DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 2 Tahun 2020

Nomor: 2
Tahun: 2020
Ditetapkan: 20 Maret 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 156

Lembaga terkait

Ringkasan

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi: a. jenis SPALD; b. penyelenggaraan SPALD; c. tugas dan wewenang Pemerintah Daerah; d. pelaksanaan penyelenggaraan SPALD; e. hak dan kewajiban pelanggan; f. pembiayaan dan pendanaan; g. peran serta masyarakat; dan h. pembinaan dan pengawasan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa air limbah domestik yang dibuang ke media lingkungan berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, yang dapat menurunkan derajat kesehatan dan produktifitas kegiatan manusia sehingga pengelolaan air limbah domestik merupakan kebutuhan mendasar masyarakat untuk menjamin terciptanya lingkungan yang baik dan sehat;
c.bahwa Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah memiliki kewenangan mengatur urusan di bidang air limbah khususnya terkait pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik yang merupakan bagian dari urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-undang nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republlik Indonesia 1822);
3.Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 503);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 1 SALINAN
5.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2010 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7.Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68);
8.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7);
9.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802)
11.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lampiran Negara Republlik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2)
12.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
14.Peraturan Pemerintah Republlik Indonesia Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48)
15.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305)
17.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P/38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Jenis Rencana Usaha dan Atau Kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Berita Negara Republilk Indonesia Tahun 2019 Nomor 1011);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
19.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1323);
20.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
21.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017 Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan Dan Persyaratan Kesehatan Air Untuk Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang, Solus Per Aqua, Dan Pemandian Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 864);
22.Peraturan Menteri PUPR Nomor 04/PRT/M/2017 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);
23.Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 02 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kab.Sidenreng Rappang Tahun 2012 Nomor 02);
24.Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang No. 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012 Nomor 5);
25.Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016 Nomor 15). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG dan BUPATI SIDENRENG RAPPANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang
3.Bupati adalah Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
6.Operator Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat Operator PALD adalah unit yang melaksanakan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah domestik yang dapt berbentuk unit pelaksana teknis, badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta, dan/atau kelompok masyarakat yang melaksanakan pengelolaan air limbah domestik
7.Air limbah domestik adalah air buangan yang berasal dari kegiatan dan/atau usaha manusia di rumah tinggal, tempat usaha, atau bangunan lain di mana orang bertempat tinggal, berkumpul, berniaga dan/atau bekerja, termasuk tinja.
8.Pengelolaan Air limbah Domestik adalah kegiatan pengelolaan air limbah domestik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kebersihan dan kesehatan lingkungan, dan kehidupan yang sehat, bersih dan produktif.
9.Sistem Pengelolaan Air limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah satu kesatuan sistem fisik dan sistem non-fisik dari prasarana dan sarana pengelolaan agar air limbah domestik yang dibuang ke badan air penerima memenuhi baku mutu air limbah.
10.Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat yang selanjutnya disingkat SPALD-S adalah Sistem Pengelolaan dimana air limbah domestik yang dihasilkan di olah di lokasi sumber dan hasil olahan yang berupa lumpur diangkut ke Unit Pengolahan Lumpur Tinja.
11.Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat yang selanjutnya disingkat SPALD-T adalah sistem Pengelolaan dimana secara kolektif air limbah yang dihasilkan dialirkan ke unit pengolahan untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan
12.Penyelenggaraan SPALD adalah kegiatan merencanakan, melaksanakan konstruksi, mengoperasikan dan memelihara, memanfaatkan, serta memantau dan mengevaluasi sistem fisik dan non-fisik pengelolaan Air Limbah Domestik.
13.Izin Mendirikan Bangunan selanjutnya disebut dengan IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemohon untuk membangun baru, rehabilitasi/renovasi, dan/atau memugar dalam dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan pernyataan administrative dan persyaratan teknis yang berlaku.
14.Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah dari kegiatan atau usaha tertentu yang akan dibuang atau dilepas ke dalam media air.
15.Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD adalah instalasi pengolahan yang berfungsi untuk mengolah air limbah yang diharapkan menghasilkan air limbah sesuai dengan baku mutu air limbah yang diizinkan.
16.Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah pengelolahan secara biologis dengan memanfaatkan mikroba untuk menguraikan material organik yang berada didalamnya.
17.Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelaksana SPALD yang selanjutnya disebut UPTD adalah unit yang dibentuk khusus untuk melakukan sebagian kegiatan Penyelenggaraan SPALD oleh Pemerintah Daerah.
18.Badan Layanan Umum Pelaksana SPALD yang selanjutnya disebut BLUD PALD adalah Badan Usaha yang dibentuk khusus untuk melaksanakan tugas teknis operasionalisasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik
19.Badan Usaha Milik Daerah pelaksana SPALD yang selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha yang dibentuk khusus untuk melakukan sebagian kegiatan Penyelenggaraan SPALD oleh Pemerintah Daerah yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
20.Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang atau badan hukum swasta.
21.Pelanggan adalah Orang yang memiliki rumah tinggal, tempat usaha, atau bangunan lain dimana orang bertempat tinggal, berkumpul, atau bekerja yang terdaftar sebagai penerima jasa layanan pengelolaan air limbah domestik dari operator PALD.

