DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 10 Tahun 2016

Nomor: 10
Tahun: 2016
Ditetapkan: 13 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dengan rincian sebagai berikut: a. Pendapatan 1. Semula Rp.1.327.371.722.000,- 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 280.036.558.000,- Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp.1.607.408.280.000,- b. Belanja 1. Semula Rp.1.373.419.570.000,- 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 256.487.127.000,- Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp.1.629.906.697.000,- Surplus (Defisit) setelah Perubahan Rp. (22.498.417.000,-) c. Pembiayaan 1. Penerimaan a) Semula Rp. 49.801.848.000,- b) Bertambah/(berkurang) Rp. (20.848.186.135,- Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 28.953.661.865,- 2. Pengeluaran a) Semula Rp. 3.754.000.000,- b) Bertambah/(berkurang) Rp. 2.701.244.865,- Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 6.455.244.865,- Pembiayaan neto setelah Perubahan Rp. 22.498.417.000,- Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan Rp. 0,-

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 1 SALINAN ~2~
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG dan BUPATI SIDENRENG RAPPANG

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dengan rincian sebagai berikut: ~3~

a.Pendapatan
1. 1.Semula Rp.1.327.371.722.000,-
2. 2.Bertambah/(berkurang) Rp. 280.036.558.000,- Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp.1.607.408.280.000,-
b.Belanja
1. 1.Semula Rp.1.373.419.570.000,-
2. 2.Bertambah/(berkurang) Rp. 256.487.127.000,- Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp.1.629.906.697.000,- Surplus (Defisit) setelah Perubahan Rp. (22.498.417.000,-)
c.Pembiayaan
1. 1.Penerimaan a) Semula Rp. 49.801.848.000,- b) Bertambah/(berkurang) Rp. (20.848.186.135,- Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 28.953.661.865,-
2. 2.Pengeluaran a) Semula Rp. 3.754.000.000,- b) Bertambah/(berkurang) Rp. 2.701.244.865,- Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 6.455.244.865,- Pembiayaan neto setelah Perubahan Rp. 22.498.417.000,- Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan Rp. 0,-

Pasal 2

(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, terdiri dari :
1. a.Pendapatan Asli Daerah 1) Semula Rp. 126.565.150.000,- 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 6.017.153.650,- Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp. 132.582.303.650,-
2. b.Dana Perimbangan 1) Semula Rp. 880.346.420.000,- 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 260.233.486.000,- Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan Rp.1.140.579.906.000,-
3. c.Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah 1) Semula Rp. 320.460.152.000,- 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 13.785.918.350,- Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah Perubahan Rp. 334.246.070.350,- ~4~
(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
1. a.Pajak Daerah 1) Semula Rp. 28.859.369.000,- 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 894.887.878,- Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan Rp. 29.754.256.878,-
2. b.Retribusi Daerah 1) Semula Rp. 68.297.858.000,- 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (33.840.838.000),- Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp. 45.167.522.000,-
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 1) Semula Rp. 5.738.586.000,- 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,- Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan Rp. 5.738.586.000,-
4. d.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1) Semula Rp. 23.669.337.000,- 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 38.963.103.772,- Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp. 62.632.440.772,-
(3)Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
1. a.Dana bagi hasil Pajak 1) Semula Rp. 47.276.922.000,- 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 19.115.022.000,- Jumlah Dana bagi Hasil Pajak setelah Perubahan Rp. 66.391.944.000,-
2. b.Dana Alokasi Umum 1) Semula Rp. 618.402.978.000,- 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,- Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan Rp.618.402.978.000,-
3. c.Dana Alokasi Khusus 1) Semula Rp. 177.842.570.000,- 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (7.903.110.000),- Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan Rp. 169.939.460.000,-
4. d.Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah 1) Semula Rp. 36.823.950.000,- 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (231.701.000),- Jumlah DAK Program Prioritas Kabinet Kerja setelah Perubahan Rp. 36.592.249.000,- ~5~
5. e.Dana Alokasi Khusus Non Fisik 1) Semula Rp. 0,- 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 141.138.010.000,- Jumlah DAK Program Prioritas Kabinet Kerja setelah Perubahan Rp. 141.138.010.000,-
6. f.Dana Alokasi Khusus Tambahan 1) Semula Rp. 0,- 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 108.115.265.000,- Jumlah DAK Program Prioritas Kabinet Kerja setelah Perubahan Rp. 108.115.265.000,-
(4)Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
1. a.Hibah 1) Semula Rp. 0,- 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 2.701.244.350,- Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan Rp. 2.701.244.350,-
2. b.Dana Darurat 1) Semula Rp. 0,- 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,- Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan Rp. 0,-
3. c.Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi 1) Semula Rp. 55.700.000.000,- 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 12.633.280.000,- Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan Rp. 68.333.280.000,-
4. d.Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah 1) Semula Rp. 190.591.438.000,- 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (1.548.606.000,- Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah setelah Perubahan Rp. 189.042.832.000,-
5. e.Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya 1) Semula Rp. 74.168.714.000,- 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,- Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya setelah Perubahan Rp. 74.168.714.000,-

