DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Seruyan Nomor 7 Tahun 2021

Nomor: 7
Tahun: 2021
Ditetapkan: 10 Mei 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 66

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Seruyan

regulasi_utama

Ringkasan

1. Penyelenggaraan kearsipan; 2. Pengelolaan Arsip Dinamis; 3. Autentikasi; 4. Pengawasan dan Evaluasi.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan kebijakan Penyelenggaraan Kearsipan, meliputi:

a.pembinaan;
b.pengelolaan Arsip;
c.Penyelenggaraan Sistem Kearsipan;
d.organisasi Kearsipan;
e.pengembangan Sumber Daya Manusia;
f.prasarana dan sarana;
g.perlindungan dan penyelamatan Arsip;
h.sosialisasi Kearsipan;
i.kerja sama; dan
j.pendanaan. Baglan Kedua Pembinaan Pasa18

(1)Pembinaan Kearsipan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dilakukan oleh Lembaga Kearsipan terhadap Pencipta Arsip di lingkungan Pemerintah Daerah. 9
(2)Pembinaan Kearsipan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.koordinasi penyelenggaraan Kearsipan;
2. b.penyusunan pedoman Kearsipan;
3. c.pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan Kearsipan;
4. d.sosialisasi Kearsipan;
5. e.pendidikan dan pelatihan Kearsipan; dan
6. f.perencanaan, pemantauan dan evaluasi. Baglan Ketlga Pengelolaan Arslp Pasa19
(1)Pengelolaan Kearsipan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dilakukan terhadap Arsip Dinamis dan Arsip Statis.
(2)Pengelolaan Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: ·
1. a.Arsip vital;
2. b.Arsip aktif; C. Arsip inaktif.
(3)Pengelola Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab Pencipta Arsip.
(4)Pengelola Arsip Statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab Lembaga Kearsipan. Baglan Keempat Penyelenggaraan Slstem Kearslpan

Pasal 10

(1)Penyelenggaraan Kearsipan di Daerah dilakukan dalam suatu sistem Kearsipan.
(2)Bupati sesuai kewenangannya bertanggung jawab menyelenggarakan sistem Kearsipan di Daerah.

Pasal 11

(1)Lembaga Kearsipan menyelenggarakan Kearsipan yang komprehensif dan terpadu melalui SKD untuk menjaga autentisitas dan keutuhan Arsip.
(2)SKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk Pengelolaan Arsip Dinamis dan Pengelolaan Arsip Statis. 10 Pasal 12 SKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berlungsi untuk:
1. a.mengidentifikasi keberadaan Arsip yang memiliki keterkaitan informasi disemua organisasi Kearsipan;
2. b.menghubungkan keterkaitan Arsip sebagai satu keutuhan informasi; dan
3. c.menjamin ketersediaan Arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya.

Pasal 13

(1)Organisasi Kearsipan terdiri atas:
1. a.unit Kearsipan pada Pencipta Arsip; dan
2. b.Lembaga Kearsipan.
(2)PD dan BUMD berkewajiban membentuk unit Kearsipan.
(3)Unit Kearsipan pada Pencipta Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memiliki fungsi:
1. a.pengelolaan Arsip Inaktif dari unit pengolah dilingkungannya;
2. b.pengolahan Arsip dan penyajian Arsip menjadi informasi;
3. c.pemusnahan Arsip di lingkungan lembaganya;
4. d.penyerahan Arsip Statis oleh pimpinan Pencipta Arsip kepada Lembaga Kearsipan; dan
5. e.pembinaan dan pengevaluasian dalam rangka Penyelenggaraan Kearsipan di lingkungannya.
(4)Unit Kearsipan pada Pemerintah Daerah berada di lingkungan PD dan penyelenggara Pemerintahan Daerah memiliki tugas:
1. a.melaksanakan Pengelolaan Arsip Inaktif dari unit pengolah PD dan penyelenggara Pemerintahan Daerah;
2. b.melaksanakan pemusnahan Arsip dari lingkungan PD dan penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. c.mempersiapkan penyerahan Arsip Statis oleh pimpinan PD dan penyelenggara Pemerintahan Daerah kepada Arsip Daerah; dan
4. d.melaksanakan pembinaan dan evaluasi dalam rangka Penyelenggaraan Kearsipan di lingkungannya.
(5)Lembaga Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berkewajiban melaksanakan Pengelolaan Arsip Statis yang diterima dari:
1. a.PD dan penyelenggara Pemerintahan Daerah;
2. b.desa atau yang disebut dengan nama lain;
3. c.perusahaan;
4. d.organisasi politik;
5. e.organisasi kemasyarakatan; dan
6. f.perseorangan. 11
(6)Pengelolaan Arsip Inaktif yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun yang berasal dari PD.

