DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2017

Nomor: 1
Tahun: 2017
Ditetapkan: 12 Mei 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengubah beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015, menyatakan bahwa Pasal 33 huruf g Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan UUD 1945;
b.bahwa berdasarkan putusan mahkamah konstitusi dimaksud, Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa perlu ditinjau untuk dilakukan perubahan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7), (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Menimbang : Mengingat : 1 SALINAN 2
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5717)
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Tahun 2015 Nomor 1); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG dan BUPATI SIDENRENG RAPPANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA. Pasal I Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015 Nomor 1) diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 15 huruf g dihapus, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

(1)Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan yakni :
1. a.warga negara republik indonesia;
2. b.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. c.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
4. d.berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
5. e.berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar.
6. f.bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
7. g.dihapus; 3
8. h.dikenal oleh penduduk desa setempat yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari penduduk dimaksud, minimal 1 % (satu persen) dari jumlah pemilih perdusun;
9. i.tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
10. j.tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
11. k.tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
12. l.berbadan sehat dan bebas narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dan surat keterangan bebas narkoba dari rumah sakit;
13. m.tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
14. n.menandatangani surat pernyataan untuk bertempat tinggal di desa setempat apabila terpilih menjadi kepala desa selama memangku jabatan.
(2)Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

2.Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 42

(1)Calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon kepala desa terpilih
(2)Dalam hal jumlah calon kepala desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.
(3)Apabila pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada calon yang yang meraih suara terbanyak, maka penentuan calon terpilih berdasarkan usia yang paling tinggi.
(4)Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu) adalah penduduk desa setempat, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah atau dusun tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbanyak.
(5)Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu) adalah penduduk desa setempat dan bertempat tinggal pada wilayah atau dusun yang sama, calon terpilih ditetapkan berdasarkan usia yang paling tinggi.
(6)Dalam hal jumlah calon terpilih memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu) adalah penduduk desa setempat dan / atau bukan penduduk desa setempat, calon terpilih ditetapkan berdasarkan usia yang paling tinggi. 4 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng pada tanggal, 12 Mei 2017 BUPATI SIDENRENG RAPPANG, ttd. RUSDI MASSE Diundangkan di Pangkajene Sidenreng pada tanggal, 12 Mei 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG, ttd. RUSLAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2017 NOMOR 1 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG PROVINSI SULAWESI SELATAN : B.HK.HAM.1.37.17 Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Daerah Kabupaten Kepala Bagian Hukum A.M. FAISAL

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2017

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 15

Pasal 42

Dasar hukum (3)

UUD

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 15

Pasal 42

Dasar hukum (3)

UUD

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2015