Pasal 3

(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, terdiri dari :
1. a.Belanja Tidak Langsung 1) Semula Rp. 608.290.871.000,- 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 24.360.507.000,- Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan Rp. 632.651.378.000,- ~6~
2. b.Belanja Langsung 1) Semula Rp. 765.128.699.000,- 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 232.126.620.000,- Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp. 997.255.319.000,-
(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
1. a.Belanja Pegawai 1) Semula Rp. 539.485.866.000,- 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 21.769.994.000,- Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp. 561.255.860.000,-
2. b.Belanja Bunga 1) Semula Rp. 2.654.000.000,- 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,- Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan Rp. 2.654.000.000,-
3. c.Belanja Subsidi 1) Semula Rp. 0,- 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,- Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan Rp. 0,-
4. d.Belanja Hibah 1) Semula Rp. 2.400.000.000,- 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 1.646.800.000,-) Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan Rp. 4.046.800.000,-
5. e.Belanja Bantuan Sosial 1) Semula Rp. 0,- 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,- Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan Rp. 0,-
6. f.Belanja Bagi Hasil Kpd Prov/Kab/Kota/Pemdes 1) Semula Rp. 2.528.319.000,- 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 883.401.000,- Jumlah Belanja Bagi Hasil Kepada Prov./Kab./Kota/Pemdes setelah Perubahan Rp. 3.411.720.000,-
7. g.Belanja Bantuan Keuangan 1) Semula Rp. 56.222.686.000,- 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 60.312.000,- Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan Rp. 56.282.998.000,-
8. h.Belanja Tidak Terduga 1) Semula Rp. 5.000.000.000,- 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,- Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan Rp. 5.000.000.000,- ~7~
(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
1. a.Belanja Pegawai 1) Semula Rp. 53.878.963.000,- 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (2.033.999.000),- Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp. 51.844.964.000,-
2. b.Belanja Barang dan Jasa 1) Semula Rp. 229.621.369.000,- 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 49.076.139.000,- Jumlah Belanja Barang & Jasa setelah Perubahan Rp.278.697.508.000,-
3. c.Belanja Modal 1) Semula Rp. 481.628.367.000,- 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 185.084.480.000,- Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan Rp.666.712.847.000,-

Pasal 4

(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c, terdiri dari :
1. a.Penerimaan 1) Semula Rp. 49.801.848.000,- 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (20.848.186.135),- Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 28.953.661.865,-
2. b.Pengeluaran 1) Semula Rp. 3.754.000.000,- 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 2.701.244.865,- Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 6.455.244.865,-
(2)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
1. a.SILPA tahun anggaran sebelumnya 1) Semula Rp. 49.801.848.000,- 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (20.848.186.135,-) Jumlah SILPA tahun anggaran Sebelumnya setelah Perubahan Rp. 28.953.661.865,-
2. b.Pencairan Dana Cadangan 1) Semula Rp. 0,- 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,- Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan Rp. 0,-
3. c.Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 1) Semula Rp. 0,- 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,- Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan Rp. 0,-
4. d.Penerimaan Pinjaman Daerah 1) Semula Rp. 0,- 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,- Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan Rp. 0,- ~8~
5. e.Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman 1) Semula Rp. 0,- 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,- Jumlah Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman setelah Perubahan Rp. 0,-
6. f.Penerimaan Piutang Daerah 1) Semula Rp. 0,- 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,- Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Perubahan Rp. 0,-
7. g.Penerimaan Hutang Daerah 1) Semula Rp. 0,- 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,- Jumlah Penerimaan Hutang Daerah setelah Perubahan Rp. 0,-
(3)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
1. a.Pembentukan Dana Cadangan 1) Semula Rp. 0,- 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,- Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan Rp. 0,-
2. b.Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 1) Semula Rp. 0,- 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 3.701.244.350,- Jumlah Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah setelah perubahan Rp. 3.701.244.350,-
3. c.Pembayaran Pokok Utang 1) Semula Rp. 2.754.000.000,- 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 515,- Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah Perubahan Rp. 2.754.000.515,-
4. d.Pemberian Pinjaman Daerah 1) Semula Rp. 0,- 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,- Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah setelah Perubahan Rp. 0,-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a.Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD
b.Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD; ~9~
c.Lampiran III Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
d.Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
e.Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
f.Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
g.Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
h.Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
i.Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;

Pasal 6

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, di tetapkan kemudian dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng pada tanggal, 13 Oktober 2016 BUPATI SIDENRENG RAPPANG, ttd RUSDI MASSE Diundangkan di Pangkajene Sidenreng pada tanggal, 13 Oktober 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG, ttd RUSLAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2016 NOMOR 10 NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG, PROVINSI SULAWESI SELATAN : B.HK.HAM.10.138.16 TAHUN 2016 Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Daerah Kabupaten Kepala Bagian Hukum A.M. FAISAL ~10~

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 10 Tahun 2016

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945