Pasal 14

(1)Pengembangan SDM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, terdiri atas Arsiparis dan SDM yang memiliki kompetensi dan profesionalitas di bidang Kearsipan.
(2)Dalam hal Lembaga Kearsipan atau Unit Kearsipan belum memiliki Arsiparis maka pengelola Arsip Daerah dapat dilaksanakan oleh pengelola Arsip atau fungsional umum di bidang Kearsipan.
(3)Pemerintah Daerah melaksanakan pengembangan SDM Kearsipan, melalui:
1. a.usulan pengadaan Arsiparis;
2. b.pengembangan kompetensi dan profesionalitas dibidang Kearsipan;
3. c.penyediaan makanan daya tahan tubuh dan tunjangan profesi untuk sumber daya Kearsipan.

Pasal 15

Pemerintah Daerah mengembangkan prasarana dan sarana Kearsipan dengan mengatur standar kualitas dan spesifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

(1)Pencipta Arsip dan Lembaga Kearsipan menyediakan prasarana dan sarana Kearsipan sesuai dengan standar Kearsipan untuk Pengelolaan Arsip Dinamis dan Arsip Statis.
(2)Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.gedung;
2. b.ruangan; dan
3. c.peralatan.
(3)Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan pengaturan lokasi, kontruksi, tata ruangan gedung, dan ruangan penyimpanan Arsip serta spesiftkasi peralatan pengelolaan Arsip. 12 Baglan Kedelapan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip

Pasal 17

(1)Arsip yang tercipta dari kegiatan PD dan kegiatan yang menggunakan sumber dana APBD dinyatakan sebagai Arsip milik Daerah.
(2)Setiap orang dilarang menguasai dan/ atau memiliki Arsip milik Daerah untuk kepentingan sendiri atau orang lain yang tidak berhak.
(3)Arsip milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah arsip yang autentik, utuh dan terpercaya.

Pasal 18

(1)Pemerintah Daerah menyelenggarakan perlindungan dan penyelamatan Arsip terhadap Arsip yang keberadaannya di dalam maupun di luar wilayah Daerah, sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bemegara untuk kepentingan negara dan pemerintahan.
(2)Pemerintah Daerah secara khusus memberikan perlindungan dan penyelamatan Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan kependudukan, kewilayahan, kepulauan, perbatasan, perjanjian intemasional, kontrak karya dan masalah-masalah Pemerintah Daerah yang strategis.
(3)Pemerintah Daerah menyelenggarakan perlindungan dan penyelamatan Arsip akibat bencana yang tidak dinyatakan sebagai bencana nasional.
(4)Perlindungan dan penyelamatan Arsip dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Pencipta Arsip dan pihak terkait.
(5)Perlindungan dan penyelamatan Arsip akibat bencana yang tidak dinyatakan sebagai bencana nasional dilaksanakan oleh Pencipta Arsip dan/ atau Lembaga Kearsipan yang berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pasal 19

(1)Dalam hal terjadi penggabungan dan/atau pembubaran suatu PD, Pemerintah Daerah mengambil tindakan untuk melakukan upaya tindakan untuk melakukan upaya penyelamatan Arsip dari PD tersebut.
(2)Upaya penyelamatan Arsip dari PD sebagai akibat penggabungan dan/ atau pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Lembaga Kearsipan sesuai dengan ruang lingkup fungsi dan tugas 13
(1)Lembaga Kearsipan menggiatkan sosialisasi Kearsipan dalam mewujudkan masyarakat sadar Arsip.
(2)Sosialisasi Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, bimbingan dan penyuluhan serta melalui penggunaan berbagai sarana media komunikasi dan informasi.
(3)Sosialisasi Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Pencipta Arsip.
(4)Lembaga Kearsipan menyediakan layanan informasi Arsip, konsultasi dan bimbingan bagi pengelolaan Arsip masyarakat.
(1)Lembaga Kearsipan dapat mengadakan kerja sama dengan Pencipta Arsip.
(2)Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
1. a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD;
2. b.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pasal 23

