DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Seruyan Nomor 8 Tahun 2021

Nomor: 8
Tahun: 2021
Ditetapkan: 22 Juli 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Seruyan

regulasi_utama

Ringkasan

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2020.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 2
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerinta.han Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerinta.han Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerinta.han Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerinta.han (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11.Peraturan Pemerinta.h Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 3
12.Peraturan Pemerinta.h Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Pemerinta.h Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerinta.h Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
13.Peraturan Pemerinta.h Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
15.Peraturan Pemerinta.h Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerinta.h Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerinta.han Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6091);
17.Peraturan Pemerinta.h Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerinta.h Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akutansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); 4
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokkan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan La.poran Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan La.poran Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasiflkasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25.Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69);
26.Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2019 ten tang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2019 Nomor 57, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 70); 5
27.Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2020 Nomor 62, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 75); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN' dan BUPATISERUYAlf MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAB TENTANG PERTAl'fGGUNGJAWABAII PELAKSAN'AAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELABJA DAERAH KABUPATEN SERUYAlf TAHUif AN'GGARAN 2020.

Pasal 1

(1)Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berupa laporan keuangan memuat:
1. a.Laporan Realisasi Anggaran;
2. b.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. c.Laporan Operasional;
4. d.Laporan Perubahan Ekuitas;
5. e.Neraca;
6. f.Laporan Arus Kas; dan
7. g.Catatan atas Laporan Keuangan.
(2)Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) hurufa Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:

a.Pendapatan Bersih Rpl.012.117.808.284,79
b.Belanja dan Transfer Rpl.090.245.443.890,36 Surplus/ (defisit) Rp(78.127 .635.605,57)
c.Pembiayaan - Penerimaan - Pengeluaran Pembiayaan netto Rp239.807.898.675,81 Rp0,00 Rp239.807.898.675,81 6 Pasal 3 Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:
a.Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp80.973.984.498,88 dengan rincian sebagai berikut: 1) Anggaran pendapatan Rpl.093.091.792.783,67 2) Realisasi Rpl.012.117.808.284,79 Selisih lebih/ (kurang) Rp80.973.984.498,88
b.Selisih anggaran dengan realisasi belanja dan transfer sejumlah Rp242.654.247.569,12 dengan rincian sebagai berikut: 1) Anggaran belanja dan transfer 2) Realisasi Selisih lebih/ (kurang) Rpl.332.899.691.459,48 Rp 1.090 .245.443.890,36 Rp242.654.247.569,12
c.Selisih anggaran dengan realisasi surplus/ defisit sejumlah Rp(161.680.263.070,24) dengan rincian sebagai berikut: 1) Surplus/ (defisit) Rp(239.807.898.675,81) 2) Realisasi Rp(78.127.635.605,57) Selisih lebih/ (kurang) Rp(161.680.263.070,24)
d.Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut: 1) Anggaran penerimaan pembiayaan 2) Realisasi Selisih lebih/ (kurang) Rp(239.807 .898.675,81) Rp239.807.898.675,81 Rp0,00
e.Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut: 1) Anggaran pengeluaran Rp0,00 pembiayaan 2) Realisasi Rp0,00 Selisih lebih/ (kurang) Rp0,00
f.Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut: 1) Anggaran penerimaan Rp239.807.898.675,81 netto 2) Realisasi Selisih lebih/ (kurang) Pasa14 Rp239.807.898.675,81 Rp0,00 Uraian Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b sebagai berikut: 7 Selisih Saldo Anggaran Lebih Awai dengan saldo anggaran lebih akhir sejumlah Rp161.680.263.070,24 dengan rincian sebagai berikut:
a.Saldo Anggaran Lebih Awai Rp239.807.898.675,81
b.Penggunaan SAL sebagai Rp239.807.898.675,81 penerimaan pembiayaan tahun berjalan
c.Sisa Lebih/ Kurang Rp161.680.263.070,24 Pembiayaan Anggaran (SiLPA/ SiKPA)
d.Koreksi Kesalahan Rp0,00 Pembukuan Tahun Sebelumnya
e.Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp161.680.263.070,24 PasalS Uraian Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c sebagai berikut: Surplus/ defisit-LO sejumlah Rpl0.230.690.875,31 dengan rincian sebagai berikut:
a.Pendapatan LO
b.Behan LO
c.Surplus/ (defisit) LO Rpl .069.647.599.046,39 Rp 1.059 .286.227. 733,08 dari Rpl0.361.371.313,31 Operasi
d.Surplus/ (defisit) LO dari Kegiatan Non Operasional
e.Pendapatan Luar Biasa
f.Beban Luar Biasa
g.Surplus/ (defisit) LO Pasal 6 Rp( 130.680.438,00) Rp0,00 Rp0,00 Rpl0.230.690.875,31 Uraian Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d sebagai berikut: Ekuitas akhir sejumlah Rp3.280.272.489.674,64 dengan rincian sebagai berikut:
a.Ekuitas awal
b.Surplus/ defisit LO
c.Dampak kumulatif perubahan kebijakan/ kesalahan mendasar
d.Ekuitas Akhir

