DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016

Nomor: 15
Tahun: 2016
Ditetapkan: 20 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengatur susunan perangkat daerah Kabupaten Sidenre Rappang. Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah sebagai berikut: a. sekretariat daerah; b. sekretariat DPRD; c. inspektorat daerah; d. dinas daerah; e. badan daerah; dan f. kecamatan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 1 SALINAN ~ 2 ~ Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG dan BUPATI SIDENRENG RAPPANG MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan
3.Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.
8.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan tugas dan fungsinya.
10.Sekretariat Daerah adalah Unsur Staf yang mempunyai tugas dan fungsi membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.
11.Sekretariat DPRD adalah Unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. ~ 3 ~
12.Inspektorat Daerah adalah Unsur Pengawas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
13.Dinas Daerah adalah Unsur Pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
14.Badan Daerah adalah Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
15.Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
16.Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
17.Kecamatan adalah perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
18.Kelurahan adalah perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.

BAB II

ASAS DAN PRINSIP

Pasal 2

Pembentukan dan susunan perangkat daerah berdasarkan asas:

a.urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
b.intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah;
c.efisiensi;
d.efektivitas;
e.pembagian habis tugas;
f.rentang kendali;
g.tata kerja yang jelas; dan
h.fleksibilitas.

Pasal 3

Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah berdasarkan prinsip :

a.memperhatikan kondisi daerah;
b.kebutuhan daerah;
c.beban kerja daerah;
d.tepat ukuran; dan
e.tepat fungsi.

BAB III

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah sebagai berikut:

a.sekretariat daerah;
b.sekretariat DPRD;
c.inspektorat daerah;
d.dinas daerah;
e.badan daerah; dan
f.kecamatan. ~ 4 ~

Pasal 5

Susunan dan Tipe Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 4, terdiri dari:

a.Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan Sekretariat Daerah Tipe A.
b.Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan Sekretariat DPRD Tipe B.
c.Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan Inspektorat Tipe A.
d.Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d terdiri dari :
1. 1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Tipe A) menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
2. 2.Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwista (Tipe B) menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga dan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
3. 3.Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Tipe A) menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan, urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
4. 4.Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Tipe A) menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
5. 5.Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak (Tipe A) menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
6. 6.Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Tipe A) menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (sub urusan satuan polisi pamong praja dan sub urusan kebakaran);
7. 7.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Tipe C) menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
8. 8.Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Tipe A) menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi usaha kecil dan menengah, urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi;
9. 9.Dinas Perdagangan (Tipe B) menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan, dan urusan pemerintahan bidang perindustrian;
10. 10.Dinas Komunikasi dan Informatika (Tipe B) menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang Statistik, dan urusan pemerintahan bidang persandian;
11. 11.Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup, (Tipe A) menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, urusan pemerintahan bidang Pertanahan, urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
12. 12.Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan (Tipe A) menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, dan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
13. 13.Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (Tipe B) menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum;
14. 14.Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan (Tipe A) menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian, urusan bidang ketahanan pangan dan urusan pemerintahan bidang perikanan; ~ 5 ~
15. 15.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Tipe B) menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan;
e.Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e terdiri dari :
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Tipe A) melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
2. 2.Badan Pengelola Keuangan Daerah (Tipe A) melaksanakan fungsi penunjang keuangan daerah;
3. 3.Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (Tipe B) melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian pendidikan dan pelatihan;
4. 4.Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
f.Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
1. 1.Kecamatan Panca Lautang dengan Tipe A;
2. 2.Kecamatan Tellu Limpoe dengan Tipe A;
3. 3.Kecamatan Watang Pulu dengan Tipe A;
4. 4.Kecamatan Baranti dengan Tipe A;
5. 5.Kecamatan Panca Rijang dengan Tipe A;
6. 6.Kecamatan Kulo dengan Tipe A;
7. 7.Kecamatan Maritengngae dengan Tipe A;
8. 8.Kecamatan Watang Sidenreng dengan Tipe A;
9. 9.Kecamatan Pitu Riawa dengan Tipe A;
10. 10.Kecamatan Dua Pitue dengan Tipe A; dan
11. 11.Kecamatan Pitu Riase dengan Tipe A.