(1)Pendanaan perlindungan dan penyelamatan Arsip akibat bencana yang terjadi di Daerah yang tidak dinyatakan sebagai bencana nasional menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
(2)Pendanaan dalam rangka perlindungan dan penyelamatan Arsip akibat bencana menjadi tanggung jawab Lembaga Kearsipan dan Pecipta Arsip.
(3)Pendanaa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pencengahan bencana, penyelamatan dan pemulihan akibat bencana. 14 Pasa124 Arsip Daerah mengalokasikan pendanaan untuk penghargaan dan/ atau imbalan kepada anggota masyarakat atau lembaga yang berperan serta dalam kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip. BABIV PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS Baglan Kesatu Umum Pasa125
(1)Pemerintah Daerah dan BUMD berkewajiban melaksanakan pengelolaan Arsip Dinamis.
(2)Perusahaan dan Peguruan Tinggi Swasta yang kegiatannya dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berkewajiban melaksanakan Pengelolaan Arsip Dinamis.
(3)Pihak ketiga yang menerima pekerjaan berdasarkan perjanjian kerja dengan Pemerintah Daerah serta BUMD sebagai pemberi kerja berkewajiaban melaksanakan Pengelolaan Arsip Dinamis.
(4)Pengelolaan arsip Dinamis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksakan untuk menjamin ketersediaan Arsip dalam Penyelenggaraan Kearsipan sebagai bahan akuntabilitas kinerja dan alat bukti yang sah berdasarkan suatu sistem yang memenuhi persyaratan:
1. a.Andal;
2. b.Sistematis; C. Utuh;
3. d.Menyeluruh; dan
4. e.Sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria. Pasa126 ( 1) Pengelolaan Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 meliputi:
5. a.penciptaan Arsip;
6. b.penggunaan Arsip;
7. c.pemeliharaan Arsip; dan
8. d.penyusutan Arsip.
(2)Pengelolaan Arsip Dinamis pada Pemerintah Daerah dan BUMD dilaksanakan dalam suatu sistem Kearsipan nasional. 15 Baglan Kedua Pelaksanaan Pengelolaan Arsip Dinamis
(1)Penciptaan Arsip sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (1) huruf a, meliputi kegiatan:
1. a.pembuatan Arsip; dan
2. b.penerimaan Arsip.
(2)Pembuatan dan penerimaan Arsip sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan berdasarkan tata naskah dinas, klasifikasi Arsip, serta sistem klasifikasi keamanan dan akses Arsip. Pasa128 ( 1) Pembuatan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a, harus diregistrasi.
(2)Arsip yang sudah diregistrasi didistribusikan kepada pihak yang berhak secara cepat dan tepat waktu, lengkap serta aman.
(3)Pendistribusian Arsip sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diikuti dengan tindakan pengendalian.

Pasal 29

(1)Penerimaan Arsip sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (1) huruf b dianggap sah setelah diterima oleh petugas atau pihak yang berhak menerima.
(2)Penerima Arsip sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diregistrasi oleh pihak yang menerima.
(3)Arsip yang diterima sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) didistribusikan kepada Unit Pengolah diikuti dengan tindakan pengendalian. Paragraf2 Pengguna Kearslpan Pasal 30 ( 1) Penggunaan Arsip Dinamis diperuntukan bagi kepentingan Pemerintah Daerah dan masyarakat.
(2)Ketersediaan dan autentisitas Arsip dinamis menjadi tanggung jawab Pencipta Arsip.
(3)Pencipta Arsip berkewajiban menyediakan Arsip Dinamis bagi kepentingan pengguna Arsip yang berhak. 18
(2)Pemindahan Arsip Inaktif dari Unit Pengolah ke Unit Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, diatur oleh pimpinan Pencipta Arsip.
(3)Pemusnahan Arsip sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hurufb, dilakukan terhadap Arsip yang:
1. a.tidak memiliki nilai guna;
2. b.telah habis retensinya dan berketerangan dimusnahkan berdasarkan JRA;
3. c.tidak ada peraturan perundang-undangan yang melarang; dan
4. d.tidak berkaitan dengan penyelesaian proses suatu perkara.
(4)Pemusnahan Arsip sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) wajib dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang benar.
(5)Pemusnahan Arsip sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) pada Pencipta Arsip merupakan tanggung jawab pimpinan Pencipta Arsip yang bersangkutan. BABV PERGELOLAAN ARSIP STATIS

Isi peraturan

Teks66PDFHirarki

Memuat teks peraturan…