DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 15 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 46

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PEMBERDAYAAN BAB III PENGEMBANGAN BAB IV PELINDUNGAN BAB V PEMBERDAYAAN KOPERASI SEBAGAI WADAH PENGEMBANGAN USAHA MIKRO BAB VI PENDANAAN BAB VII MONITORING DAN EVALUASI BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan koperasi dan usaha mikro dalam menghadapi persalngan usaha yang semakin kompetitif, maka pemerintah daerah perlu mengupayakan pemberdayaan, pengembangan, dan pelindungan terhadap koperasi dan usaha mikro di kabupaten sidenreng rappang;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, pemerintah daerah memberikan kemudahan, pelindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagalmana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan hunif c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan, Pengembangan dan Pelindungan Koperasi dan Usaha Mikro; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Repubfik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (I.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) ;
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, (I.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (I.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Ifmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 143 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sidenreng Rappang di Provinsi Sulawesi Selatan (Ifmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 329 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7080);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan I€mbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 6617);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619) ; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG dan BUPATI SIDENRENG RAPPANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN, PENGEMBANGAN DAN PELINDUNGAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten sidenreng Rappang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati sidenreng Rappang.
4.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Dinas adalah PD yang membidangi urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha mikro.
6.Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
7.Dewan Koperasi Indonesia Daerah yang selanjutnya disebut DEKOPINDA adalah wadah peljuangan cita-cita, nilai-nilai, dan prinsip Koperasi yang merupakan bagian integral dari dewan Koperasi indonesia sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan pembangunan Koperasi.
8.Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur daiam peraturan perundang-undangan.
9.Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Koperasi dan Usaha Mikro agar mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
10.Pelindungan adalah upaya menjaga dan melindungi Koperasi, Usaha Mikro dari hal-hal yang berpotensi menghambat dan merugikan pertumbuhan dan pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro.
11.Kelembagaan adalah kelembagaan Koperasi dan/atau Usaha Mikro yang meliputi keanggotaan, rapat anggota, pengawas dan pengelola.
12.Inkubasi adalah proses pembinaan, pendampingan, dan pengembangan Koperasi dan/atau Usaha Mikro.
13.Pengembangan adalah kegiatan terstruktur dan terukur yang dilakukan untuk memajukan Koperasi dan/atau Usaha Mikro.
14.Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah perusahaan yang dimiliki oleh negara dan usahanya dijalankan oleh negara. Baik perusahaan tersebut dimiliki sepenuhnya, sebagian besar, maupun sebagian kecil.
15.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adatah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

Pasal 2

Pemberdayaan, pengembangan dan pelindungan Koperasi dan Usaha Mikro dimaksudkan untuk mewujudkan dan meningkatkan perekonomian Daerah, serta kesejahteraan masyarakat melalui peran Koperasi dan Usaha Mikro secara berkelanjutan.

Pasal 3

Pemberdayaan, pengembangan dan pelindungan Koperasi dan Usaha Mikro bertujuan untuk:

a.menumbuhkan iklim usaha yang kondusif dalam mengembangkan, meningkatkan kemampuan Koperasi dan Usaha Mikro menjadi usaha yang tangguh, mandiri, berdaya saing dan berdaya sanding;
b.meningkatkan peran Koperasi yang menjadi wadah bagi Usaha Mikro untuk mengembangkan kemampuan usahanya agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri;
c.memberikan Pelindungan dan dukungan usaha bagi pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro;
d.meningkatkan peran Koperasi dan Usaha Mikro dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kelja, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan ;
e.mengembangkan produk unggulan daerah berbasis sumberdaya lokal;
f.meningkatkan produktivitas, daya salng dan pangsa pasar koperasi dan usaha mikro; dan
1. 9.meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk menumbuhkan koperasi dan usaha mikro. BAB 11 PBMBERDAYAAN

Pasal 4

Pemerintah Daerah melalui Dinas melaksanakan pemberdayaan Koperasi dalaln rangka menumbuhkan iklim usaha di Daerah, dalam aspek:

a.kelembagaan;
b.produksi;
c.pemasaran;
d.keuangan;
e.inovasi dan teknologi; dan
f.kelja sama.

