DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 3 Tahun 2016

Nomor: 3
Tahun: 2016
Ditetapkan: 25 Februari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengubah beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi didasarkan pada biaya operasional pengendalian dan pengawasan menara telekomuniukasi dengan memperhitungkan jenis menara, letak geografis, ketinggian menara dan jarak tempuh menara.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/XII/2014, menyatakan bahwa penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak berkekuatan hukum karena bertentangan dengan Pasal 28D dan Pasal 28F UUD 1945;
b.bahwa berdasarkan putusan mahkamah konstitusi dimaksud, Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, perlu ditinjau kembali untuk dilakukan perubahan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Menimbang : Mengingat : 1 SALINAN 2 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2010 Nomor 8);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2010 Nomor 13); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG dan BUPATI SIDENRENG RAPPANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI. Pasal I Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2010 Nomor 13) diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan angka 6, angka 10 dan angka 12 Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1.Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang. 3
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis selanjutnya disingkat SKPD teknis adalah satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.
5.Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistim kawat, optik, radio atau sistim elektromagnetik lainnya.
6.Menara telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara adalah bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul dimana fungsi, desain dan kontruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
7.Operator adalah perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang menyelenggarakan jasa telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan telekomunikasi khusus yang mendapat izin untuk melakukan kegiatannya.
8.Penyedia menara telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara atau badan usaha swasta yang membangun, memiliki, menyediakan, menyewakan, atau mengelola menara telekomunikasi untuk penggunaan bersama dan / atau tunggal.
9.Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10.Retribusi jasa umum adalah pungutan daerah atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
11.Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pungutan daerah kepada penyedia jasa menara telekomunikasi atas pemanfaatan ruang dalam wilayah daerah untuk kepentingan pembangunan dan operasionalisasi menara telekomunikasi.
12.Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi pengendalian menara telekomunikasi termasuk pungutan atau pemotongan retribusi.
2.Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah biaya yang timbul atas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah dalam pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

3.Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi didasarkan pada biaya operasional pengendalian dan pengawasan menara telekomuniukasi dengan memperhitungkan jenis menara, letak geografis, ketinggian menara dan jarak tempuh menara. 4

4.Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

(1)Besarnya tarif pengendalian menara telekomunikasi dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut : TP x TR = RPMT TP = Tingkat penggunaan jasa TR = Tarif Retribusi RPMT = Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
(2)Berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tarif pengendalian menara telekomunikasi ditetapkan sebagai berikut :
1. a.Zona I Rp4.725.000,00
2. b.Zona II Rp5.460.000,00
3. c.Zona III Rp7.380.000,00
(3)Formulasi perhitungan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi dihitung dengan tingkat penggunaan jasa dikali tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(4)Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan jumlah kunjungan dalam rangka pengendalian dan pengawasan menara telakomunikasi yang dijadikan dasar alokasi beban biaya.
(5)Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang berdasarkan biaya operasional pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi dengan memperhitungkan jenis menara tunggal atau menara bersama, letak geografis, ketinggian dan jarak tempuh menara menara.
(6)Biaya operasional pengendalian dan pengawasan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi :
1. a.honorarium petugas pengawas;
2. b.transportasi;
3. c.uang makan;
4. d.alat tulis kantor.
(7)Satuan biaya untuk masing-masing komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dihitung berdasarkan standar biaya yang berlaku di daerah.

5.Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 14 diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

(1)Tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipungut setiap tahun, yang dibayarkan oleh wajib retribusi setelah tanggal jatuh tempo pembayaran yang ditetapkan dalam SKRD.
(2)Dihapus.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati. Pasal II 5 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng pada tanggal, 25 Februari 2016 BUPATI SIDENRENG RAPPANG, ttd RUSDI MASSE Diundangkan di Pangkajene Sidenreng pada tanggal, 26 Februari 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG, ttd RUSLAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2016 NOMOR 3 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG, PROVINSI SULAWESI SELATAN : 3 TAHUN 2016, NOMOR 180/1063/Huk TANGGAL 23 PEBRUARI 2016. Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Daerah Kabupaten Kepala Bagian Hukum A.M. FAISAL 6

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…