.

Pasal 12

(1)Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) huruf a dilakukan untuk memilih calon anggota BPD dari unsur wakil wilayah pemilihan dalam desa.
(2)Jumlah anggota BPD dari masing-masing wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara proporsional dengan mempertimbangkan jumlah penduduk. u 10

Pasal 13

(1)Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat
(1)huruf b dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPD.
(2)Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan warga desa yang memenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan.
(3)Pemilihan Unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perempuan warga desa yang memiliki hak pilih yang telah ditetapkan panitia.

Pasal 14

(1)Jumlah wilayah pemilihan ditentukan dengan memperhatikan jumlah RT, RW, Dusun dan unsur keragaman masyarakat.
(2)Jumlah wilayah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala desa sebelum panitia pemilihan terbentuk.

Pasal 15

(1)Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses pemilihan langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) huruf a, Pemilihan anggota BPD dari wakil wilayah dilakukan oleh penduduk desa di masing-masing wilayah pemilihan yang memiliki hale pilih.
(2)Calon anggota BPD terpilih adalah calon anggota BPD dengan suara terbanyak.

Pasal 16

Masyarakat yang mempunyai hak pilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) harus terdaftar dalam daftar pemilih yang ditetapkan panitia.