DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2020

Nomor: 1
Tahun: 2020
Ditetapkan: 20 Maret 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 65

Lembaga terkait

Ringkasan

Ruang lingkup dalam peraturan Daerah ini adalah : a. bentuk penyelenggaraan dan penyelenggaraan; b. peserta didik; c. tenaga pendidik dan tenaga kependidikan; d. kurikulum dan strategi pembelajaran; e. persyaratan penyelenggaraan; f. sumber pembiayaan; g. penamaan dan penomoran; h. perizinan; i. perubahan penyelenggaraan paud; j. evaluasi dan sistem pelaporan; k. peran serta masyarakat; l. pengawasan dan pembinaan; m. sanksi administratif; n. ketentuan peralihan; o. ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu membuat peraturan terkait Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai pedoman dalam pelaksanaannya;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606); 1 SALINAN ~ 2 ~
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru danDosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4536);
6.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 3461);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran ~ 3 ~ Negara Republik Indonesia Nomor 3641), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3974);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3485);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
20.Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
21.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standarisasi Pendidikan Anak Usia Dini;
22.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
23.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
24.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini; ~ 4 ~ Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG dan BUPATI SIDENRENG RAPPANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang
3.Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi, tugas dan tanggung jawab dibidang pendidikan.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng rappang.
6.Pengawas Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disebut Pengawas TK adalah Pengawas Taman Kanak-Kanak pada SKPD.
7.Penilik Pendidikan Luar Sekolah yang selanjutnya disebut Penilik PLS adalah Penilik Pendidikan Luar Sekolah pada SKPD
8.Pengawas Pendidikan Agama Islam yang selanjutnya disingkat PPAI adalah Guru Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional pengawas Pendidikan Agama Islam yang tugas, tanggungjawab, dan wewenangnya melakukan pengawasan penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam pada sekolah.
9.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10.Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintahan Desa dalam memberdayakan masyarakat.
11.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. ~ 5 ~
12.Anak Usia Dini adalah Anak sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dikelompokkan atas janin dalam kandungan sampai lahir, lahir sampai dengan usia 28 (dua puluh delapan) hari, usia 1 (satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan, dan usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun.
13.Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
14.Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis dan terintegrasi.
15.Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi.
16.Pendidikan Non Formal adalah Jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
17.Pendidikan In Formal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
18.Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
19.Raudhatul Athfal atau Bustanul Athfal yang selanjutnya disingkat RA atau BA atau nama lain yang sejenis adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
20.Kelompok Bermain adalah salah satu bentuk pendidikan anak usia dini jalur Pendidikan Non Formal yang memberikan layanan pendidikan bagi anak usia 2 (dua) sampai 6 (enam) tahun yang berfungsi untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak agar kelak siap memasuki pendidikan lebih lanjut.
21.Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk PAUD pada jalur pendidikan non formal sebagai wahana pendidikan dan pembinaan kesejahteraan anak yang berfungsi sebagai pengganti keluarga untuk jangka waktu tertentu selama orangtuanya berhalangan atau tidak memiliki waktu yang dalam mengasuh anaknya karena bekerja atau sebab lain.
22.Pos PAUD adalah program layanan PAUD yang diintegrasikan dengan Posyandu.
23.Satuan PAUD Sejenis yang selanjutnya disingkat SPS adalah salah satu bentuk PAUD pada jalur pendidikan non formal yang dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan berbagai program layanan anak usia dini yang telah ada di masyarakat, seperti Pos PAUD, Bina Keluarga Balita, Taman Pendidikan Al Qur’an, Taman Pendidikan Anak Sholeh, Sekolah Minggu dan Bina Iman.
24.Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru,dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
25.Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaran pendidikan. ~ 6 ~
26.Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
27.Kompetensi Pendidik adalah suatu kemampuan yang dimiliki pendidik dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai pendidik.
28.Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan,isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
29.Masyarakat adalah orang per orang, kelompok dan badan usaha.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan PAUD.

Pasal 3

Penyelenggaraan PAUD bertujuan :

a.percepatan tercapainya mutu PAUD di daerah yang memenuhi dan/atau melampaui standar nasional pendidikan dalam rangka mencerdaskan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat;
b.membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkepribadian luhur, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga Negara yang demokratis dan bertanggung jawab; dan
c.mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, kinestetis, dan sosial peserta didik pada masa emas pertumbuhannya dalam lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan.

