DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 3 Tahun 2018

Nomor: 3
Tahun: 2018
Ditetapkan: 3 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengubah beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/XII/2014, yang pada intinya

Menetapkan

menetapkan bahwa penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak berkekuatan hukum karena bertentangan dengan Pasal 28D dan Pasal 28F UUD 1945, telah ditindak lanjuti dengan contoh perhitungan tarif melalui Surat Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah DITJEND Perimbangan Keuangan Kemenkeu Nomor : S-209/PK.3/2016, tanggal 9 September 2016Perihal Pedoman Penyusunan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;

b.bahwa berdasarkan putusan mahkamah konstitusi dimaksud dan untuk penyesuaian tarif yang efektif dan efisien, Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, perlu ditinjau kembali untuk dilakukan perubahan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
1. 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. 2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. 3.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4. 4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Menimbang : Mengingat : SALINAN 1 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. 5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. 6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. 7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
9. 9.Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2010 Nomor 8);
10. 10.Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016 Nomor 3); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG dan BUPATI SIDENRENG RAPPANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI. Pasal I Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2010 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 3 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 3), diubah sebagai berikut :
11. 1.Ketentuan Pasal 1 diantara angka 6 dan angka 7, disisipkan 4 angka yakni angka 6a, angka 6b, angka 6c dan angka 6d, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1.Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis selanjutnya disingkat SKPD teknis adalah satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.
5.Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistim kawat, optik, radio atau sistim elektromagnetik lainnya.
6.Menara telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara adalah bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul dimana fungsi, desain dan kontruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi. 6a. Menara Pole adalah tower berupa tiang pancang dengan 1 (satu) kaki. 6b. Menara 3 kaki adalah tower berbentuk segi tiga dengan 3 (tiga) kaki. 6c. Menara 4 kaki adalah tower berbentuk segi empat dengan 4 (empat) kaki. 6d. Indeks adalah koefisien perbandingan yang dinyatakan dalam decimal untuk mengukur perubahan biaya berdasarkan variabel/faktor tertentu.
7.Operator adalah perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang menyelenggarakan jasa telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan telekomunikasi khusus yang mendapat izin untuk melakukan kegiatannya.
8.Penyedia menara telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara atau badan usaha swasta yang membangun, memiliki, menyediakan, menyewakan, atau mengelola menara telekomunikasi untuk penggunaan bersama dan / atau tunggal.
9.Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10.Retribusi jasa umum adalah pungutan daerah atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
11.Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pungutan daerah kepada penyedia jasa menara telekomunikasi atas pemanfaatan ruang dalam wilayah daerah untuk kepentingan pembangunan dan operasionalisasi menara telekomunikasi.
12.Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi pengendalian menara telekomunikasi termasuk pungutan atau pemotongan retribusi. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1)Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi selama 1 (satu) tahun.
(2)Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling tinggi 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
(3)Indeks variabel lokasi menara ditetapkan sebagai berikut:
1. a.zona I indeks 0,9
2. b.zona II indeks 1
3. c.zona III indeks 1,1
(4)Indeks variabel jenis konstruksi menara ditetapkan sebagai berikut:
1. a.menara pole indeks 0,9
2. b.menara 3 kaki indeks 1
3. c.menara 4 kaki indeks 1,1
  1. 2.Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1)Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
(2)Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional yang berkaitan langsung dengan kegiatan pengawasan dan pngendalian menara telekomunikasi.

3.Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

(1)Retribusi pengendalian menara telekomunikasi dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut : RPMT = jumlah indeks variabel x Tarif retribusi Jumlah Variabel RPMT = Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
(2)Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni biaya operasional per tahun atau tarif rata-rata setiap menara per tahun, ditetapkan sebesar Rp2.822.000,00
(3)Berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya retribusi pengendalian menara telekomunikasi untuk setiap menara per tahun adalah sebagai berikut :
1. a.zona I : 1.menara pole Rp2.286.000,00 2.menara 3 kaki Rp2.540.000,00 3.menara 4 kaki Rp2.794.000,00
2. b.zona II : 1.menara pole Rp2.540.000,00 2.menara 3 kaki Rp2.822.000,00 3.menara 4 kaki Rp3.105.000,00
3. c.zona III : 1.menara pole Rp2.794.000,00 2.menara 3 kaki Rp3.105.000,00 4.menara 4 kaki Rp3.415.000,00
(4)Formulasi perhitungan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang dimaksud pada ayat (2), dan besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng pada tanggal, 3 Desember 2019 Plt. BUPATI SIDENRENG RAPPANG, Ttd. DOLLAH MANDO Diundangkan di Pangkajene Sidenreng pada tanggal, 3 Desember 2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG, Ttd. SUDIRMAN BUNGI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2018 NOMOR 3 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG, PROVINSI SULAWESI SELATAN : B.HK.HAM.3.103.17 Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Daerah Kabupaten Kepala Bagian Hukum A.M. FAISAL LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NOMOR TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI A. FORMULASI PERHITUNGAN TARIF RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI Jumlah kunjungan ke menara per tahun = 108 x 2 kali = 216 kunjungan Jika dalam 1 hari = 3 kunjungan, maka untuk 216 kunjungan dibutuhkan 72 hari kerja Maka biaya operasional per tahun adalah : No. Deskripsi Jumlah petugas Jumlah hari Biaya Jumlah

