DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 14 Tahun 2016

Nomor: 14
Tahun: 2016
Ditetapkan: 13 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan meliputi: a. pengusulan kawasan perdesaan; b. penetapan dan perencanaan kawasan perdesaan; c. pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan; dan d. pelaporan dan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2.Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4.Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat desa.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah terknisyang selanjutnya disingkat SKPD terknisadalah perangkat daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi perencanaan pembangunan daerah.
6.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam wilayah kabupaten Sidenreng Rappang.
7.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9.Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. ~ 3 ~
10.Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
11.Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif yang ditetapkan oleh Bupati.
12.Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan, selanjutnya disingkat TKPKP adalah lembaga yang menyelenggarakan pembangunan kawasan perdesaan sesuai dengan tingkatan kewenangannya.
13.Pelaporan dan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan adalah upaya untuk mewujudkan tertib Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.
14.Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
15.Pendamping Kawasan Perdesaan adalah pihak yang berperan dalam memfasilitasi desa.

BAB II

PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Pembangunan kawasan perdesaan diselenggarakan berdasarkan prinsip :

a.partisipasi;
b.holistik dan komprehensif;
c.berkesinambungan;
d.keterpaduan;
e.keadilan;
f.keseimbangan;
g.transparansi; dan
h.akuntabilitas.

Pasal 3

(1)Pembangunan kawasan perdesaan bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, dan/atau pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan, rencana, program, dan kegiatan para pihak pada kawasan yang ditetapkan.
(2)Pembangunan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada pengembangan potensi dan/atau pemecahan masalah kawasan perdesaan.

BAB III

PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

Pasal 4

(1)Penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan meliputi:
1. a.pengusulan kawasan perdesaan;
2. b.penetapan dan perencanaan kawasan perdesaan;
3. c.pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan; dan
4. d.pelaporan dan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan. ~ 4 ~
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1)Kawasan perdesaan diusulkan oleh beberapa desa atau diprakarsai oleh Bupati dengan memperhatikan aspirasi masyarakat desa.
(2)Pengusulan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh pihak ketiga.
(3)Kawasan perdesaan yang diusulkan oleh beberapa desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki gagasan kawasan perdesaan yang sesuai dengan tujuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
(4)Kawasan perdesaan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disepakati oleh Kepala Desa yang wilayahnya menjadi kawasan perdesaan dalam bentuk surat kesepakatan kawasan perdesaan.
(5)Surat kesepakatan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan kepada Bupati.
(6)Kawasan perdesaan yang diprakarsai oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan Kepala Desa dan tokoh masyarakat yang wilayahnya diusulkan menjadi kawasan perdesaan.

Pasal 6

(1)Penetapan dan perencanaan kawasan perdesaan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten terutama dalam penentuan prioritas, jenis, dan lokasi program pembangunan.
(2)Kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan yang disusun oleh TKPKP Kabupaten.
(3)Penetapan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana pembangunan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

(1)Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan rencana pembangunan jangka menengah yang berlaku selama 5 (lima) tahun yang di dalamnya memuat program pembangunan.
(2)Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah sesuai dengan perkembangan kebutuhan kawasan.
(3)Program pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kegiatan prioritas tahunan.
(4)Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan paling sedikit memuat:
1. a.isu strategis kawasan perdesaan;
2. b.tujuan dan sasaran pembangunan kawasan perdesaan;
3. c.strategi dan arah kebijakan kawasan perdesaan;
4. d.program dan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan;
5. e.indikator capaian kegiatan; dan
6. f.kebutuhan pendanaan. ~ 5 ~

Pasal 8

Mekanisme penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagai berikut:

a.Bupati memprakarsai proses perencanaan pembangunan kawasan perdesaan melalui TKPKP kabupaten; dan
b.TKPKP kabupaten dalam melakukan proses penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan dapat dibantu oleh pihak ketiga.

Pasal 9

(1)Kawasan yang dapat ditetapkan sebagai kawasan perdesaan merupakan bagian dari suatu kabupaten yang terdiri dari beberapa desa yang berbatasan dalam sebuah wilayah perencanaan terpadu yang memiliki kesamaan dan/atau keterkaitan masalah atau potensi pengembangan.
(2)Penetapan kawasan perdesaan memperhatikan:
1. a.kegiatan pertanian;
2. b.pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya;
3. c.tempat permukiman perdesaan;
4. d.tempat pelayanan jasa pemerintahan, sosial dan ekonomi perdesaan;
5. e.nilai strategis dan prioritas kawasan;
6. f.keserasian pembangunan antar kawasan dalam wilayah kabupaten;
7. g.kearifan lokal dan eksistensi masyarakat hukum adat; dan
8. h.keterpaduan dan keberlanjutan pembangunan.

Pasal 10

Pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan merupakan perwujudan program dan kegiatan pembangunan tahunan pada kawasan perdesaan yang merupakan penguatan kapasitas masyarakat dan hubungan kemitraan yang dilakukan oleh pemerintah, swasta, dan/atau masyarakat di kawasan perdesaan.

Pasal 11

Pendanaan pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan bersumber dari:

a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
c.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
d.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau
e.sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…