Pasal 2

SPALD diselenggarakan berdasarkan asas:

a.kemanfaatan;
b.keadilan;
c.tanggung jawab;
d.keterpaduan;
e.partisipatif;
f.keberlanjutan;
g.perlindungan sumber daya air;
h.kelestarian lingkungan hidup; dan
i.tata kelola kepemerintahan yang baik.

Pasal 3

SPALD diselenggarakan dengan maksud:

a.memastikan penyelenggaraan SPALD yang efektif dan efisien serta pelayanan pengelolaan air limbah domestik yang berkualitas dan terjangkau;
b.mendorong partisipasi masyarakat dalam pengendalian pembuangan air limbah domestik dan perlindungan kualitas air tanah dan air permukaan; dan
c.membentuk kesadaran dan kepedulian masyarakat atas kebersihan dan kesehatan lingkungan dan kelestarian sumber daya air.

Pasal 4

SPALD diselenggarakan dengan tujuan:

a.mengendalikan pembuangan air limbah domestik;
b.melindungi kualitas air tanah dan air permukaan;
c.mempertinggi derajat kesehatan masyarakat; dan
d.meningkatkan upaya pelestarian sumber daya air.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.jenis SPALD;
b.penyelenggaraan SPALD;
c.tugas dan wewenang Pemerintah Daerah;
d.pelaksanaan penyelenggaraan SPALD;
e.hak dan kewajiban pelanggan;
f.pembiayaan dan pendanaan;
g.peran serta masyarakat; dan
h.pembinaan dan pengawasan.

BAB II

JENIS SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah menyelenggarakan SPALD melalui:
1. a.SPALD-Setempat: Skala Individual dan Skala Komunal, dan
2. b.SPALD-Terpusat: Skala Kota, Skala Kawasan tertentu.
(2)Penerapan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
1. a.rencana tata ruang wilayah;
2. b.cakupan pelayanan;
3. c.kepadatan penduduk;
4. d.kedalaman muka air tanah;
5. e.permeabilitas dan kemiringan tanah; dan
6. f.kondisi sosial dan ekonomi mayarakat.
(3)Hasil pemilihan penerapan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan melalui penetapan zonasi layanan.
(4)Penetapan zonasi layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Komponen SPALD-Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, terdiri dari:

a.unit pengolahan setempat;
b.unit pengangkutan lumpur tinja;
c.unit pengolahan lumpur tinja; dan
d.unit pembuangan akhir.

Pasal 8

(1)Unit pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a berfungsi sebagai penampung dan pengolah air limbah domestik dari rumah tinggal, atau mandi cuci kakus yang dapat berbentuk permanen dan non permanen.
(2)Prasarana dan Sarana pengolahan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa, tangki septik, biofilter, atau unit pengolahan setempat air limbah domestik fabrikasi lainnya.
(3)Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan sarana yang memenuhi persyaratan teknis yang berlaku.

Pasal 9

(1)Unit pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas:
1. a.skala individual; dan
2. b.skala komunal.
(2)Unit pengolahan setempat skala individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan prasarana dan sarana pengolahan bagi 1 (satu) unit rumah tinggal, atau tempat usaha.
(3)Unit pengolahan setempat skala komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan prasarana dan sarana pengolahan bagi 2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) unit rumah tinggal, atau tempat usaha.

Pasal 10

(1)Unit pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b berfungsi sebagai pelaksana pengurasan dan pengangkutan lumpur tinja dari unit pengolahan setempat ke IPLT.
(2)Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kendaraan pengangkut yang dilengkapi tangki penampung dan alat penyedot lumpur tinja.

Isi peraturan

Teks156PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 2 Tahun 2020

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

JENIS SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

JENIS SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014