DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 17 Tahun 2016

Nomor: 17
Tahun: 2016
Ditetapkan: 8 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga. Badan Usaha Milik Daerah dapat diberikan tambahan penyertaan modal dalam bentuk penempatan modal yang bersumber dari pinjaman dan / atau hibah dalam bentuk dana kas atau dana non kas, dari Pemerintah Pusat dan /atau Pemerintah Provinsi.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PIHAK KETIGA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2010 Nomor 06) diubah sebagai berikut : ~ 3 ~

1.Angka 2, dan angka 3 diubah, di antara angka 10 dan angka 11 Pasal 1 disisipkan 3 angka, yakni 10a, 10b, dan 10c sehingga Pasal 1 berbunyi:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
5.Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
6.Pihak Ketiga adalah Instansi atau Badan Usaha dan atau Perseorangan yang berada diluar organisasi Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Usaha Koperasi, Swasta Nasional dan atau Swasta Asing yang tunduk pada Hukum Indonesia.
7.Modal Daerah adalah Kekayaan Daerah (yang belum dipisahkan) baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti Tanah, Bangunan, Mesin-mesin, Inventaris, Surat- surat berharga, Fasilitas dan hak lainnya.
8.Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga dan atau Pemanfaatan Modal Daerah oleh Pihak Ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
9.Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha modal dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang- undangan.
10.Perusahaan Daerah adalah perusahaan yang modal untuk seluruhnya atau sebagian berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan. 10a. Perusahaan Daerah Air Minum selanjutnya disebut PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah sebagai penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum. 10b.Penyertaan Modal Daerah pada PDAM adalah bentuk Invenstasi Pemerintah Daerah pada PDAM. 10c. Penyelesaian Hutang PDAM adalah pelunasan hutang yang dilakukan pemerintah pusat melalui cara hibah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai penyertaan modal pemerintah daerah kepada PDAM secara Non Kas untuk dikonversi dengan hutang PDAM.
11.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. ~ 4 ~
2.Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 13A dan Pasal 13B sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13A

(1)Selain penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Badan Usaha Milik Daerah dapat diberikan tambahan penyertaan modal dalam bentuk penempatan modal yang bersumber dari pinjaman dan / atau hibah dalam bentuk dana kas atau dana non kas, dari Pemerintah Pusat dan /atau Pemerintah Provinsi.
(2)Penyertaan Modal sebagaiamanadimaksud pada ayat (1), dianggarkan dalam APBD.

