DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 4 Tahun 2016

Nomor: 4
Tahun: 2016
Ditetapkan: 25 Februari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengubah beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan. Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran. (2) Hiburan sebagaimana dimaksud adalah: a. hiburan umum, meliputi : 1) tontonan film; 2) pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana; 3) kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya; 4) pameran; 5) sirkus, akrobat dan sulap; 6) permainan bilyar dan bowling; 7) pacuan kuda, balap kendaraan bermotor, permainan ketangkasan; 8) karaoke keluarga; 9) refleksi; 10) pusat kebugaran (fitness center); dan 11) pertandingan olah raga. b. hiburan kesenian rakyat/tradisional, meliputi : 1) pagelaran kesenian rakyat; dan 2) hiburan tradisional lainnya yang sejenis. c. hiburan khusus, meliputi : 1) diskotik, karaoke pub, dan klab malam; 2) mandi uap/spa; dan 3) panti pijat.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Objek serta Tarif Pajak Hiburan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 3 dan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan dianggap tidak sesuai dengan kondisi perekonomian dan tingkat kemampuan masyarakat, sehingga perlu ditinjau kembali untuk dilakukan perubahan;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2010 Nomor 22); Menimbang : Mengingat : 1 SALINAN Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG dan BUPATI SIDENRENG RAPPANG MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NOMOR 22 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK HIBURAN. Pasal I Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2010 Nomor 22) diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan ayat (2) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1)Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran.
(2)Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
1. a.hiburan umum, meliputi : 1) tontonan film; 2) pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana; 3) kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya; 4) pameran; 5) sirkus, akrobat dan sulap; 6) permainan bilyar dan bowling; 7) pacuan kuda, balap kendaraan bermotor, permainan ketangkasan; 8) karaoke keluarga; 9) refleksi; 10) pusat kebugaran (fitness center); dan 11) pertandingan olah raga.
2. b.hiburan kesenian rakyat/tradisional, meliputi : 1) pagelaran kesenian rakyat; dan 2) hiburan tradisional lainnya yang sejenis.
3. c.hiburan khusus, meliputi : 1) diskotik, karaoke pub, dan klab malam; 2) mandi uap/spa; dan 3) panti pijat; Menetapkan :
  1. 2.Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Besarnya tarif pajak yang dikenakan untuk masing-masing objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi :

a.Hiburan umum, meliputi : 1) tontonan film sebesar 10 % (sepuluh persen); 2) pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana yang berkelas nasional sebesar 7,5 % (tujuh koma lima persen); 3) pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana yang berkelas internasional sebesar 10 % (sepuluh persen); 4) kontes kecantikan yang berkelas lokal sebesar 5 % (lima persen); 5) kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya yang berkelas nasional sebesar 7,5 % (tujuh koma lima persen); 6) kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya yang berkelas internasional sebesar 10 % (sepuluh persen); 7) pameran yang bersifat non komersil sebesar 0 % (nol persen); 8) pameran yang bersifat komersil sebesar 10 % (sepuluh persen); 9) sirkus, akrobat dan sulap yang berkelas lokal sebesar 7,5 % (tujuh koma lima persen); 10) sirkus, akrobat dan sulap yang berkelas nasional dan internasional sebesar 10 % (sepuluh persen); 11) permainan bilyar dan bowling yang menggunakan AC (Air Conditioner) sebesar 10 % (sepuluh persen), dan permainan bilyar dan bowling yang tidak menggunakan AC sebesar 7,5 % (tujuh koma lima persen); 12) pacuan kuda yang berkelas lokal sebesar 5 % (lima persen); 13) pacuan kuda yang berkelas nasional dan internasional sebesar 10 % (sepuluh persen); 14) pacuan kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan sebesar 10 % (sepuluh persen); 15) karaoke keluarga sebesar 10 % (sepuluh persen); 16) refleksi sebesar 10 % (sepuluh persen); 17) pusat kebugaran (fitness center) sebesar 10 % (sepuluh persen); 18) pertandingan olah raga yang berkelas lokal sebesar 7,5 % (tujuh koma persen); dan 19) pertandingan olah raga yang berkelas nasional sebesar 10 % (sepuluh persen).
b.hiburan kesenian rakyat/tradisional, meliputi : 1) pagelaran kesenian rakyat, musik, tari dan/atau busana yang berkelas lokal sebesar 0 % (nol persen); dan 2) hiburan tradisional lainnya yang sejenis sebesar 0 % (nol persen).
c.hiburan khusus, meliputi : 1) diskotik, karaoke pub, klab malam dan sejenisnya sebesar 50 % (lima puluh persen); 2) mandi uap/spa sebesar 50 % (lima puluh persen); dan 3) panti pijat sebesar 50 % (lima puluh persen). Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng pada tanggal, 25 Februari 2016 BUPATI SIDENRENG RAPPANG, ttd RUSDI MASSE Diundangkan di Pangkajene Sidenreng pada tanggal, 26 Februari 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG, ttd RUSLAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2016 NOMOR 4 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG, PROVINSI SULAWESI SELATAN : 4 TAHUN 2016, NOMOR 180/1063/Huk, TANGGAL 23 FEBRUARI 2016. Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Daerah Kabupaten Kepala Bagian Hukum A.M. FAISAL PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NOMOR 22 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK HIBURAN I. UMUM Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten Sidenreng Rappang sesuai kewenangan yang diberikan, salah satu unsur pendukung untuk terlaksananya kewenangan dimaksud harus dibarengi dengan pembiayaan yang memadai. Salah satu sumber pembiayaan yang dapat diperoleh Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang adalah melalui penerimaan Pajak Daerah antara lain Pajak Hiburan. Selama ini pelaksanaan pemungutan Pajak Hiburan sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010, namun berdasarkan perkembangan kondisi perekonomian dan tingkat kemampuan masyarakat/pelaku usaha hiburan, Objek serta Tarif Pajak Hiburan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 3 dan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan tidak sesuai dan memberatkan, sehingga perlu ditinjau kembali untuk dilakukan perubahan. Berkaitan dengan kewenangan kepada Daerah dalam menetapkan tarif Pajak Daerah adalah dalam rangka untuk menghindari ditetapkannya tarif pajak yang tinggi dan di luar kewenangan yang diberikan, sehingga dapat menambah beban kepada masyarakat, dan sejalan dengan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan masyarakat yang harus semakin baik, maka Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang berupaya secara terus menerus berupaya meningkatkan kinerja pelayanannya sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat. Dengan disahkannya Peraturan Pajak Daerah ini, dapat memberikan kepastian kepada masyarakat dan dunia usaha di dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan daerah, dengan harapan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, khususnya Pajak Hiburan semakin meningkat dan bagi aparat pemungut pajak bekerja secara profesional yang didasari pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Pasal 3

Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Huruf a Cukup jelas Huruf b Angka 1) Cukup jelas Angka 2) Yang dimaksud dengan “Hiburan tradisional lainnya yang sejenis” adalah hiburan kesenian rakyat/tradisional yang dipandang perlu untuk dilestarikan dan diselenggarakan di tempat yang dapat dikunjungi oleh semua lapisan masyarakat. Huruf c Cukup jelas Angka 2

Pasal 6

Cukup jelas Pasal II Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NOMOR 4/47

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 4 Tahun 2016

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 6

Pasal 3

Pasal 6

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 22 Tahun 2010

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 6

Pasal 3

Pasal 6

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 22 Tahun 2010