DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 16 Tahun 2016

Nomor: 16
Tahun: 2016
Ditetapkan: 6 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengatur mengenai APBD TA 2017 Kabupaten Sidenre Rappang. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dengan rincian sebagai berikut: a. Pendapatan Rp.1.366.878.789.000,- b. Belanja Rp.1.390.088.450.000,- Defisit Rp. (23.209.661.000),- c. Pembiayaan Daerah 1. Penerimaan Rp. 28.963.661.000,- 2. Pengeluaran Rp. 5.754.000.000,- Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 23.209.661.000,- Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp. 0,-

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); SALINAN
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);;
8.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG dan BUPATI SIDENRENG RAPPANG

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dengan rincian sebagai berikut:

a.Pendapatan Rp.1.366.878.789.000,-
b.Belanja Rp.1.390.088.450.000,- Defisit Rp. (23.209.661.000),-
c.Pembiayaan Daerah
1. 1.Penerimaan Rp. 28.963.661.000,-
2. 2.Pengeluaran Rp. 5.754.000.000,- Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 23.209.661.000,- Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp. 0,-

Pasal 2

(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari :
1. a.Pendapatan Asli Daerah Rp. 122.573.041.000,-
2. b.Dana Perimbangan Rp. 929.701.829.000,-
3. c.Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Rp. 314.603.919.000,-
(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Pajak Daerah Rp. 29.754.256.878,-
2. b.Retribusi Daerah Rp. 26.129.638.000,-
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg dipisahkan Rp. 5.738.586.000,-
4. d.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Rp. 60.950.560.122,-
(3)Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Dana bagi hasil pajak Rp. 24.200.000.000,-
2. b.Dana Alokasi Umum Rp. 618.402.978.000,-
3. c.Dana Alokasi Khusus Rp. 48.611.000.000,-
4. d.Dana Alokasi Khusus Non Fisik Rp. 109.301.851.000,-
5. e.Dana Alokasi Khusus Penugasan Rp 129.186.000.000,-
(4)Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Hibah Rp. 2.000.000.000,-
2. b.Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi Rp. 50.323.859.000,-
3. c.Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah Rp. 216.736.556.000,-
4. d.Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya Rp. 45.543.504.000,-

Pasal 3

(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari :
1. a.Belanja Tidak Langsung Rp. 672.158.753.000,-
2. b.Belanja Langsung Rp. 717.929.697.000,-
(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
1. a.Belanja Pegawai Rp. 522.612.238.000,-
2. b.Belanja Bunga Rp. 2.654.000.000,-
3. c.Belanja Subsidi Rp. 3.551.184.000,-
4. d.Belanja Hibah Rp. 13.804.000.000,-
5. e.Belanja Bantuan Sosial Rp. 0,-
6. f.Bagi Hasil kepada Prov Rp. 4.338.051.000,-
7. g.Belanja Bantuan Keuangan Rp. 120.199.280.000,-
8. h.Belanja Tidak Terduga Rp. 5.000.000.000,-
(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
1. a.Belanja Pegawai Rp. 32.836.856.000,-
2. b.Belanja Barang dan Jasa Rp. 209.198.826.000,-
3. c.Belanja Modal Rp. 475.894.015.000,-

Pasal 4

(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri dari :
1. a.Penerimaan Rp. 28.963.661.000,-
2. b.Pengeluaran Rp. 5.754.000.000,-
(2)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
1. a.SILPA tahun anggaran sebelumnya Rp. 28.963.661.000,-
2. b.Pencairan dana cadangan Rp. 0,-
3. c.Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Rp. 0,-
4. d.Penerimaan Pinjaman Daerah Rp. 0,-
5. e.Penerimaan kembali pemberian Pinjaman Rp. 0,-
6. f.Penerimaan piutang daerah Rp. 0,-
7. g.Penerimaan hutang daerah Rp. 0,-
(3)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
1. h.Pembentukan Dana Cadangan Rp 0,-
2. i.Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Rp. 0,-
3. j.Pembayaran Pokok Utang Rp. 5.754.000.000,-
4. k.Pemberian pinjaman daerah Rp. 0,-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a.Lampiran I Ringkasan APBD
b.Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
c.Lampiran III Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja Program dan Kegiatan serta Pembiayaan yang dirinci menurut Kelompok, Jenis, obyek dan rincian obyek;
d.Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
e.Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
f.Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan.
g.Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
h.Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal ;
i.Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
j.Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
k.Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
l.Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
m.Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;

Pasal 6

Bupati menetapkan peraturan tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. Ditetapkan di Pangkajene pada tanggal, 6 Desember 2016 BUPATI SIDENRENG RAPPANG, RUSDI MASSE Diundangkan di Pangkajene pada tanggal, 6 Desember 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG, R U S L A N LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2016 NOMOR 16 NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG, PROVINSI SULAWESI SELATAN : D.HK.HAM.16.222.16 Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Daerah Kabupaten Kepala Bagian Hukum A.M. FAISAL

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 16 Tahun 2016

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945