Pasal 13B

(1)Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, diberikan tambahan penyertaan modal daerah pada PDAM sebesar Rp2.701.244.350,- (dua milyar tujuh ratus satu juta dua ratus empat puluh empat ribu tiga ratus lima puluh rupiah) yang bersumber dari dana hibah non kas dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.
(2)Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam rangka penyelesaian hutang PDAM kepada Pemerintah Pusat secara non kas. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng pada tanggal, 8 Desember 2016 BUPATI SIDENRENG RAPPANG, ttd. RUSDI MASSE Diundangkan di Pangkajene Sidenreng pada tanggal, 8 Desember 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG, ttd. RUSLAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2016 NOMOR 17 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG PROVINSI SULAWESI-SELATAN : B.HK.HAM.17.230.16 Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Daerah Kabupaten Kepala Bagian Hukum A.M. FAISAL PENJELASAN MENGENAI PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PIHAK KETIGA I. PENDAHULUAN Berdasarkan pada Pasal 41 juncto Pasal 35 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (PERMENDAGRI) Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Daerah. Dimana salah satu substansinya mengatur bahwa Rancangan Peraturan Daerah mengenai perubahan, yang hanya terbatas mengubah beberapa materi. Penyampaiannya disertai dengan penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur. Untuk itu, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga, tidak disertai dengan naskah akademik. Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga. Tidak termuat atau tidak diagendakan dalam program pembentukan peraturan daerah tahun 2016, yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016. Meskipun demikian, berdasarkan Pasal 17 juncto Pasal 16 ayat (5) huruf e PERMENDAGRI Nomor 80 Tahun 2015, dapat diajukan di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) dengan alasan perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pengajuan Rancancangan Peraturan Daerah di luar PROPEMPERDA ini, dilaksanakan sebagai tindak lanjut yang diamanatkan dalam Pasal 3 ayat (3) PERMENDAGRI Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum, dalam rangka Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum kepada Pemerintah Pusat secara Non Kas. II. SUBSTANSI YANG DIUBAH Berdasarkan pada PERMENDAGRI Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum, dalam rangka Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum kepada Pemerintah Pusat secara Non Kas. Khususnya yang termuat dalam Pasal 3 ayat (3), perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). ~ 1 ~ ~ 2 ~ Ketentuan mengenai Penyertaan Modal kepada PDAM, secara substantif telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga. Yang substansinya tidak hanya memuat penyertaan Modal kepada PDAM, akan tetapi secara umum terhadap Badan Usaha Milik Pemerintah/Daerah/Swasta. Dilaksanakan melalui kegiatan :
1. a.pendirian perseroan;
2. b.pembelian saham;
3. c.kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha;
4. d.penempatan modal pada Badan Usaha Milik Daerah. Penyertaan modal daerah dalam bentuk pempatan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Untuk nilai nominal tertinggi yang dapat diberikan kepada PDAM, telah ditetapkan sebesar Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah). Dan ketentuan mengenai penerimaan hibah dari pemerintah pusat serta pemanfaatannya untuk penyelesaian hutang PDAM kepada pemerintah pusat, belum diatur tegas dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga. Secara umum, penambahan penyertaan modal melebihi nominal jumlah yang telah ditetapkan dalam PERDA Nomor 6 Tahun 2010 telah diatur dalam Pasal 16. Akan tetapi, penyertaan modal yang sumber dananya dari hibah pemerintah pusat dalam bentuk dana non kas dan pemanfaatannya secara khusus belum diatur secara limitatif. Dengan demikian, perubahan PERDA Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga, perlu segera ditindak lanjuti. Sebagaimana yang diamanatkan dalam PERMENDAGRI Nomor 48 Tahun 2016, khususnya Pasal 3 yang berbunyi :
(1)Pemerintah Pusat menganggarkan hibah non kas kepada pemerintah daerah dalam rangka penyelesaian hutang PDAM kepada pemerintah pusat.
(2)Dalam rangka penyelesaian hutang PDAM kepada pemerintah pusat berdasarkan hibah non kas pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah menetapkan peraturan daerah tentang penyertaan modal.
(3)Dalam hal pemerintah daerah telah menetapkan peraturan daerah tentang penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemerintah daerah menetapkan peraturan daerah tentang perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal kepada PDAM bersangkutan.
(4)Peraturan daerah tentang penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam rangka penambahan pagu penyertaan modal daerah sesuai jumlah hibah pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Berkaitan dengan telah berubahnya substansi beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasari pembentukan PERDA Nomor 6 Tahun 2010, sebagaimana yang termuat dalam konsiderans ~ 3 ~ mengingat. Menyebabkan beberapa substansi, harus dilakukan perubahan pula. Sehingga, selain perubahan yang harus dilaksanakan berdasarkan PERMENDAGRI Nomor 48 Tahun 2016. Beberapa ketentuan lain, perlu dilakukan perubahan untuk disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara umum, perubahan substansi yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas PERDA Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga, meliputi :

1.Pasal 1, yang mengatur mengenai ketentuan umum;
2.Penambahan 2 (dua) pasal, yang berkaitan langsung dengan penerimaan hibah sebagaimana yang diamanahkan dalam PERMENDAGRI Nomor 48 Tahun 2016. III. PENUTUP Dari uraian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa meskipun tidak secara tegas diagendakan dalam PROPEMPERDA Tahun 2016. Rancangan Peraturan Daerah ini cukup urgen untuk dibahas sebelum berakhirnya tahun anggaran 2016. Oleh karena, selain merupakan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Anggaran non kas yang dihibahkan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk ditempatkan sebagai penyertaan modal pada PDAM, telah diakomodir dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2016.

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…