Pasal 5

(1)Aspek kelembagaan sebagalmana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, diarahkan untuk meningkatkan:
1. a.kualitas partisipasi anggota Koperasi;
2. b.kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia pengurus, pengawas, dan pengelola;
3. c.kemampuan manajerial dan tata kelola Koperasi;
4. d.kualitas rapat anggota; dan
5. e.kapasitas anggota Koperasi sebagai wirausaha Koperasi atau wira Koperasi melalui lnkubasi.
(2)Pemberdayaan Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas, yang meliputi:
1. a.pengembangan kelembagaan dan bantuan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan penelitiari Koperasi;
2. b.bantuan konsultasi dan fasilitasi guna memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh Koperasi dengan tetap memperhatikan Anggaran Dasar Koperasi;
3. c.meningkatkan kompetensi/kemampuan sumber daya manusia Koperasi dalam rangka meningkatkan produktivitas dan daya saing;
4. d.bantuan pengembangan teknologi informasi; dan
5. e.pembinaan khusus untuk koperasi yang bermasalah.

Pasal 6

(1)Aspek produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, diarahkan untuk:
1. a.meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi Koperasi;
2. b.memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi Koperasi;
3. c.mendorong penerapan standardisasi dalaln proses produksi dan pengolahan; dan
4. d.meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan bagi produk anggota Koperasi.
(2)Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas melalui:
1. a.bimbingan;
2. b.penyuluhan;
3. c.pendidikan dan pelatihan; atau
4. d.pendampingan.

Pasal 7

Aspek pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, diarahkan untuk:

a.menumbuhkan loyalitas anggota Koperasi;
b.menj.adikan keluarga inti anggota Koperasi sebagai pangsa pasar utana;
c.mengembangkan potensi pasar selain anggota untuk pengembangan usaha dan/atau kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi keada masyarakat bukan anggota;
d.mengembangkan jaringan usaha Koperasi dan kelja sama yang saling menguntungkan antarKoperasi dan antara Koperasi dengan pihak lain;
e.mendorong produk Koperasi untuk memiliki hak paten dan merek sehingga mempunyai daya saing di pasar domestik dan pasar mancanegara; dan
f.melakukan kurasi produk unggulan Daerah yang memiliki potensi sebagal waralaba.

Pasal 8

Pemberdayaan Koperasi pada aspek keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, diarahkan untuk:

a.meningkatkan partisipasi modal anggota Koperasi melalui pemupukan modal yang berasal dari:
1. 1.hibah;
2. 2.penyetaraan simpanan anggota; dan/atau
3. 3.sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b.meningkatkan akses pembiayaan kepada sumber-sumber pembiayaan dalam jumlah, bunga atau imbal jasa, dan tenggat waktu tertentu yang berasal dari:
1. 1.an88Ota;
2. 2.nonanggota;
3. 3.Koperasi lain;
4. 4.bank dan industri keuangan nonbank; dan/atau
5. 5.sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Pemberdayaan Koperasi pada aspek inovasi dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, diarahkan untuk:
1. a.meningkatkan kemampuan riset dan pengembangan usaha Koperasi, keinovasian, dan transformasi digital;
2. b.mendorong peningkatan kemampuan inovasi Koperasi untuk meningkatkan efisiensi kerja dan daya salng Koperasi;
3. c.mendorong pemanfaatan teknologi dalam bidang desain dan pengendalian mutu;
4. d.mendorong peningkatan kelja sama dan alih teknologi;
5. e.memberikan insentif kepada Koperasi yang mengembangkan teknologi ramah lingkungan; dan
6. f.pengembangan wirausaha Koperasi melalui Inkubasi.
(2)Dinas dalam melaksanakan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkoodinasi dan bekeljasama dengan PD yang terkait.

Pasal 10

Pemberdayaan Koperasi pada aspek kelja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, diarahkan untuk meningkatkan kerja sama dalam berbagal aspek sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan:

a.pengusaha perorangan;
b.BUMD; atau
c.BUMN. Pasal 1 1 Pemerintah Daerah bekerjasama dengan DEKOPINDA dalam pelaksanaan kebijakan dan program Pemberdayaan Koperasi dalam Daerah.

Isi peraturan

Teks46PDFHirarki

Memuat teks peraturan…