Pasal 4

Ruang lingkup dalam peraturan Daerah ini adalah :

a.bentuk penyelenggaraan dan penyelenggaraan;
b.peserta didik;
c.tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
d.kurikulum dan strategi pembelajaran;
e.persyaratan penyelenggaraan;
f.sumber pembiayaan;
g.penamaan dan penomoran;
h.perizinan;
i.perubahan penyelenggaraan paud;
j.evaluasi dan sistem pelaporan;
k.peran serta masyarakat;
l.pengawasan dan pembinaan;
m.sanksi administratif;
n.ketentuan peralihan;
o.ketentuan Penutup. ~ 7 ~

BAB III

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Pasal 5

Penyelenggaraan PAUD bertujuan untuk membantu meletakkan dasar ke arah perkembangan, pengetahuan, keterampilan dan daya cipta yang diperlukan peserta didik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya untuk pertumbuhan dan perkembangannya agar peserta didik memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Pasal 6

(1)Penyelenggaraan PAUD dapat dilaksanakan melalui jalur pendidikan formal,pendidikan nonformal dan pendidikan informal.
(2)Penyelenggaraan PAUD melalui jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk Taman Kanak-Kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA) dan Busthanul Athfal (BA).
(3)Penyelenggaraan PAUD melalui jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), dan Satuan PAUD Sejenis (SPS).
(4)Penyelenggaraan PAUD formal dilaksanakan dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah, sedangkan PAUD nonformal berbasis masyarakat.
(5)Penyelenggaraan PAUD melalui jalur informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pendidikan yang dilaksanakan oleh keluarga (orang tua) dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

Pasal 7

(1)PAUD melalui jalur pendidikan formal dalam bentuk TK Negeri diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
(2)PAUD melalui jalur pendidikan formal dalam bentuk TK, RA dan BA diselenggarakan oleh Pemerintah Desa/organisasi kemasyarakatan Desa dan Badan selain organisasi sosial politik.
(3)PAUD melalui jalur pendidikan nonformal dalam bentuk Kelompok Bermain dan TPA diselenggarakan oleh Pemerintah, organisasi kemasyarakatan, dan Badan selain organisasi politik.
(4)PAUD melalui jalur pendidikan nonformal dalam bentuk SPS diselenggarakan oleh Tim Penggerak PKK dan lembaga kemasyarakatan lain yang terintegrasi dengan SPS.
(5)PAUD melalui jalur pendidikan informal dilaksanakan oleh keluarga. ~ 8 ~

Pasal 8

(1)Jadwal dan waktu penyelenggaraan PAUD jalur pendidikan formal sesuai kalender pendidikan dengan waktu pertemuan paling singkat 2,5 jam per hari atau 60 jam per bulan.
(2)Jadwal dan waktu penyelenggaraan Kelompok Bermain mengikuti kalender pendidikan paling sedikit dilaksanakan 3 kali pertemuan dalam 1 minggu dengan waktu pertemuan paling singkat 2,5 jam.
(3)Jadwal dan waktu penyelenggaraan TPA disesuaikan dengan kebutuhan anak dan orang tua.
(4)Jadwal dan waktu penyelenggaraan Pos PAUD dan SPS paling sedikit dilaksanakan 2 kali pertemuan dalam 1 minggu dan mengikuti hasil kesepakatan masyarakat atau kegiatan lain yang menjadi induknya.
(5)Waktu penyelenggaraan dapat dilakukan pada pagi, siang atau sore hari.
(6)Lama pendidikan PAUD Formal ditempuh selama 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun dan untuk PAUD nonformal ditempuh sesuai dengan kalender pendidikan sampai dengan anak berusia 6 (enam) tahun.

Pasal 9

PAUD diselenggarakan di bangunan gedung atau tempat lainnya yang layak, aman dan nyaman bagi tumbuh kembang anak sesuai dengan standar kesehatan.

BAB IV

PESERTA DIDIK

Pasal 10

(1)Peserta didik PAUD adalah anak-anak usia 0 (nol) sampai 6 (enam) tahun bebas memilih bentuk layanan PAUD sesuai dengan keberadaan layanan PAUD, hak dan kebutuhan anak.
(2)Peserta didik PAUD pada jalur pendidikan formal adalah anak usia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun.
(3)Peserta didik PAUD pada jalur pendidikan nonformal adalah anak usia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun yang tidak terlayani pada PAUD jalur pendidikan formal.
(4)Peserta didik anak berkebutuhan khusus dapat dilayani di setiap lembaga PAUD atau PAUD Luar biasa.

Isi peraturan

Teks65PDFHirarki

Memuat teks peraturan…