Pasal 7

Rp3.276.774.277.016,37 Rpl0.230.690.875,31 Rp(6.732.478.217,04) Rp3.280.272.489.674,64 Neraca per 31 Desember Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf e sebagai berikut:

a.Jumlah aset Rp3.284.801.870.451,52
b.Jumlah kewajiban Rp4.529.380. 776,88
c.Jumlah ekuitas Rp3.280.272.489.674,64 8 Pasa18 La.poran Arus Kas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan Tanggal 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut:
a.Saldo kas awal Rp239.807.898.675,81 per 1 Januari 2020
b.Arus kas dari aktivitas Rp190.092.970.039,36 operasi
c.Arus kas dari aktivitas Rp(268.220.605.644,93) investasi aset non-keuangan
d.Arus kas dari aktivitas Rp0,00 pembiayaan
e.Arus kas dari aktivitas non Rp0,00 anggaran
f.Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan RpS.535.198,00
g.Saldo kas akhir Rp 161.680.263.070,24 per 31 Desember 2020 Pasal 9 Catatan atas La.poran Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2020 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

a.La.mpiran I - La.mpiran 1.1 - La.mpiran 1.2 - La.mpiran 1.3 - Lampiran I. 4 La.poran Realisasi Anggaran, terdiri dari: Ringkasan Anggaran Pemerintahan Organisasi; La.poran menurut Daerah Realisasi Urusan dan Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara. n n
b.Lampiran II
c.Lampiran III
d.Lampiran IV
e.Lampiran V
r.Lampiran VI
g.Lampiran VII
h.Lampiran VIII
i.Lampiran IX
j.Lampiran X
k.Lampiran XI
l.Lampiran XII
m.Lampiran XIII
n.Lampiran XIV
o.Lampiran XV
p.Lampiran XVI
q.Lampiran XVII
r.Lampiran XVIII
s.Lampiran XIX
t.Lampiran XX 9 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; Laporan Operasional; Laporan Perubahan Ekuitas; Neraca; Laporan Arus Kas; Catatan atas Laporan Keuangan; Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah; Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih; Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir; Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah; Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; Daftar Rekapitulasi Aset Tetap; Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan; Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya; Daftar Dana Cadangan Daerah; Daftar Kewajiban Jangka Pendek; Daftar Kewajiban Jangka Panjang; Daftar Kegiatan-Kegiatan Yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya; Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah. 10

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksan aan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahu n Anggaran 20 20 sebagai rincian lebih lanjut dari Peraturan Daerah ini. Pas al 12 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peratu ran Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan . Diundangkan di Kuala Pembuang pa da tanggal 0> jU~ 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATENSERUYAN, Ditetapkan di Kuala Pembuang pada tanggal ~,;;. oO~, 2021 BUPATI SERUYAN, y YULHAIDIR LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2021 NOMOR J i?.. NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH: ,O?, 3.f, / 2021 · I rtr fviF l '1'-j / f K0i'45i:P"iOR r- I. UMUM 11 PENJELASAN ATAS PERATURAN DABRAH KABUPATEN SERUYAN NOMOR f, TABUN 2021 TEIITANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHON ANGGARAN 2020 Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Seruyan menyusun La.poran Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran (TA) 2020 sebagai bentuk Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020. La.poran Keuangan yang disusun ini meliputi: La.poran Realisasi Anggaran (LRA), La.poran Operasional (LO), Neraca, La.poran Perubahan Ekuitas (LPE), La.poran Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL), Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas La.poran Keuangan (CaLK). La.poran keuangan dimaksud disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 disusun dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi r",. stakeholders (antara lain masyarakat, Dewan Peiwakilan Rakyat Daerah (DPRD), lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, dan Pemerintah Pusat) yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Seruyan selama Tahun Anggaran 2020. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 disusun dengan tujuan untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan dengan menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran, hasil operasi, posisi keuangan, perubahan ekuitas, perubahan saldo anggaran lebih dan arus kas. II. PASAL DEMI PASAL Pasall CukupJelas

Pasal 2

Cukupjelas Pasal 3 Cukupjelas

Pasal 4

Cukupjelas

Pasal 5

Cukupjelas

Pasal 6

Cukupjelas Pasal 7 Cukupjelas

Pasal 8

Cukupjelas

Pasal 9

Cukupjelas

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…