DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2025

Nomor: 5
Tahun: 2025
Ditetapkan: 20 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang

regulasi_utama

Ringkasan

Pasal 1 Pasal 2 Pasal 3 Pasal 4 Pasal 5

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menjabarkan visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Nasional, perlu disusun Rencana Menengah Daerah Dalam Kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan SALINAN Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 126);
5.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7.Peraturan Daerah provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 322);
8.Peraturan Daerah Provinsi Sulawsei Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 7);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 Nomor 5); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG dan BUPATI SIDENRENG RAPPANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2045.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan selanjutnya disingkat RPJP Daerah Provinsi adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah provinsi untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat denga RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran daei visi, misi dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah dan RPJM Nasional.
7.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
8.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9.Visi RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rumusan umum mengenai keadaan/kondidi yang diinginkan/terwujud pada tahun 2029 sebagai hasil pembangunan selama 5 (lima) tahun.
10.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

(1)RPJMD Tahun 2025-2029 ditetapkan untuk periode 5 (lima) tahun.
(2)RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN.
(3)RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
1. a.pendahuluan;
2. b.gambaran umum daerah;
3. c.visi, misi, dan program prioritas pembangunan daerah;
4. d.program Perangkat Daerah dan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
5. e.penutup.
(4)RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercanrum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan RKPD dengan memperhatikan rencana pembangunan jangka menengah nasional, kondisi lingkungan strategis Daerah, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya.

Pasal 4

(1)Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:
1. a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah;
2. b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa subtansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
3. c.terjadi perubahan yang mendasar.
(2)Dalam rangka evektifitas, perubahan RPJPD dan RPJMD dapat dilakukan apabila:
1. a.sisa masa berlaku RPJPD kurang dari 7 (tujuh) tahun; dan
2. b.sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
(3)Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bancana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, perubahan kebijakan nasional.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng pada tanggal, 20 Agustus 2025 BUPATI SIDENRENG RAPPANG, ttd SYAHARUDDIN ALRIF Diundangkan di Pangkajene Sidenreng pada tanggal,20 Agustus 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG, ttd ANDI RAHMAT SALEH LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2025 NOMOR 5 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG PROVINSI SULAWESI SELATAN: B.HK.05.039.25. Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Daerah Kabupaten Kepala Bagian Hukum A KAIMAL,SH PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029 I. UMUM Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati yang penyusunannya berpedoman pada rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) dan RTRW Kabupaten serta RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan dan RPJMN. Mekanisme penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 dimulai setelah dilantiknya Bupati dan wakil Bupati Sidenreng Rappang pada tanggal 20 Februari 2025 berdasarkan Instruksi Presdien Nomor 2 Tahun 2025. Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 dilakukan dengan mendasrkan pada prinsip keterkaitan, konsistensi, kelengkapan, dan kedalaman serta keterukuran. Disamping itu serta terpadu, juga menerapkan pendekatan partisipatif (bottom up), top down, teknokratis, politis dan inovatif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan serta mengacu pada ketentuan peraturan Perundang-undangan. Peraturan Daerah ini mencakup landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan digunakan sebagai arahan kegiatan pembangunan sesuai dengan kewenanagan Daerah. Berdasrkan pertimbangan tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NOMOR 5

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…