Pasal 6

(1)Pada kecamatan dibentuk kelurahan yang merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu melaksanakan sebagian tugas camat.
(2)Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
1. a.Dalam wilayah Kecamatan Baranti terdiri dari :
  1. 1.Kelurahan Baranti;
  2. 2.Kelurahan Manisa;
  3. 3.Kelurahan Duampanua;
  4. 4.Kelurahan Panreng;
  5. 5.Kelurahan Benteng.
2. b.Dalam wilayah Kecamatan Dua PituE terdiri dari :
  1. 1.Kelurahan Tanru Tedong;
  2. 2.Kelurahan Salomallori
3. c.Dalam wilayah Kecamatan MaritengngaE terdiri dari :
  1. 1.Kelurahan Pangkajene;
  2. 2.Kelurahan Lautang Benteng;
  3. 3.Kelurahan Majjelling;
  4. 4.Kelurahan Wala;
  5. 5.Kelurahan Lakessi;
  6. 6.Kelurahan Rijang Pittu;
  7. 7.Kelurahan Majjelling Wattang.
4. d.Dalam wilayah Kecamatan Panca Lautang terdiri dari :
  1. 1.Kelurahan Bilokka;
  2. 2.Kelurahan Wette’E;
  3. 3.Kelurahan Lajonga.
5. e.Dalam wilayah Kecamatan Panca Rijang terdiri dari :
  1. 1.Kelurahan Rappang;
  2. 2.Kelurahan Lalebata;
  3. 3.Kelurahan MacorawaliE;
  4. 4.Kelurahan Kadidi.
6. f.Dalam wilayah Kecamatan Pitu Riase terdiri dari Kelurahan Batu. ~ 6 ~
7. g.Dalam wilayah Kecamatan Pitu Riawa terdiri dari :
  1. 1.Kelurahan Lancirang;
  2. 2.Kelurahan PongrangaE
8. h.Dalam wilayah Kecamatan Watang Sidenreng terdiri dari :
  1. 1.Kelurahan EmpagaE;
  2. 2.Kelurahan Sidenreng;
  3. 3.Kelurahan Kanyuara.
9. i.Dalam wilayah Kecamatan Tellu LimpoE terdiri dari :
  1. 1.Kelurahan Amparita;
  2. 2.Kelurahan Massepe;
  3. 3.Kelurahan Toddang Pulu;
  4. 4.Kelurahan Pajalele;
  5. 5.Kelurahan Baula;
  6. 6.Kelurahan Arateng.
10. j.Dalam wilayah Kecamatan Watang Pulu terdiri dari :
  1. 1.Kelurahan Lawawoi;
  2. 2.Kelurahan Arawa;
  3. 3.Kelurahan Bangkai;
  4. 4.Kelurahan Uluale;
  5. 5.Kelurahan Batu Lappa.
(3)Pembentukan kecamatan dan kelurahan diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 8

(1)Untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu, pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
(2)Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah dikonsultasikan secara tertulis dengan Gubernur.
(3)Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dalam 2 (dua) klasifikasi yaitu :
1. a.kelas A; dan
2. b.kelas B.
(4)Penetapan klasifikasi Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Unit Pelaksana Teknis Dinas bidang pendidikan berupa satuan pendidikan daerah berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.
(2)Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berbentuk satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat non struktural yang merupakan jabatan fungsional guru dan pamong belajar yang diberikan tugas tambahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Unit Pelaksana Teknis Dinas bidang Kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional. ~ 7 ~
(4)Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.
(5)Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh Direktur.
(6)Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dijabat oleh dokter atau dokter gigi yang ditetapkan sebagai pejabat fungsional dokter atau dokter gigi dengan diberikan tugas tambahan.
(7)Dalam hal Rumah Sakit Daerah belum menerapkan pengelolaan badan layanan umum Daerah, maka pengelolaan Rumah Sakit Daerah tetap bersifat otonom dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan.
(8)Rumah Sakit Daerah dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibina dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
(9)Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan melalui penyampaian laporan kinerja Rumah Sakit Daerah kepada Kepala Dinas Kesehatan.
(10)Pembinaan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang kesehatan.
(11)Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berbentuk Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(12)Organisasi dan tata hubungan kerja serta pengelolaan keuangan Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Daerah mengacu pada ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia.
(13)Organisasi dan tata hubungan kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan
(14)Unit Pelaksana Teknis bidang pendidikan dan Unit Pelaksana bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dibentuk dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah dikonsultasikan secara tertulis dengan Gubernur.

BAB V

STAF AHLI

Pasal 10

(1)Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu Staf Ahli.
(2)Staf Ahli Bupati berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
(3)Staf Ahli Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (tiga) Staf Ahli.
(4)Staf Ahli Bupati diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
(5)Pembentukan dan nomenklatur Staf Ahli Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. ~ 8 ~

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 11

Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan berdasarkan Peraturan Daerah ini, dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…