1.Transportasi 1 tim 72 Rp2.500.000,00 Rp180.000.000,00
2.Uang saku 3 orang 72 Rp 550.000,00 Rp118.800.000,00
3.ATK 1 tahun Rp6.000.000,00 Rp 6.000.000,00 Total biaya operasional per Tahun Rp304.000.000,00 Biaya rata-rata atau tarif setiap menara per tahun (108 menara) Rp 2.822.222,22 Pembulatan Rp 2.822.000,00 B. FORMULASI PERHITUNGAN BESARAN TARIF RETRIBUSI SETIAP MENARA PER TAHUN
1.Zona I meliputi Kecamatan Maritengngae dan Kecamatan Watang Pulu Variabel Indeks Biaya yang didistribusikan Distribusi biaya Pembulatan Zona I 0,9 Rp2.822.000,00 Rp2.539.800,00 Menara Pole 0,9 Rp2.539.800,00 Rp2.285.820,00 Rp2.286.000,00 Menara 3 kaki 1 Rp2.539.800,00 Rp2.539.800,00 Rp2.540.000,00 Menara 4 kaki 1,1 Rp2.539.800,00 Rp2.793.780,00 Rp2.794.000,00
2.Zona II meliputi Kecamatan Watang Sidenreng, Kecamatan Tellu LimpoE, Kecamatan Panca Rijang dan Kecamatan Baranti Variabel Indeks Biaya yang didistribusikan Distribusi biaya Pembulatan Zona II 1 Rp2.822.000,00 Rp2.822.000,00 Menara Pole 0,9 Rp2.822.000,00 Rp2.539.800,00 Rp2.540.000,00 Menara 3 kaki 1 Rp2.822.000,00 Rp2.822.000,00 Rp2.822.000,00 Menara 4 kaki 1,1 Rp2.822.000,00 Rp3.104.200,00 Rp3.105.000,00
3.Zona 3 Kecamatan Panca Lautang, Kecamatan Dua Pitue, Kecamatan Kulo, Kecamatan Pitu Riase dan Kecamatan Pitu Riawa. Variabel Indeks Biaya yang didistribusikan Distribusi biaya Pembulatan Zona III 1,1 Rp2.822.000,00 Rp3.104.200,00 Menara Pole 0,9 Rp3.104.200,00 Rp2.793.780,00 Rp2.794.000,00 Menara 3 kaki 1 Rp3.104.200,00 Rp3.104.200,00 Rp3.105.000,00 Menara 4 kaki 1,1 Rp3.104.200,00 Rp3.414.620,00 Rp3.415.000,00 Plt. BUPATI SIDENRENG RAPPANG, DOLLAH MANDO PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI I. UMUM Pembangunan dan penyelenggaraan telekomunikasi mempunyai peran penting dan startegis dalam menunjang dan mendorong kegiatan perekonomian daerah. Banyaknya bangunan Base Tranceiver Station atau menara telekomunikasi pada dekade ini, yang keberadaannya dirasakan telah membawa keresahan sebagian warga masyarakat karena mengganggu penataan ruang, keamanan serta estetika lingkungan. Di samping itu, juga kurangnya kompensasi yang diberikan kepada Pemerintah Daerah berupa kontribusi Pendapatan Asli Daerah sehingga perlu dilakukan penertiban dan pengawasan yang lebih baik. Untuk itu, dalam upaya melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah dalam rangka mengoptimalkan sumber-sumber pendanaan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, maka retribusi pengendalian menara telekomunikasi sebagai tambahan PAD perlu diberlakukan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 pasal 110 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Seiring dengan pelaksanaan pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi berdasarkan PERDA yang dimaksud. Mahkamah Konstitusi menetapkan Keputusan Nomor 46/PUU/XII/2014, yang pada intinya menyatakan bahwa penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak berkekuatan hukum karena bertentangan dengan Pasal 28D dan Pasal 28F UUD 1945. Sehingga Pemerintah Daerah bersama DPRD menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi. Setelah PERDA Nomor 3 Tahun 2016 diundangkan, selanjutnya diterapkan secara efektif. Kementerian Keuangan Melalui Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, mengeluarkan Surat Nomor : S-209/PK.3/2016 tanggal 9 September 2016 perihal Pedoman Penyusunan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Yang disusul dengan Surat Nomor : S-78/PK.3/2018 tenggal 26 Maret 2018 perihal Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Tarif Rertribusi yang telah diatur dalam PERDA Nomor 3 Tahun 2016 dan diagendakan perubahannya dalam PERDA ini. Belum mengakomodir tarif retribusi untuk menara pole, serta disesuaikan penyusunan tarifnya dengan berpedoman pada Surat yang dimaksud. Untuk itu, diharapkan telah dapat diterapkan dengan efektif pada saat diberlakukan setelah pengundangannya. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I cukup jelas Pasal II cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2018 NOMOR 56

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…