DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2016

Nomor: 5
Tahun: 2016
Ditetapkan: 3 Mei 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 51

Lembaga terkait

Ringkasan

APBDesa terdiri atas: a. pendapatan desa; b. belanja desa; dan c. pembiayaan Desa Pendapatan Desa terdiri atas kelompok : a. pendapatan asli desa; b. transfer; dan c. pendapatan lain-lain Kelompok transfer sebagaimana terdiri atas jenis: a. dana desa; b. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah; c. alokasi dana desa (ADD); d. bantuan keuangan dari APBD provinsi; dan e. bantuan keuangan APBD kabupaten

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada dalam a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 1 SALINAN 2 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG dan BUPATI SIDENRENG RAPPANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2.Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
5.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 3 setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
9.Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan kewajiban dan hak Desa tersebut.
10.Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan Desa.
11.Rencana Kerja Pembangunan Desa, yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 1 (satu) tahun.
12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
13.Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransferkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, dan Pemberdayaan masyarakat.
14.Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima pemerintah daerah dalam Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
15.Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
16.Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
17.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemeritah dan Pemerintah daerah.
18.Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
19.Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
20.Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya.
21.Bendahara desa adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
22.Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
23.Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas desa.
24.Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui rekening kas desa.
25.Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa. 4
26.Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pedapatan desa dengan belanja desa.
27.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
28.Penghasilan Tetap adalah penerimaan peghasilan Kepala Desa dan perangkat desa yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari ADD.
29.Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

BAB II

ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 2

(1)Pengelolaan keuangan desa berdasarkan asas :
1. a.transparan;
2. b.akuntabel;
3. c.partisipatif; dan
4. d.tertib dan disiplin anggaran.
(2)Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

BAB III

KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 3

(1)Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.
(2)Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan :
1. a.menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
2. b.menetapkan PTPKD;
3. c.menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
4. d.menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan
5. e.melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.
(3)Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh PTPKD.

Pasal 4

(1)PTPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berasal dari unsur Perangkat Desa, yang meliputi :
1. a.sekretaris desa;
2. b.kepala seksi; dan
3. c.bendahara.
(2)PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 5

(1)Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa.
(2)Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas : 5
1. a.menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;
2. b.menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa;
3. c.melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
4. d.menyusun pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa; dan
5. e.melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

Pasal 6

(1)Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya.
(2)Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
1. a.menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
2. b.melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
3. c.melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
4. d.mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
5. e.melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
6. f.menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Pasal 7

(1)Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dijabat oleh staf pada Urusan Keuangan.
(2)Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

BAB IV

APBDesa

Pasal 8

(1)APBDesa terdiri atas:
1. a.pendapatan desa;
2. b.belanja desa; dan
3. c.pembiayaan Desa.
(2)Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.
(3)Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis.
(4)Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis. 6

Pasal 9

(1)Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.
(2)Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas kelompok :
1. a.pendapatan asli desa;
2. b.transfer; dan
3. c.pendapatan lain-lain.
(3)Kelompok pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas jenis :
1. a.hasil usaha;
2. b.hasil aset;
3. c.swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan
4. d.lain-lain pendapatan asli desa.
(4)Hasil usaha desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, seperti hasil Bumdes dan tanah kas desa.
(5)Hasil aset sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, seperti tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum dan jaringan irigasi.
(6)Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf c, adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang.
(7)Lain-lain pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, antara lain hasil pungutan desa.

Pasal 10

(1)Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, terdiri atas jenis:
1. a.dana desa;
2. b.bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah;
3. c.alokasi dana desa (ADD);
4. d.bantuan keuangan dari APBD provinsi; dan
5. e.bantuan keuangan APBD kabupaten.
(2)Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan e, dapat bersifat umum dan khusus.
(3)Bantuan Keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diperuntukkan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Desa penerima bantuan.
(4)Bantuan Keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), diperuntukkan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemberi bantuan.
(5)Bantuan Keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikelola dalam APBDesa tetapi tidak diterapkan dengan ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus).

Isi peraturan

Teks51PDFHirarki

Memuat teks peraturan…